Target Pertumbuhan Ekspor RI Direvisi Naik Jadi 11%

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) merevisi target pertumbuhan ekspor dari semula 5-7% meningkat menjadi 11%. Revisi target pertumbuhan ekspor ditetapkan atas berbagai masukan dari Raker Kemendag yang berlangsung pada 31 Januari-2 Februari 2018.

"Beberapa faktor yang dapat mendorong pencapaian target pertumbuhan ekspor sebesar 11% yaitu kondisi pemulihan ekonomi global, perbaikan harga komoditas di pasar internasional seperti batu bara, kemenangan Indonesia atas tudingan antidumping produk biodiesel oleh Uni Eropa, pembukaan pasar nontradisional di Afrika dan Asia Selatan, serta hasil evaluasi dari Atase Perdagangan dan International Trade Promotion Centre (ITPC) di kantor perwakilan perdagangan di luar negeri,” jelas Mendag.

Upaya lain yang akan dilakukan Kemendag adalah menyusun skema imbal dagang dengan melibatkan para eksportir dan importir. “Kemendag akan membentuk tim imbal dagang dan mengajak para pengusaha untuk melakukan ekspor dengan skema ini,” jelasnya.

Selain itu, Mendag juga menekankan pentingnya melakukan pembenahan regulasi yang dapat menghambat ekspor melalui perjanjian perdagangan dengan negara lain. Mendag juga kembali menyampaikan perintah Presiden Joko Widodo yaitu Kementerian/Lembaga harus dapat menghilangkan ego sektoral dan menyamakan pemikiran serta persepsi yang sama untuk kepentingan nasional.

Kemendag juga akan mengusulkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengintegrasikan jadwal promosi di sepanjang tahun 2018 kepada Kementerian/Lembaga lainnya. Ini dimaksudkan agar promosi yang dilakukan menjadi lebih maksimal.

Evaluasi terhadap perwakilan perdagangan di luar negeri juga akan dilakukan secara terus menerus. “Atase Perdagangan dan ITPC merupakan ujung tombak peningkatan ekspor Indonesia. Untuk menggarap pasar di negara potensial, Kemendag berencana membuka kantor Atase Perdagangan dan ITPC di Pakistan, Bangladesh, dan Myanmar,” imbuh Mendag.

Sementara itu, di sektor perdagangan dalam negeri, Kemendag memberikan tiga catatan dalam program pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, yang menjadi salah satu mandat Presiden Joko Widodo. Pertama, Kementerian Perdagangan menargetkan pembangunan/revitalisasi pasar hingga mencapai lebih dari 4.000 unit pasar rakyat di tahun 2018.

Setiap pasar rakyat akan dilengkapi dengan informasi harga komoditas. Selain itu, pembangunan/revitalisasi pasar rakyat secara secara fisik akan dilakukan sesuai standar protipe dengan memasukkan unsur budaya lokal. Dalam program ini, ke depannya Kemendag berencana mengadopsi aplikasi yang digunakan di kota Pontianak.

Aplikasi itu memungkinkan masyarakat mengetahui harga komoditas dari berbagai semua pasar di kota Pontianak. “Penerapan aplikasi tersebut akan menciptakan persaingan positif bagi para pedagang dan akan menguntungkan konsumen,” paparnya.

Kedua, ketersediaan akses untuk memperoleh barang dengan harga murah bagi para pedagang pasar rakyat dan pemilik warung dari ritel modern. Kerja sama saat ini dilakukan oleh Indogrosir dan Alfamart dan ke depannya akan diikuti oleh grosir-grosir lainnya. “Kerja sama yang telah terjalin antara ritel modern dengan pasar rakyat/warung akan dievaluasi dan ditingkatkan. Dengan dimikian pedagang di pasar rakyat dan warung mendapatkan opsi untuk memperoleh barang dengan harga yang murah,” imbuh Mendag.

Ketiga, kemudahan atas akses sumber dana. Kemendag berupaya untuk membuka akses terhadap sumber dana untuk permodalan. Kemendag akan menindaklanjuti dengan Otoritas Jasa Keuangan terkait pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro (microfinancing) dan urun dana untuk permodalan (crowdfunding).

Kemendag juga akan mengadopsi Sistem Informasi Perdagangn Antarpulau (SIPAP) yang dikembangkan Provinsi Jawa Timur. SIPAP akan mencakup komoditas bahan pokok yang tersedia dan yang dibutuhkan di masing-masing daerah. “Penerapan SIPAP ini dapat memperpendek mata rantai penjualan komoditas,” tandas Mendag.