Proyek LRT Dijamin Pemerintah, Sri Mulyani Minta Komitmen KAI
Jum'at, 29 Desember 2017 - 15:12 WIB
Proyek LRT Dijamin Pemerintah, Sri Mulyani Minta Komitmen KAI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkomitmen untuk membayar pinjaman kredit sindikasi kepada 12 perbankan nasional. KAI mendapatkan pinjaman dari 12 bank senilai Rp19,25 triliun untuk pembangunan proyek kereta api ringan (light rail transit/LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek).
(Baca Juga: KAI Dapat Suntikan Rp19,25 Triliun dari 12 Bank Biayai LRT )
Pemerintah sendiri, terang mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia, telah memberikan suntikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp7,6 triliun kepada KAI dan Rp1,4 triliun kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk proyek ini. Namun, karena megaproyek ini membutuhkan anggaran hingga Rp29,9 triliun, maka dibutuhkan pembiayaan dari pihak lain agar proyek ini dapat terlaksana dengan baik.
"Support (dari pemerintah) tidak mencukupi untuk bisa membangun proyek sebesar Rp29,9 triliun ini. Oleh karena itu, pembiayaan yang dilakukan oleh konsorsium sindikasi dalam hal ini membutuhkan jaminan dari pemerintah," katanya di Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat (29/12/2017).
Pemerintah pun memberikan jaminan atas pinjaman KAI tersebut. Namun, dengan catatan bahwa KAI akan membayar kembali apa yang dipinjamkan dari sindikasi perbankan tersebut. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan dukungan dalam bentuk subsidi karcis yang akan dijual kepada masyarakat. Diharapkan, kemampuan KAI untuk membayar pinjaman tersebut akan lebih besar.
"Untuk bisa meningkatkan kepercayaan terhadap proyek dan kemampuan PT KAI dalam melaksanakan kewajibannya, pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk subsidi dari karcis yang akan dijual kepada masyarakat pengguna yang merupakan kombinasi kemampuan KAI untuk membayar pinjaman, dan kemampuan masyarakat untuk membayar," tandasnya.
(Baca Juga: KAI Dapat Suntikan Rp19,25 Triliun dari 12 Bank Biayai LRT )
Pemerintah sendiri, terang mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia, telah memberikan suntikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp7,6 triliun kepada KAI dan Rp1,4 triliun kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk proyek ini. Namun, karena megaproyek ini membutuhkan anggaran hingga Rp29,9 triliun, maka dibutuhkan pembiayaan dari pihak lain agar proyek ini dapat terlaksana dengan baik.
"Support (dari pemerintah) tidak mencukupi untuk bisa membangun proyek sebesar Rp29,9 triliun ini. Oleh karena itu, pembiayaan yang dilakukan oleh konsorsium sindikasi dalam hal ini membutuhkan jaminan dari pemerintah," katanya di Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat (29/12/2017).
Pemerintah pun memberikan jaminan atas pinjaman KAI tersebut. Namun, dengan catatan bahwa KAI akan membayar kembali apa yang dipinjamkan dari sindikasi perbankan tersebut. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan dukungan dalam bentuk subsidi karcis yang akan dijual kepada masyarakat. Diharapkan, kemampuan KAI untuk membayar pinjaman tersebut akan lebih besar.
"Untuk bisa meningkatkan kepercayaan terhadap proyek dan kemampuan PT KAI dalam melaksanakan kewajibannya, pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk subsidi dari karcis yang akan dijual kepada masyarakat pengguna yang merupakan kombinasi kemampuan KAI untuk membayar pinjaman, dan kemampuan masyarakat untuk membayar," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
