OJK KR 4 Jawa Timur Dorong BPR Tingkatkan Kualitas SDM
OJK KR 4 Jawa Timur Dorong BPR Tingkatkan Kualitas SDM
A
A
A
SURABAYA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional (KR) 4 Jawa Timur mendorong Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meningkatkan kualitas layanan guna mampu bersaing dalam industri perbankan. Salah satunya, terkait sumber daya manusia (SDM), layanan digital (financial technology/fintech) hingga penurunan suku bunga.
Kepala OJK Regional 4 Jatim, Heru Cahyono mengatakan, SDM menjadi salah satu masalah krusial di BPR. Menurutnya, banyak BPR diisi oleh SDM yang kurang mumpuni dalam pengelolaan bank. Namun begitu, pihaknya menilai itu hal wajar. Mengingat pasar BPR yang cukup sempit dibanding bank umum.
Sempitnya pasar BPR, mengakibatkan banyak lulusan perguruan tinggi (PT), enggan bekerja di BPR. Lulusan PT lebih cenderung memilih bekerja di bank umum. "Untuk itu, kami berharap ada sinergi antara bank umum dengan BPR. Salah satunya, bank umum memberi pelatihan pada SDM BPR," katanya.
Kemudian terkait layanan digital, Heru mengakui, layanan fintech bisa menghambat kinerja BPR. Meski demikian, ada dua hal berbeda dari layanan fintech dan BPR. Layanan fintech, ketika ada kredit macet, maka yang menanggung adalah investor. Sedangkan di BPR, kredit macet tersebut tidak bisa dibebankan pada Dana Pihak Ketiga (DPK).
Layanan fintech, kata dia, hanya sebatas platform yang menghubungkan antara pemilik dana dengan peminjam dana. "Namun, saya kira perlu dirumuskan bagaimana BPR bisa menjalin kerja sama dengan fintech untuk kemudahan dan kecepatan layanan," terangnya.
Untuk suku bunga, Heru menyatakan saat ini sudah menurun dari 9% menjadi 7%. Untuk bisa bersaing dengan perbankan umum, BPR harus mampu membuat tata kelola bank menjadi lebih baik. Dengan begitu, bisa mengajukan pada pemerintah agar bisa diberi kesempatan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sejauh ini, KUR hanya disalurkan melalui bank umum. "Dalam penyaluran kredit BPR harus lebih berhati-hati karena dana kredit macet (Non Performing Loan/NPL) tergolong cukup tinggi. Yakni mencapai 7,58%," tandas Heru.
Sementara itu, Penasehat Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Anik Lestari Mukti mengakui, saat ini sangat sulit bagi BPR untuk mendapatkan SDM yang berkualitas. Pihaknya sendiri memimpikan bisa mendapatkan SDM seperti halnya di bank umum.
OJK sendiri memahami hal tersebut sehingga mendorong bank umum untuk membantu dalam meningkatkan SDM BPR. "Oleh OJK, kami diwajibkan meningkatkan kualitas SDM. Kami juga harus menyediakan dana 5% dari total biaya tenaga kerja," katanya.
Kepala OJK Regional 4 Jatim, Heru Cahyono mengatakan, SDM menjadi salah satu masalah krusial di BPR. Menurutnya, banyak BPR diisi oleh SDM yang kurang mumpuni dalam pengelolaan bank. Namun begitu, pihaknya menilai itu hal wajar. Mengingat pasar BPR yang cukup sempit dibanding bank umum.
Sempitnya pasar BPR, mengakibatkan banyak lulusan perguruan tinggi (PT), enggan bekerja di BPR. Lulusan PT lebih cenderung memilih bekerja di bank umum. "Untuk itu, kami berharap ada sinergi antara bank umum dengan BPR. Salah satunya, bank umum memberi pelatihan pada SDM BPR," katanya.
Kemudian terkait layanan digital, Heru mengakui, layanan fintech bisa menghambat kinerja BPR. Meski demikian, ada dua hal berbeda dari layanan fintech dan BPR. Layanan fintech, ketika ada kredit macet, maka yang menanggung adalah investor. Sedangkan di BPR, kredit macet tersebut tidak bisa dibebankan pada Dana Pihak Ketiga (DPK).
Layanan fintech, kata dia, hanya sebatas platform yang menghubungkan antara pemilik dana dengan peminjam dana. "Namun, saya kira perlu dirumuskan bagaimana BPR bisa menjalin kerja sama dengan fintech untuk kemudahan dan kecepatan layanan," terangnya.
Untuk suku bunga, Heru menyatakan saat ini sudah menurun dari 9% menjadi 7%. Untuk bisa bersaing dengan perbankan umum, BPR harus mampu membuat tata kelola bank menjadi lebih baik. Dengan begitu, bisa mengajukan pada pemerintah agar bisa diberi kesempatan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sejauh ini, KUR hanya disalurkan melalui bank umum. "Dalam penyaluran kredit BPR harus lebih berhati-hati karena dana kredit macet (Non Performing Loan/NPL) tergolong cukup tinggi. Yakni mencapai 7,58%," tandas Heru.
Sementara itu, Penasehat Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Anik Lestari Mukti mengakui, saat ini sangat sulit bagi BPR untuk mendapatkan SDM yang berkualitas. Pihaknya sendiri memimpikan bisa mendapatkan SDM seperti halnya di bank umum.
OJK sendiri memahami hal tersebut sehingga mendorong bank umum untuk membantu dalam meningkatkan SDM BPR. "Oleh OJK, kami diwajibkan meningkatkan kualitas SDM. Kami juga harus menyediakan dana 5% dari total biaya tenaga kerja," katanya.
(ven)
Explore More