Proses Pemindahan Ibu Kota Akan Libatkan Swasta
Kamis, 14 Desember 2017 - 20:33 WIB
Proses Pemindahan Ibu Kota Akan Libatkan Swasta
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) memastikan proses pemindahan Ibu Kota DKI Jakarta akan melibatkan swasta.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, dengan melibatkan swasta, akibatnya pemerintah bisa lebih ringan dari sisi dana. (Baca Juga: Pindahkan Ibu Kota, Ekonomi Jadi Alasan Utama Pemerintah).
"Nanti kita menyampaikan (ke Presiden) perkiraan dananya dan bagaimana skema yang bisa meringankan beban pemerintah dengan kerja sama swasta. Swasta kita libatkan," ujarnya di Jakarta, Kamis (14/12/2017).
Bambang menjelaskan, pemerintah akan bekerja sama dengan badan usaha yang akan menjadi Ibu Kota baru untuk menarik investasi dari swasta.
"Kan kita punya sistem kerja sama pemerintah dengan badan usaha, ya kita kembangkan dari situ. Pasti ada modifikasi tapi intinya ada urusannya sama properti gitu saja," tuturnya.
Bambang menjelaskan, pemerintah tetap mengambil kendali penuh atas Ibu Kota baru yang proses kajiannya akan memakan biaya Rp1 triliun lebih.
"Pokoknya akan cari skema yang terbaik, tidak memberatkan APBN, tidak main sewa sewaan, tanahnya tanah pemerintah kok. Estimasinya suatu angka yang pasti lebih besar dari Rp1 triliun," imbuh dia.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, dengan melibatkan swasta, akibatnya pemerintah bisa lebih ringan dari sisi dana. (Baca Juga: Pindahkan Ibu Kota, Ekonomi Jadi Alasan Utama Pemerintah).
"Nanti kita menyampaikan (ke Presiden) perkiraan dananya dan bagaimana skema yang bisa meringankan beban pemerintah dengan kerja sama swasta. Swasta kita libatkan," ujarnya di Jakarta, Kamis (14/12/2017).
Bambang menjelaskan, pemerintah akan bekerja sama dengan badan usaha yang akan menjadi Ibu Kota baru untuk menarik investasi dari swasta.
"Kan kita punya sistem kerja sama pemerintah dengan badan usaha, ya kita kembangkan dari situ. Pasti ada modifikasi tapi intinya ada urusannya sama properti gitu saja," tuturnya.
Bambang menjelaskan, pemerintah tetap mengambil kendali penuh atas Ibu Kota baru yang proses kajiannya akan memakan biaya Rp1 triliun lebih.
"Pokoknya akan cari skema yang terbaik, tidak memberatkan APBN, tidak main sewa sewaan, tanahnya tanah pemerintah kok. Estimasinya suatu angka yang pasti lebih besar dari Rp1 triliun," imbuh dia.
(izz)
