Pemerintah Terima Kritik Soal Kebijakan Harga BBM, Tapi...
Jum'at, 13 April 2018 - 15:34 WIB
Pemerintah Terima Kritik Soal Kebijakan Harga BBM, Tapi...
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar merespons kritik Bank Dunia (World Bank) atas kebijakan pemerintah, yang mewajibkan badan usaha meminta persetujuan pemerintah terlebih dulu sebelum melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.
Menurutnya, kebijakan itu adalah cara pemerintah agar inflasi nasional tidak terkerek terlalu tinggi akibat harga bahan bakar. Arcandra menambahkan, pemerintah tidak bermaksud untuk mengintervensi harga BBM yang dijual badan usaha. Pemerintah, kata dia, hanya ingin badan usaha menginformasikan dan meminta persetujuan terlebih dahulu sebelum melakukan penyesuaian harga.
"Naik boleh (harga BBM), asal minta persetujuan. Mau inflasi besar enggak? Boleh enggak pemerintah mengatur agar inflasi tidak naik? Caranya bagaimana? Sebelum naikkan informasikan ke kita dulu. Yang kita atur bukan penetapan harga lho ya. Enggak ada penetapan harga, harga silahkan tapi ajukan ke kita dulu sehingga kita bisa berhitung ini benar enggak," katanya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/4/2018).
Dia pun mengaku akan membuktikan pernyataan Bank Dunia mengenai potensi investasi di sektor minyak dan gas (migas) akan turun akibat kebijakan tersebut. "Nanti kita buktikan data World Bank seperti apa. Benar enggak iklim investasi turun. Ya ini kan bisnis. Kita lihat nanti," imbuh dia.
Kendati demikian, pemerintah sejatinya menerima setiap kritikan yang masuk mengenai kebijakan yang diambil pemerintah. Namun, kata dia, keputusan akhir tetap ada di pemerintah.
"Semua kritik kita terima, tapi kebijakan ada di pemerintah, udah gitu aja," tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kebijakan pemerintah yang mewajibkan badan usaha penyalur bahan bakar minyak (BBM) tanpa terkecuali untuk meminta persetujuan terlebih dahulu sebelum menaikkan harga BBM nonsubsidi dinilai bakal menimbulkan ketidakpastian. Terkait hal itu, Bank Dunia (World Bank) mengatakan, bisa menjadi disinsentif untuk pengusaha di sektor tersebut.
Pasalnya, pemerintah tidak hanya mengintervensi harga BBM yang dijual SPBU lokal, melainkan juga harga BBM yang dijual oleh SPBU asing seperti Total dan Shell. Ekonom Senior Bank Dunia Derek Chen mengatakan, hal ini tentunya akan meningkatkan ketidakpastian bagi dunia usaha."Pada dasarnya, itu (kebijakan mengintervensi harga BBM di SPBU asing) akan meningkatkan ketidakpastian," katanya di Kantor Bank Dunia, Jakarta, Kamis (12/4/2018).
Menurutnya, kebijakan itu adalah cara pemerintah agar inflasi nasional tidak terkerek terlalu tinggi akibat harga bahan bakar. Arcandra menambahkan, pemerintah tidak bermaksud untuk mengintervensi harga BBM yang dijual badan usaha. Pemerintah, kata dia, hanya ingin badan usaha menginformasikan dan meminta persetujuan terlebih dahulu sebelum melakukan penyesuaian harga.
"Naik boleh (harga BBM), asal minta persetujuan. Mau inflasi besar enggak? Boleh enggak pemerintah mengatur agar inflasi tidak naik? Caranya bagaimana? Sebelum naikkan informasikan ke kita dulu. Yang kita atur bukan penetapan harga lho ya. Enggak ada penetapan harga, harga silahkan tapi ajukan ke kita dulu sehingga kita bisa berhitung ini benar enggak," katanya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/4/2018).
Dia pun mengaku akan membuktikan pernyataan Bank Dunia mengenai potensi investasi di sektor minyak dan gas (migas) akan turun akibat kebijakan tersebut. "Nanti kita buktikan data World Bank seperti apa. Benar enggak iklim investasi turun. Ya ini kan bisnis. Kita lihat nanti," imbuh dia.
Kendati demikian, pemerintah sejatinya menerima setiap kritikan yang masuk mengenai kebijakan yang diambil pemerintah. Namun, kata dia, keputusan akhir tetap ada di pemerintah.
"Semua kritik kita terima, tapi kebijakan ada di pemerintah, udah gitu aja," tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kebijakan pemerintah yang mewajibkan badan usaha penyalur bahan bakar minyak (BBM) tanpa terkecuali untuk meminta persetujuan terlebih dahulu sebelum menaikkan harga BBM nonsubsidi dinilai bakal menimbulkan ketidakpastian. Terkait hal itu, Bank Dunia (World Bank) mengatakan, bisa menjadi disinsentif untuk pengusaha di sektor tersebut.
Pasalnya, pemerintah tidak hanya mengintervensi harga BBM yang dijual SPBU lokal, melainkan juga harga BBM yang dijual oleh SPBU asing seperti Total dan Shell. Ekonom Senior Bank Dunia Derek Chen mengatakan, hal ini tentunya akan meningkatkan ketidakpastian bagi dunia usaha."Pada dasarnya, itu (kebijakan mengintervensi harga BBM di SPBU asing) akan meningkatkan ketidakpastian," katanya di Kantor Bank Dunia, Jakarta, Kamis (12/4/2018).
(fjo)
Lihat Juga :
