Bandara Kertajati Jadi Inspirasi New Yogyakarta International Airport
A
A
A
MAJALENGKA - Proyek Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jabar, menuai pujian dari Pemkab Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Bandara Kertajati dinilai bisa menjadi bandara percontohan, baik dari sisi pelaksana pembangunan, pembiayaan, hingga cara mengatasi dampak sosial yang terjadi.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, Rudiyatno di sela-sela studi banding Pemkab Kulon Progo ke Pemkab Majalengka terkait pembangunan Bandara Kertajati, Kamis 1 Maret 2018. Rombongan Pemkab Kulon Progo diterima Asisten Pemkab Majalengka, Aeron Randi serta jajaran dan Direktur Umum dan Keuangan PT BIJB, Muhamad Singgih.
"(PT) BIJB ini luar biasa. Ini PT baru, tapi bisa melaksanakan pembangunan bandara secara terstruktur, lancar, dan efisiensi biaya. Ini menginspirasi kami, Pemerintah Kulon Progo untuk bisa mengambil beberapa manfaat yang diperoleh dari PT BIJB ini," kata Rudiyatno, Jumat (2/3/2018).
Kulon Progo sendiri kini tengah membangun bandara baru, yakni New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang dilakukan PT Angkasa Pura (AP) I. Gejolak sosial dialami Pemkab Kulon Progo, tertutama dalam pembebasan lahan bandara. Permasalahan serupa juga sempat terjadi di awal pembangunan Bandara Kertajati, dua tahun lalu.
Namun, ekses tersebut bisa diminimalisasi dengan beberapa pendekatan persuasif hingga progres pembangunannya saat ini sudah mencapai 88%, dan diproyeksikan beroperasi pertengahan 2018 mendatang.
"Saya kira (Bandara di Kulon Progo) pendekatan persuasifnya masih harus ditingkatkan. Kemudian, harus kita selalu berikan informasi bahwa kehadiran bandara itu bisa selalu memberikan manfaat," sebut Rudiyatno.
"Jadi kalau pemikiran yang kemarin harus kita ubah mindset-nya. Kita sampaikan ini, dampaknya multiplier effect dengan keberadaan bandara itu sebenarnya," tambahnya.
Dia pun cukup terkejut saat mengetahui dana pembangunan bandara bertaraf internasional itu hanya menelan Rp2,6 triliun. Pasalnya, untuk kebutuhan ganti rugi NYIA saja, biaya yang dibutuhkan sekitar Rp4,13 triliun.
"Ini luar biasa karena baru mengeluarkan dana Rp2,6 triliun. Padahal, pembangunan fisik bandara sudah hampir jadi," ungkapnya.
Muhamad Singgih mengakui, permasalahan yang muncul saat pembangunan Bandara Kertajati dimulai tak jauh berbeda dengan Bandara di Kulon Progo. Terkait gejolak sosial berupa protes dari masyarakat sekitar, kata Singgih, sebenarnya bisa diatasi dengan treatment khusus, salah satunya menyerap tenaga kerja yang merupakan warga sekitar bandara.
Diketahui, hampir separuh kebutuhan tenaga aviation security (avsec) yang dipekerjakan di Bandara Kertajati merupakan warga sekitar bandara. Perekrutan terus dilakukan secara bertahap hingga bandara beroperasi nanti.
"Yang pasti, hubungan dekat PT BIJB dengan stakeholder dan cara berkomunikasi dengan masyarakat, koordinasi bagaimana tenaga kerja lokal. PT BIJB memberikan suatu batasan penyerapan tenaga lokal, lalu bekerja sama dengan lintas instansi, seperti PDAM Majalengka yang menyuplai air bersih ke Bandara Kertajati, agar ada kesamaan dengan pemerintah setempat," paparnya.
"Permasalahannya sebenarnya sama, akhirnya kita bisa mencetak dialog baik," lanjut Singgih.
Diketahui, proses pembanguan fisik Bandara Kertajati yang dimulai Desember 2015 kini sudah menyentuh angka 88% per 25 Februari 2018 lalu. Dari tiga paket pengerjaan, untuk sisi darat di mana PT BIJB menjadi pelaksana pembangunan, hanya tinggal area terminal yang masih belum selesai 100%.
Sedangkan untuk penunjang operasional bandara, berupa incenerator, meteorologi, grand water tank, jalan kawasan, substation, dan perangkat keamanan kebakaran bandara sudah mencapai 93,7%.
