Proyek Infrastruktur Tak Lagi Bertumpu ke APBN, Investor Diundang

JAKARTA - Kebutuhan dana besar untuk membiayai mega proyek infrastruktur, membuat pemerintah menyadari dibutuhkannya keterlibatan swasta nasional dan bahkan investor asing. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Sugihardjo mengungkapkan, pembangunan mega proyek tidak bisa hanya bertumpu pada APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

“Mega proyek tidak bisa tumpuannya hanya APBN, kita harus mengundang investor. Kalau kita hanya betumpu pada kemampuan pemerintah (APBN atau APBD), maka kemampuan pembiayaannya hanya 30%. Sisanya 70% harus dari BUMN, swasta nasional maupun asing,” katanya di Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Jojo menambahkan, beberapa mega proyek sektor transportasi yang saat ini sedang dibangun dan ditawarkan kepada pihak investor antara lain pengembangan sisi udara Bandara Kualanamu Medan dengan nilai investasi Rp15 triliun, Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung senilai Rp38 triliun, pembangunan jalur Kereta Api Makassar-Pare Pare senilai Rp13 triliun, dan pembangunan bandara Bali Utara senilai Rp50 triliun.

Nantinya skema yang diambil adalah Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha. Karenanya berkaca dari pengalaman yang lalu terkait program Public Private Partnership (PPP) yang kurang laku di mata investor, Jojo mengatakan saat ini pemerintah telah menggandeng pihak profesional guna membuat bagaimana proyek-proyek ini layak jual.

“Pada masa kabinet pemerintahan sebelumnya, proyek-proyek infrastruktur kita tawarkan melalui PPP (public private partnership). Namun skema ini tidak berhasil karena kita menawarkannya tidak profesional. Oleh karenanya pemerintah dalam rangka pengawasan proyek-proyek yang ditawarkan kepada investor baik BUMN, swasta nasional maupun asing, pemerintah menggandeng profesional yang bisa mendokumentasikan dengan baik dan tahu bagaimana membuat proyek itu menjadi layak jual,” pungkas Jojo.