Pembiayaan LRT dari Kombinasi APBN dan Komersial
Pembiayaan LRT dari Kombinasi APBN dan Komersial
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan, tidak ada perubahan berarti dalam proyek Light Rail Transit (LRT) atau kereta ringan yang saat ini dilakukan oleh BUMN. Namun, nantinya tidak tertutup kemungkinan akan adanya kerja sama dengan badan pembiayaan lainnya.
"Struktur pembiayaan LRT Jabodebek yang totalnya Rp29,9 triliun dengan menggunakan struktur sesuai Perpres 49/2017 yang menyebutkan BUMN dalam hal ini PT KAI dan Adhi Karya adalah penyelenggara prasarana dan sarana LRT, yang juga berperan sebagai investor utama dari proyek ini," katanya, kemarin.
Dia menjelaskan, PT KAI menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp7,6 triliun, Adhi Karya menerima PMN Rp1,4 triliun dengan jaminan pemerintah.
Menurutnya, pemerintah mendukung melalui bantuan dan subsidi dalam pengoperasiannya. Sehingga, harga tiket LRT ini terjangkau.
Dia mengatakan, Adhi Karya dan KAI akan melakukan kerja sama terkait dengan pemanfaatan prasarana yang dibangun Adhi Karya secara langsung tanpa membentuk joint venture dengan tetap memegang azas yang adil dan transparan.
"Kita ingin semua dilaksanakan secara transparan. Saya harap semua harus mengawasi proyek ini termasuk media," ujar Luhut.
Perhitungan pembagian keuntungan untuk proyek Transit Oriented Development (TOD) yang diinisiasi Adhi Karya kepada KAI harus dilakukan secara adil dan transparan. Saat ini proyeksi pendapatan TOD sedang dalam kajian yang diharapkan dapat memberikan laporan pada bulan ini.
Untuk TOD lain yang diinisiasi pihak lain, diharapkan bisa memberikan kontribusi keuntungan kepada KAI. Pemerintah akan mengeluarkan regulasinya.
Penyelesaian pembiayaan, kata dia, diharapkan dapat dilakukan secara tepat waktu pada Desember 2017. "Financial closing tetap diharapkan sesuai rencana pada 21 bulan ini dan pencairan pendanaannya pada Januari 2018," kata Luhut.
Proyek LRT yang diharapkan dapat membantu memecahkan masalah kemacetan lalu lintas ini ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan 2019. Jalur utamanya Cibubur-Cawang-Kuningan-Dukuh Atas dan Bekasi Timur-Cawang.
"Struktur pembiayaan LRT Jabodebek yang totalnya Rp29,9 triliun dengan menggunakan struktur sesuai Perpres 49/2017 yang menyebutkan BUMN dalam hal ini PT KAI dan Adhi Karya adalah penyelenggara prasarana dan sarana LRT, yang juga berperan sebagai investor utama dari proyek ini," katanya, kemarin.
Dia menjelaskan, PT KAI menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp7,6 triliun, Adhi Karya menerima PMN Rp1,4 triliun dengan jaminan pemerintah.
Menurutnya, pemerintah mendukung melalui bantuan dan subsidi dalam pengoperasiannya. Sehingga, harga tiket LRT ini terjangkau.
Dia mengatakan, Adhi Karya dan KAI akan melakukan kerja sama terkait dengan pemanfaatan prasarana yang dibangun Adhi Karya secara langsung tanpa membentuk joint venture dengan tetap memegang azas yang adil dan transparan.
"Kita ingin semua dilaksanakan secara transparan. Saya harap semua harus mengawasi proyek ini termasuk media," ujar Luhut.
Perhitungan pembagian keuntungan untuk proyek Transit Oriented Development (TOD) yang diinisiasi Adhi Karya kepada KAI harus dilakukan secara adil dan transparan. Saat ini proyeksi pendapatan TOD sedang dalam kajian yang diharapkan dapat memberikan laporan pada bulan ini.
Untuk TOD lain yang diinisiasi pihak lain, diharapkan bisa memberikan kontribusi keuntungan kepada KAI. Pemerintah akan mengeluarkan regulasinya.
Penyelesaian pembiayaan, kata dia, diharapkan dapat dilakukan secara tepat waktu pada Desember 2017. "Financial closing tetap diharapkan sesuai rencana pada 21 bulan ini dan pencairan pendanaannya pada Januari 2018," kata Luhut.
Proyek LRT yang diharapkan dapat membantu memecahkan masalah kemacetan lalu lintas ini ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan 2019. Jalur utamanya Cibubur-Cawang-Kuningan-Dukuh Atas dan Bekasi Timur-Cawang.
(izz)
Explore More