Sedangkan untuk sisi udara, di mana Kementerian Perhubungan menjadi penanggung jawab pembangunan, progres pembangunannya sudah 100%. Pengerjaan sisi udara meliputi runway dengan panjang 2.500 meter, taxi way, apron, dan air traffic control (ATC).
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, Rudiyatno di sela-sela studi banding Pemkab Kulon Progo ke Pemkab Majalengka terkait pembangunan Bandara Kertajati, Kamis 1 Maret 2018. Rombongan Pemkab Kulon Progo diterima Asisten Pemkab Majalengka, Aeron Randi serta jajaran dan Direktur Umum dan Keuangan PT BIJB, Muhamad Singgih.
"(PT) BIJB ini luar biasa. Ini PT baru, tapi bisa melaksanakan pembangunan bandara secara terstruktur, lancar, dan efisiensi biaya. Ini menginspirasi kami, Pemerintah Kulon Progo untuk bisa mengambil beberapa manfaat yang diperoleh dari PT BIJB ini," kata Rudiyatno, Jumat (2/3/2018).
Kulon Progo sendiri kini tengah membangun bandara baru, yakni New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang dilakukan PT Angkasa Pura (AP) I. Gejolak sosial dialami Pemkab Kulon Progo, tertutama dalam pembebasan lahan bandara. Permasalahan serupa juga sempat terjadi di awal pembangunan Bandara Kertajati, dua tahun lalu.
Namun, ekses tersebut bisa diminimalisasi dengan beberapa pendekatan persuasif hingga progres pembangunannya saat ini sudah mencapai 88%, dan diproyeksikan beroperasi pertengahan 2018 mendatang.
"Saya kira (Bandara di Kulon Progo) pendekatan persuasifnya masih harus ditingkatkan. Kemudian, harus kita selalu berikan informasi bahwa kehadiran bandara itu bisa selalu memberikan manfaat," sebut Rudiyatno.
"Jadi kalau pemikiran yang kemarin harus kita ubah mindset-nya. Kita sampaikan ini, dampaknya multiplier effect dengan keberadaan bandara itu sebenarnya," tambahnya.
Dia pun cukup terkejut saat mengetahui dana pembangunan bandara bertaraf internasional itu hanya menelan Rp2,6 triliun. Pasalnya, untuk kebutuhan ganti rugi NYIA saja, biaya yang dibutuhkan sekitar Rp4,13 triliun.
"Ini luar biasa karena baru mengeluarkan dana Rp2,6 triliun. Padahal, pembangunan fisik bandara sudah hampir jadi," ungkapnya.
Muhamad Singgih mengakui, permasalahan yang muncul saat pembangunan Bandara Kertajati dimulai tak jauh berbeda dengan Bandara di Kulon Progo. Terkait gejolak sosial berupa protes dari masyarakat sekitar, kata Singgih, sebenarnya bisa diatasi dengan treatment khusus, salah satunya menyerap tenaga kerja yang merupakan warga sekitar bandara.
Diketahui, hampir separuh kebutuhan tenaga aviation security (avsec) yang dipekerjakan di Bandara Kertajati merupakan warga sekitar bandara. Perekrutan terus dilakukan secara bertahap hingga bandara beroperasi nanti.
"Yang pasti, hubungan dekat PT BIJB dengan stakeholder dan cara berkomunikasi dengan masyarakat, koordinasi bagaimana tenaga kerja lokal. PT BIJB memberikan suatu batasan penyerapan tenaga lokal, lalu bekerja sama dengan lintas instansi, seperti PDAM Majalengka yang menyuplai air bersih ke Bandara Kertajati, agar ada kesamaan dengan pemerintah setempat," paparnya.
"Permasalahannya sebenarnya sama, akhirnya kita bisa mencetak dialog baik," lanjut Singgih.
Diketahui, proses pembanguan fisik Bandara Kertajati yang dimulai Desember 2015 kini sudah menyentuh angka 88% per 25 Februari 2018 lalu. Dari tiga paket pengerjaan, untuk sisi darat di mana PT BIJB menjadi pelaksana pembangunan, hanya tinggal area terminal yang masih belum selesai 100%.
Sedangkan untuk penunjang operasional bandara, berupa incenerator, meteorologi, grand water tank, jalan kawasan, substation, dan perangkat keamanan kebakaran bandara sudah mencapai 93,7%.
Sedangkan untuk sisi udara, di mana Kementerian Perhubungan menjadi penanggung jawab pembangunan, progres pembangunannya sudah 100%. Pengerjaan sisi udara meliputi runway dengan panjang 2.500 meter, taxi way, apron, dan air traffic control (ATC).
(ven)