Penerimaan Pajak Provinsi Sulawesi Utara Tumbuh 4,9%
Selasa, 12 Desember 2017 - 22:09 WIB
Penerimaan Pajak Provinsi Sulawesi Utara Tumbuh 4,9%
A
A
A
MANADO - Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulut, Sulaimansyah memastikan penerimaan pajak tumbuh positif sebesar 4,9% di Sulawesi Utara (Sulut) sampai November 2017. Tercatat realisasi penerimaan pajak hingga 10 Desember 2017 terkumpul Rp2,90 triliun atau 67,82% dari target sebesar Rp4,28 triliun.
“Karena itu mohon pemerintah daerah dapat membantu penyetoran pajak tidak dikumpul saat akhir tahun karena dapat berakibat tidak tercatat sebagai penerimaan di tahun 2017,” kata Sulaimansyah dalam penyerahan DIPA 2018, di ruang Mapalus, Kantor Gubernur, Selasa (12/12/2017).
Sedangkan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp926,9 miliar atau 112,38% dari target Rp824,8 miliar. PNBP fungsional didominasi oleh layanan dasar pemerintah yaitu kesehatan dan pendidikan.
Dengan demikian penerimaan negara di Sulut dari dua perpajakan dan PNBP totalnya dari target Rp5,105 triliun, sedangkan realisasinya baru Rp3,83 triliun atau setara dengan 75,02%. “Jadi Pemda dimohon dapat memastikan semua pajak yang telah dipotong dapat disetorkan semua di tahun 2017,” pintanya.
Di pihak lain, terang Sulaimansyah, realisasi APBD di Sulut hingga 5 Desember 2017 jauh lebih baik dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 70%. Perkiraan realisasi tahun 2017 sebesar 2% di atas tahun lalu mencapai 87%.
Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat menerima Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2018 berharap wali kota dan bupati di Sulut dapat memaksimalkan anggaran yang ada untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang ditergetkan pada angka 6,2% dengan laju inflasi provinsi 5%.
“Target lainnya pendapatan perkapita 37 juta per kapita, IPM berada pada 70,8 dan Indeks Gini 0,39. Sedangkan tingkat kemiskinan 8,2% serta tingkat pegangguran di angka 6,75%,” kata Olly.
Untuk itu, dia mengimbau semua harus memperbaiki kualitas anggaran. Pimpinan daerah tegas dia wajib mengerti manajemen keuangan dan harus memperkuat sinkronisasi keterpaduan, sinergitas antar kegiatan.
“Saya yakin dengan mengimplementasikan berbagai hal positif tersebut, tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bumi Nyiur Melambai akan kita capai bersama,” harap Gubernur Olly Dondokambey.
Turut hadir Wakil Gubernur Sulut Steven O.E Kandouw, Forkopimda Sulut, Bupati dan Wali Kota se Sulut, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulut Sulaimansyah, Deputi Direksi Bafan Penyelengaraan Jaminan Sosial Kesehatan Lusa Nurena.
“Karena itu mohon pemerintah daerah dapat membantu penyetoran pajak tidak dikumpul saat akhir tahun karena dapat berakibat tidak tercatat sebagai penerimaan di tahun 2017,” kata Sulaimansyah dalam penyerahan DIPA 2018, di ruang Mapalus, Kantor Gubernur, Selasa (12/12/2017).
Sedangkan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp926,9 miliar atau 112,38% dari target Rp824,8 miliar. PNBP fungsional didominasi oleh layanan dasar pemerintah yaitu kesehatan dan pendidikan.
Dengan demikian penerimaan negara di Sulut dari dua perpajakan dan PNBP totalnya dari target Rp5,105 triliun, sedangkan realisasinya baru Rp3,83 triliun atau setara dengan 75,02%. “Jadi Pemda dimohon dapat memastikan semua pajak yang telah dipotong dapat disetorkan semua di tahun 2017,” pintanya.
Di pihak lain, terang Sulaimansyah, realisasi APBD di Sulut hingga 5 Desember 2017 jauh lebih baik dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 70%. Perkiraan realisasi tahun 2017 sebesar 2% di atas tahun lalu mencapai 87%.
Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat menerima Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2018 berharap wali kota dan bupati di Sulut dapat memaksimalkan anggaran yang ada untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang ditergetkan pada angka 6,2% dengan laju inflasi provinsi 5%.
“Target lainnya pendapatan perkapita 37 juta per kapita, IPM berada pada 70,8 dan Indeks Gini 0,39. Sedangkan tingkat kemiskinan 8,2% serta tingkat pegangguran di angka 6,75%,” kata Olly.
Untuk itu, dia mengimbau semua harus memperbaiki kualitas anggaran. Pimpinan daerah tegas dia wajib mengerti manajemen keuangan dan harus memperkuat sinkronisasi keterpaduan, sinergitas antar kegiatan.
“Saya yakin dengan mengimplementasikan berbagai hal positif tersebut, tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bumi Nyiur Melambai akan kita capai bersama,” harap Gubernur Olly Dondokambey.
Turut hadir Wakil Gubernur Sulut Steven O.E Kandouw, Forkopimda Sulut, Bupati dan Wali Kota se Sulut, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulut Sulaimansyah, Deputi Direksi Bafan Penyelengaraan Jaminan Sosial Kesehatan Lusa Nurena.
(akr)
Lihat Juga :
