Penuhi Janji Kampanye, Duterte Ingin Hapus Sistem Kerja Kontrak
Penuhi Janji Kampanye, Duterte Ingin Hapus Sistem Kerja Kontrak
A
A
A
MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte ingin memenuhi salah satu janji kampanyenya: mengakhiri praktik kerja kontrak. Mengutip dari Nikkei Asian Review, Kamis (5/4/2018), Duterte menyerukan kepada perusahaan-perusahaan besar di Filipina agar mengangkat karyawan kontrak menjadi pegawai tetap.
Departemen Tenaga Kerja Filipina pada Rabu kemarin, memerintahkan Jollibee Foods, perusahaan restoran cepat saji terbesar di Filipina, untuk menempatkan 6.500 karyawan dalam daftar gaji regular. Departemen juga meminta Jollibee mengembalikan uang 15,4 juta peso (USD295.500) dari "pungutan yang dikumpulkan secara ilegal," dari lebih 400 karyawan. Jollibee menyatakan bakal mengajukan banding atas perintah tersebut.
Departemen juga akan memeriksa praktik tenaga kerja di perusahaan makanan cepat saji lainnya, seperti KFC dan McDonald’s, yang dijalankan oleh unit Alliance Global Holdings.
Pada Januari lalu, Duterte menyerukan kepada PLDT (Philippine Long Distance Telephone Company), perusahaan telepon terbesar di negara itu, untuk mengangkat sekitar 8.000 karyawan menjadi tetap. PLDT menjawab akan mempertimbangkan keputusan tersebut.
Duterte yang menang telak dalam Pemilihan Presiden pada Mei 2016, telah berjanji untuk mengakhiri sistem kerja kontrak. Duterte mengatakan sistem kerja kontrak membuat banyak pekerja menjadi tidak terlindungi. “Sistem kerja kontrak harus dihentikan. Ini adalah ketidakadilan yang dilakukan terhadap rakyat Filipina. Aku tidak akan membiarkan itu jika terpilih sebagai presiden,” ujarnya dalam debat Pilpres.
Saat ini, sekitar 1,3 juta pekerja di Filipina merupakan karyawan kontrak, di mana mereka tidak memiliki jaminan atau manfaat jika perusahaan memutuskan kontrak kerjanya. Adapun kebiasaan perusahaan di Filipina mempekerjakan agen ketenagakerjaan sebagai pihak ketiga untuk menekan biaya pegawai.
Untuk memenuhi janji kampanye, Departemen Tenaga Kerja Filipina mengatakan bakal mengajukan perubahan undang-undang kepada Kongres. Hanya saja, masalah ini kerap dibenturkan antara menarik investasi dengan meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Terkait hal tersebut, Duterte meminta adanya jalan keluar antara serikat buruh dengan perusahaan. Duterte sendiri pada Februari lalu mengatakan kepada media lokal, "Jangan menyulitkan mereka (perusahaan) dalam menjalankan bisnis, karena itu adalah uang mereka".
Departemen Tenaga Kerja Filipina pada Rabu kemarin, memerintahkan Jollibee Foods, perusahaan restoran cepat saji terbesar di Filipina, untuk menempatkan 6.500 karyawan dalam daftar gaji regular. Departemen juga meminta Jollibee mengembalikan uang 15,4 juta peso (USD295.500) dari "pungutan yang dikumpulkan secara ilegal," dari lebih 400 karyawan. Jollibee menyatakan bakal mengajukan banding atas perintah tersebut.
Departemen juga akan memeriksa praktik tenaga kerja di perusahaan makanan cepat saji lainnya, seperti KFC dan McDonald’s, yang dijalankan oleh unit Alliance Global Holdings.
Pada Januari lalu, Duterte menyerukan kepada PLDT (Philippine Long Distance Telephone Company), perusahaan telepon terbesar di negara itu, untuk mengangkat sekitar 8.000 karyawan menjadi tetap. PLDT menjawab akan mempertimbangkan keputusan tersebut.
Duterte yang menang telak dalam Pemilihan Presiden pada Mei 2016, telah berjanji untuk mengakhiri sistem kerja kontrak. Duterte mengatakan sistem kerja kontrak membuat banyak pekerja menjadi tidak terlindungi. “Sistem kerja kontrak harus dihentikan. Ini adalah ketidakadilan yang dilakukan terhadap rakyat Filipina. Aku tidak akan membiarkan itu jika terpilih sebagai presiden,” ujarnya dalam debat Pilpres.
Saat ini, sekitar 1,3 juta pekerja di Filipina merupakan karyawan kontrak, di mana mereka tidak memiliki jaminan atau manfaat jika perusahaan memutuskan kontrak kerjanya. Adapun kebiasaan perusahaan di Filipina mempekerjakan agen ketenagakerjaan sebagai pihak ketiga untuk menekan biaya pegawai.
Untuk memenuhi janji kampanye, Departemen Tenaga Kerja Filipina mengatakan bakal mengajukan perubahan undang-undang kepada Kongres. Hanya saja, masalah ini kerap dibenturkan antara menarik investasi dengan meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Terkait hal tersebut, Duterte meminta adanya jalan keluar antara serikat buruh dengan perusahaan. Duterte sendiri pada Februari lalu mengatakan kepada media lokal, "Jangan menyulitkan mereka (perusahaan) dalam menjalankan bisnis, karena itu adalah uang mereka".
(ven)
Explore More