Infrastruktur Penting Dukung Pembangunan Berkelanjutan
Selasa, 30 Januari 2018 - 13:27 WIB
Infrastruktur Penting Dukung Pembangunan Berkelanjutan
A
A
A
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pembangunan infrastruktur sangat penting dalam mendukung program tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam mendorong tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yaitu, inovasi, inklusif, integrasi dan infrastruktur.
"Pembiayaan sustainable development saat ini juga kami arahkan melalui pasar modal dengan dikeluarkannya regulasi yang mendorong diterbitkannya greenbonds di Indonesia," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Jakarta, Selasa (30/1/2018).
Untuk membangun infrastruktur, pengembangan blended finance menjadi penting sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia khususnya dengan mendorong pembiayaan dari pasar modal.
Sementara, terkait dengan penyediaan dalam pembiayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM), dia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia sangat menaruh perhatian pada pemberdayaan UMKM dengan menyediakan subsidi bunga bagi kredit UMKM.
Menurutya, peran regulator keuangan seharusnya tidak semata-mata fokus pada stabilitas saja. Tetapi juga berperan menfasilitasi pembiayaan pembangunan nasional, baik dalam pembiayaan infrastruktur maupun penyediaan akses pembiayaan bagi UMKM. "Regulator harus dapat menyediakan regulatory environment yang mendukung upaya ini," imbuhnya.
Sebelumnya, Wimboh menyampaikan komitmen tinggi OJK untuk meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam memacu pertumbuhan dengan tetap menjaga kesinambungan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
Dia mengatakan, saat ini merupakan momentum tepat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kondisi makroekonomi dan sektor jasa keuangan yang kondusif.
Sejumlah program menjadi fokus OJK pada 2018, yaitu mendukung aspek pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur dan sektor prioritas lainnya, percepatan program industrialisasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan literasi dan akses pembiayaan masyarakat, serta optimalisasi potensi ekonomi syariah.
Berbagai kebijakan strategis telah disiapkan seperti mendukung pembiayaan infrastruktur serta untuk memperdalam pasar keuangan di antaranya mendorong perluasan dan pemanfaatan instrumen pembiayaan yang lebih bervariasi. Antara lain perpetual bonds, green bonds, dan obligasi daerah, termasuk penerbitan ketentuan pengelolaan dana Tapera melalui skema Kontrak Investasi Kolektif.
Kemudian, mempermudah proses penawaran umum efek bersifat utang dan sukuk bagi pemodal profesional. Lalu meningkatkan akses bagi investor domestik serta keterlibatan pelaku ekonomi khususnya lembaga jasa keuangan di daerah melalui penerbitan kebijakan pendirian Perusahaan Efek Daerah.
"Meningkatkan proses penanganan perizinan dan penyelesaian transaksi yang lebih cepat dengan menggunakan teknologi serta menghilangkan kewajiban pembentukan margin 10% untuk transaksi hedging nilai tukar," tutur dia.
Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik Anto Prabowo menambahkan, peran Industri Keuangan Non Bank (IKNB) juga lebih dioptimalkan dalam mendukung pembangunan infrastruktur.
Menurut dia, OJK akan tetap fokus untuk melakukan pengawasan industri jasa keuangan secara terintegrasi untuk perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank melalui optimalisasi peran teknologi dalam proses pengawasannya dengan menerapkan standar internasional yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.
Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam mendorong tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yaitu, inovasi, inklusif, integrasi dan infrastruktur.
"Pembiayaan sustainable development saat ini juga kami arahkan melalui pasar modal dengan dikeluarkannya regulasi yang mendorong diterbitkannya greenbonds di Indonesia," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Jakarta, Selasa (30/1/2018).
Untuk membangun infrastruktur, pengembangan blended finance menjadi penting sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia khususnya dengan mendorong pembiayaan dari pasar modal.
Sementara, terkait dengan penyediaan dalam pembiayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM), dia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia sangat menaruh perhatian pada pemberdayaan UMKM dengan menyediakan subsidi bunga bagi kredit UMKM.
Menurutya, peran regulator keuangan seharusnya tidak semata-mata fokus pada stabilitas saja. Tetapi juga berperan menfasilitasi pembiayaan pembangunan nasional, baik dalam pembiayaan infrastruktur maupun penyediaan akses pembiayaan bagi UMKM. "Regulator harus dapat menyediakan regulatory environment yang mendukung upaya ini," imbuhnya.
Sebelumnya, Wimboh menyampaikan komitmen tinggi OJK untuk meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam memacu pertumbuhan dengan tetap menjaga kesinambungan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
Dia mengatakan, saat ini merupakan momentum tepat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kondisi makroekonomi dan sektor jasa keuangan yang kondusif.
Sejumlah program menjadi fokus OJK pada 2018, yaitu mendukung aspek pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur dan sektor prioritas lainnya, percepatan program industrialisasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan literasi dan akses pembiayaan masyarakat, serta optimalisasi potensi ekonomi syariah.
Berbagai kebijakan strategis telah disiapkan seperti mendukung pembiayaan infrastruktur serta untuk memperdalam pasar keuangan di antaranya mendorong perluasan dan pemanfaatan instrumen pembiayaan yang lebih bervariasi. Antara lain perpetual bonds, green bonds, dan obligasi daerah, termasuk penerbitan ketentuan pengelolaan dana Tapera melalui skema Kontrak Investasi Kolektif.
Kemudian, mempermudah proses penawaran umum efek bersifat utang dan sukuk bagi pemodal profesional. Lalu meningkatkan akses bagi investor domestik serta keterlibatan pelaku ekonomi khususnya lembaga jasa keuangan di daerah melalui penerbitan kebijakan pendirian Perusahaan Efek Daerah.
"Meningkatkan proses penanganan perizinan dan penyelesaian transaksi yang lebih cepat dengan menggunakan teknologi serta menghilangkan kewajiban pembentukan margin 10% untuk transaksi hedging nilai tukar," tutur dia.
Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik Anto Prabowo menambahkan, peran Industri Keuangan Non Bank (IKNB) juga lebih dioptimalkan dalam mendukung pembangunan infrastruktur.
Menurut dia, OJK akan tetap fokus untuk melakukan pengawasan industri jasa keuangan secara terintegrasi untuk perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank melalui optimalisasi peran teknologi dalam proses pengawasannya dengan menerapkan standar internasional yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.
(izz)
