Kepastian Hukum dan Fiskal Bisa Meningkatkan Investasi di Papua

JAYAPURA - Sejumlah pakar dan akademisi sepakat bahwa pengelolaan sumber daya alam Papua mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Bumi Cendrawasih. Untuk itu, iklim investasi perlu dijaga dengan baik agar tidak terjadi penurunan investasi, yang berdampak buruk bagi tingkat pendapatan daerah.

Untuk mencapai iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi Papua, para pakar dan akademisi menggelar diskusi di Universitas Cendrawasih (Uncen) Jayapura, membahas pengembangan potensi SDA bagi masyarakat Papua. Diskusi ini sekaligus bagian dari Dies Natalis ke-55.

Dalam diskusi, Rektor Uncen, Doktor Apolo Safanpo menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk dapat mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan potensi SDA Papua sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

"Diperlukan pemahaman atas prospek dan potensi sumber daya alam, keselarasan regulasi atas investasi dalam kerangka kepastian hukum, kepastian fiskal, hingga stabilitas bisnis dan investasi," ujar Apolo, Senin(27/11/2017).

Pengamat Kebijakan Pertambangan yang juga Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia dan Wakil Ketua Umum Indonesia Mining Institute, Hendra Sinadia menyampaikan perlunya penyelarasan regulasi pusat dan daerah dalam kerangka kepastian hukum untuk mendorong investasi di Papua.

Terlepas hasil survei yang menunjukkan potensi pertambangan di Papua cukup besar, namun minat investasinya tergolong rendah. Regulasi yang kurang mendukung serta kepastian hukum yang rendah diidentifikasi sebagai sejumlah faktor yang mendorong rendahnya minat investasi di sektor ini.

Sementara itu, Pengamat Perpajakan dan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, melihat kebijakan fiskal dan perpajakan banyak yang tidak sinkron. Akibatnya banyak yang membingungkan pengusaha, termasuk di Papua.

Menurutnya, Papua mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat besar dan membutuhkan tata kelola yang baik. Terutama kebijakan fiskal yang mendukung bagi daya tarik investasi, termasuk memberikan kepastian hukum.

"Apa yang sekarang absen dari kebijakan fiskal adalah norma besar yang menjadi payung bagi seluruh proses bisnis dalam sektor pertambangan, khususnya yang ada di Papua ini. Kita membutuhkan suatu regulasi yang konsisten," jelas Yustinus.