Status Korporasi PT Semen Padang Didukung Tetap Bertahan

PADANG - Status PT Semen Padang sebagai sebuah korporasi diyakini bakal dihilangkan dan menjadi unit produksi semata. Tokoh muda minang Andre Rosiade yang mewakili masyarakat Minang mengaku resah, lantaran tuntutan spin off PT Semen Padang oleh masyarakat Sumatera Barat yang telah dikabulkan terancam sirna.

Menurutnya dalam waktu dekat sebagian kewenangan direksi PT Semen Padang dan juga opco lainnya PT Semen Tonasa dan PT Semen Gresik, yaitu Direktorat Komersial akan dipangkas dan ditarik oleh PT Semen Indonesia. Setelah itu menyusul Direktorat Keuangan, sehingga dalam waktu tidak terlalu lama di PT Semen Padang hanya tersisa Direktorat Produksi dengan kewenangan setingkat General Manager.

"PT Semen Padang sebagai sebuah korporasi akan tinggal kenangan. Kedepan tidak akan lebih dari sebuah unit produksi. Suatu perubahan yang radikal, membohongi harapan dan kebanggaan rakyat Sumatera Barat," ujar Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang Andre Rosiade dalam keterangan tertulis, Jumat (29/12/2017).

Lebih lanjut Ia menyoroti kepemimpinan Direktur Utama yang baru yakni Hendi Prio Santoso yang menurutnya harus terlebih dahulu mempelajari sejarah dan memahami perjalanan panjang PT Semen Padang. Terang dia PT Semen Indonesia (dahulunya PT Semen Gresik selaku holding company) apabila bukan karena tuntutan masyarakat Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan di tahun 2001 untuk membatalkan put option, maka tidak akan ada.

"Penarikan direktorat komersial dengan alasan efisiensi untuk dapat bersaing dipasar adalah hal yang dicari-cari. Hendi sebagai CEO dari sebuah perusahaan besar tidak menunjukkan kemampuan manajemennya, tidak tahu prioritas yang harus dilakukannya. Kekosongan Komisaris Utama yang telah berlangsung selama 8 bulan dan Direktur Utama PT Semen Padang dan Direktur Komersial PT Semen Tonasa yang telah berlangsung selama 3 bulan lebih seharusnya menjadi prioritas untuk diisi," ungkapnya.

Dalam surat terbukanya untuk Presiden Jokowi mengenai Semen Padang, Andre mengungkapkan beberapa masalah yang tengah dihadapi perusahaan. Di antaranya masalah pabrik Rembang yang sampai saat ini izin tambangnya masih belum beres sehingga proyek senilai 6 Triliun terancam tidak dapat beroperasi dan mengakibatkan kerugian negara atas investasi yang sia-sia.

"Di samping itu kepercayaan publik selaku investor juga akan jatuh. Seharusnya ini yang harus segera diselesaikan, bukan membuat kacau dan kecewa masyarakat Minang. Rencana ini telah membuat resah karyawan dan Ninik Mamak selaku pemilik tanah ulayat. Jika mengabaikan aspirasi spin off dari masyarakat minang bisa-bisa operasi pabrik akan terganggu," sambung dia

Untuk itu dia memohon kepada Bapak Presiden Jokowi, agar segera meminta Menteri Rini Sumarno untuk segera mencegah rencana terhadap PT Semen Padang oleh Dirut PT Semen Indonesia ini.