Soal Infrastruktur, UPH Minta Presiden Evaluasi Lintas Kementerian
A
A
A
JAKARTA - Guru Besar Universitas Pelita Harapan Manlian Simanjuntak meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan evaluasi terhadap proyek infrastruktur karena seringnya terjadi kecelakaan.
Manlian meminta Jokowi segera tanggap, responsif dan mengevaluasi kinerja kementerian yang terkait dengan pembangunan proyek infrastruktur. Salah satunya yakni kejadian robohnya gilder proyek tol Becakayu.
"Ini evaluasi lintas kementerian. Kementerian terkait wajib duduk bersama," ujarnya melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa (20/2/2018).
Menurutnya, dapat disimpulkan bahwa kegagalan proyek tol Becakayu terjadi saat proses konstruksi. Sehingga, perlu dilakukan pengecekan ulang.
"Metode konstruksi dengan proses cetak di tempat elemen struktur vertikal (pier head) terlihat gagal. Cek metode pelaksanaannya, cek formwork-nya, cek scheduling, cek human system, cek SOP," kata Manlian.
Dia menambahkan, komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta yang belum memberi sosialisasi hasil kajian kegagalan konstruksi juga penting.
Selain itu, para profesional konstruksi juga ditantang jujur apakah benar proses konstruksi berjalan baik atau tidak. "Minimal terlibat dalam proses perancangan, pembangunan, penyediaan bahan dan alat," pungkasnya.
Manlian meminta Jokowi segera tanggap, responsif dan mengevaluasi kinerja kementerian yang terkait dengan pembangunan proyek infrastruktur. Salah satunya yakni kejadian robohnya gilder proyek tol Becakayu.
"Ini evaluasi lintas kementerian. Kementerian terkait wajib duduk bersama," ujarnya melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa (20/2/2018).
Menurutnya, dapat disimpulkan bahwa kegagalan proyek tol Becakayu terjadi saat proses konstruksi. Sehingga, perlu dilakukan pengecekan ulang.
"Metode konstruksi dengan proses cetak di tempat elemen struktur vertikal (pier head) terlihat gagal. Cek metode pelaksanaannya, cek formwork-nya, cek scheduling, cek human system, cek SOP," kata Manlian.
Dia menambahkan, komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta yang belum memberi sosialisasi hasil kajian kegagalan konstruksi juga penting.
Selain itu, para profesional konstruksi juga ditantang jujur apakah benar proses konstruksi berjalan baik atau tidak. "Minimal terlibat dalam proses perancangan, pembangunan, penyediaan bahan dan alat," pungkasnya.
(ven)