DPR Minta Pemerintah Waspadai Pelemahan Rupiah
Senin, 19 Maret 2018 - 23:02 WIB
DPR Minta Pemerintah Waspadai Pelemahan Rupiah
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk selalu waspada terhadap pelemahan rupaih yang terus terjadi. Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Taufik Kurniawan meminta pemerintah mewaspadai hal tersebut agar dolar AS (USD) tidak tembus Rp15.000.
Sebagai informasi, di awal Januari 2018, rupiah masih bertengger di level Rp13.300 per USD. Namun, awal Maret 2018, nilai tukar rupiah terdepresiasi hingga Rp13.800 per USD.
"Pelemahan ini harus diwaspadai banyak pihak. Tidak dipungkiri, pengaruh global, khususnya kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS, sangat besar. Tapi situasi ini juga menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tidak terlalu kuat," ucapnya di Gedung DPR, Senin (19/3/2018).
Menurutnya, perlu ada langkah strategis agar rupiah tidak semakin melemah dan fundamental ekonomi Indonesia semakin kuat. Misalnya, pemerintah kembali mengevaluasi pelaksanaan paket kebijakan ekonomi yang pernah dikeluarkan.
"Pemerintah perlu memberi stimulan kepada dunia usaha untuk menarik investasi ke Tanah Air. Kemudahan investasi dan kelonggaran pajak perlu diberikan agar para pengusaha terdorong mengembangkan usahanya. Dengan begitu, secara sendirinya rupiah akan menguat," jelasnya.
Dia juga meminta pemerintah memperbesar bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Alhasil, rupiah akan terdorong menguat. "Daya beli harus diperkuat melalui berbagai bantuan sosial," ungkapnya.
Begitupun dengan Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan yang menegaskan, naiknya utang pemerintah yang tembus Rp4.0348 triliun sudah pasti berdampak pada perekonomian nasional, juga lemahnya rupiah. Menurutnya, lambat laun utang tersebut tentu akan menganggu daya dukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Utang sudah pasti jadi beban APBN. Lebih-lebih setelah berakhirnya program Pengampunan Pajak dan realisasi pendapatan pajak yang masih terus melenceng dari target," ucapnya, Senin (19/3) melalui keterangan tertulis.
Tembusnya utang di angka Rp4.000 triliun, sambungnya, juga akan meningkatkan beban jatuh tempo pembayaran utang yang semakin besar. Lebih-lebih utang tersebut didominasi ULN (utang luar negeri) berjangka panjang.
"Seperti di akhir tahun 2018 nanti, beban utang mencapai Rp390 triliun. Tahun 2019 akan ada di kisaran Rp420 triliun. Dan jika ditotal utang akan mencapai Rp810 triliun. Ini kan terus jadi beban APBN," jelasnya.
Sebagai informasi, di awal Januari 2018, rupiah masih bertengger di level Rp13.300 per USD. Namun, awal Maret 2018, nilai tukar rupiah terdepresiasi hingga Rp13.800 per USD.
"Pelemahan ini harus diwaspadai banyak pihak. Tidak dipungkiri, pengaruh global, khususnya kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS, sangat besar. Tapi situasi ini juga menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tidak terlalu kuat," ucapnya di Gedung DPR, Senin (19/3/2018).
Menurutnya, perlu ada langkah strategis agar rupiah tidak semakin melemah dan fundamental ekonomi Indonesia semakin kuat. Misalnya, pemerintah kembali mengevaluasi pelaksanaan paket kebijakan ekonomi yang pernah dikeluarkan.
"Pemerintah perlu memberi stimulan kepada dunia usaha untuk menarik investasi ke Tanah Air. Kemudahan investasi dan kelonggaran pajak perlu diberikan agar para pengusaha terdorong mengembangkan usahanya. Dengan begitu, secara sendirinya rupiah akan menguat," jelasnya.
Dia juga meminta pemerintah memperbesar bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Alhasil, rupiah akan terdorong menguat. "Daya beli harus diperkuat melalui berbagai bantuan sosial," ungkapnya.
Begitupun dengan Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan yang menegaskan, naiknya utang pemerintah yang tembus Rp4.0348 triliun sudah pasti berdampak pada perekonomian nasional, juga lemahnya rupiah. Menurutnya, lambat laun utang tersebut tentu akan menganggu daya dukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Utang sudah pasti jadi beban APBN. Lebih-lebih setelah berakhirnya program Pengampunan Pajak dan realisasi pendapatan pajak yang masih terus melenceng dari target," ucapnya, Senin (19/3) melalui keterangan tertulis.
Tembusnya utang di angka Rp4.000 triliun, sambungnya, juga akan meningkatkan beban jatuh tempo pembayaran utang yang semakin besar. Lebih-lebih utang tersebut didominasi ULN (utang luar negeri) berjangka panjang.
"Seperti di akhir tahun 2018 nanti, beban utang mencapai Rp390 triliun. Tahun 2019 akan ada di kisaran Rp420 triliun. Dan jika ditotal utang akan mencapai Rp810 triliun. Ini kan terus jadi beban APBN," jelasnya.
(ven)
