HT Beri Solusi Pendanaan Infrastruktur Lewat Obligasi Daerah
A
A
A
JAKARTA - Penerbitan surat utang berupa obligasi daerah dapat menjadi jalan keluar dari kebutuhan pendanaan infrastruktur. Dengan ini pemerintah juga tak perlu lagi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengambil utang luar negeri.
Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan, obligasi daerah akan diminati masyarakat karena sudah dijamin oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Apalagi jika tujuannya itu membangun daerah setempat. "Obligasi daerah bisa dibeli masyarakat. Provinsi biayai kebutuhan infrastrukturnya sendiri pasti laku kan jaminan Pemda," ujarnya dalam acara Manager Forum XXXI MNC Group di MNC News Center, Jakarta, Kamis (29/3/2018).
Selain itu, HT menyampaikan dana APBN bisa menjadi produktif untuk membangun ekonomi Indonesia. Tak cuma untuk membayar utang luar negeri. "Pemerintah pusat gak perlu utang. Distribusi APBN ke masyarakat menengah ke bawah dan kita gak utang lagi, APBN membangun masyarakat," katanya.
Ketua Umum Partai Perindo ini menganalogikan APBN sebagai uang pribadi seseorang yang jika dibagi begitu saja ke masyarakat, tidak langsung menyelesaikan persoalan. Sehingga lebih baik digunakan untuk membangun ekonomi, di antaranya dari sisi pendidikan agar produktif.
"Saya punya Rp1 triliun bagi ke 100 juta masyarakat, 1 orang dapat Rp10.000, hidup sehari aja gak cukup, lalu saya gak punya uang dan tidak selesaikan kebutuhan ekonomi, cari Hary Tanoe yang lain ya sama saja. Tapi, kalau kita bangun pendidikan dan produktivitas ditingkatkan, (masyarakat) bisa bertahan dengan penghasilan sendiri," pungkasnya.
Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan, obligasi daerah akan diminati masyarakat karena sudah dijamin oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Apalagi jika tujuannya itu membangun daerah setempat. "Obligasi daerah bisa dibeli masyarakat. Provinsi biayai kebutuhan infrastrukturnya sendiri pasti laku kan jaminan Pemda," ujarnya dalam acara Manager Forum XXXI MNC Group di MNC News Center, Jakarta, Kamis (29/3/2018).
Selain itu, HT menyampaikan dana APBN bisa menjadi produktif untuk membangun ekonomi Indonesia. Tak cuma untuk membayar utang luar negeri. "Pemerintah pusat gak perlu utang. Distribusi APBN ke masyarakat menengah ke bawah dan kita gak utang lagi, APBN membangun masyarakat," katanya.
Ketua Umum Partai Perindo ini menganalogikan APBN sebagai uang pribadi seseorang yang jika dibagi begitu saja ke masyarakat, tidak langsung menyelesaikan persoalan. Sehingga lebih baik digunakan untuk membangun ekonomi, di antaranya dari sisi pendidikan agar produktif.
"Saya punya Rp1 triliun bagi ke 100 juta masyarakat, 1 orang dapat Rp10.000, hidup sehari aja gak cukup, lalu saya gak punya uang dan tidak selesaikan kebutuhan ekonomi, cari Hary Tanoe yang lain ya sama saja. Tapi, kalau kita bangun pendidikan dan produktivitas ditingkatkan, (masyarakat) bisa bertahan dengan penghasilan sendiri," pungkasnya.
(akr)