PayTren Berpotensi Jadi Manajer Investasi Dana Haji
PayTren Berpotensi Jadi Manajer Investasi Dana Haji
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyatakan PT PayTren Assett Management (PayTren) berpotensi menjadi manajer investasi (MI) untuk pengelolaan dana ibadah haji. Pasalnya, PayTren saat ini merupakan satu-satunya MI yang berbasis syariah di Tanah Air.
BPKH menyatakan sedang membutuhkan MI untuk mengelola dana haji. Dana haji yang dikelola BPKH hingga saat ini mencapai Rp100 triliun.
"Kami tidak bisa sendiri, harus kerja sama dengan bank dan manajer investasi. Kami harus bermitra dengan MI, mereka bagus-bagus, tapi baru ada satu MI syariah, yaitu PayTren. Sebenarnya MI itu boleh investasi di syariah, tapi yang murni syariah ya itu, hanya satu," kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua BPKH Anggito Abimanyu di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (9/5/2018).
Namun demikian, dia mengaku saat ini, pihaknya masih dalam proses untuk mencari manajer investasi. Setidaknya ada 80 calon MI yang mengajukan diri sebagai MI untuk dana haji.
"Ya 80 semuanya, sesuai dengan anggota MI-nya. Tergantung situasi. Tergantung kepada kompetensinya, kepada SDM-nya. Mungkin sampai 20," imbuh dia.
Menurut dia, meski sedang mencari MI yang berbasis syariah, namun tidak menutup kemungkinan untuk memilih MI konvensional. "Tapi banyak MI yang bisa juga melakukan transaksi syariah. Seperti UUS (unit usaha syariah) lah. Seperti bank-bank begitu kan bukan syariah, tapi UUS-nya kan bisa. Tapi kita mengimbau supaya menyusul MI yang syariah," tuturnya.
Rencananya, BPKH akan mengumumkan manajer investasi yang dipilih untuk pengelolaan dana haji pada pekan depan. Adapun penilaiannya meliputi rekam jejak, tata kelola, sumber daya manusia (SDM), hingga institusinya. Manajer investasi yang dipilih pun harus sudah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Minggu depan. Ini menjadi mitra kami dalam berinvestasi, apa itu investasi surat berharga, dia bisa lakukan structuring, pricingnya," tandasnya.
BPKH menyatakan sedang membutuhkan MI untuk mengelola dana haji. Dana haji yang dikelola BPKH hingga saat ini mencapai Rp100 triliun.
"Kami tidak bisa sendiri, harus kerja sama dengan bank dan manajer investasi. Kami harus bermitra dengan MI, mereka bagus-bagus, tapi baru ada satu MI syariah, yaitu PayTren. Sebenarnya MI itu boleh investasi di syariah, tapi yang murni syariah ya itu, hanya satu," kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua BPKH Anggito Abimanyu di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (9/5/2018).
Namun demikian, dia mengaku saat ini, pihaknya masih dalam proses untuk mencari manajer investasi. Setidaknya ada 80 calon MI yang mengajukan diri sebagai MI untuk dana haji.
"Ya 80 semuanya, sesuai dengan anggota MI-nya. Tergantung situasi. Tergantung kepada kompetensinya, kepada SDM-nya. Mungkin sampai 20," imbuh dia.
Menurut dia, meski sedang mencari MI yang berbasis syariah, namun tidak menutup kemungkinan untuk memilih MI konvensional. "Tapi banyak MI yang bisa juga melakukan transaksi syariah. Seperti UUS (unit usaha syariah) lah. Seperti bank-bank begitu kan bukan syariah, tapi UUS-nya kan bisa. Tapi kita mengimbau supaya menyusul MI yang syariah," tuturnya.
Rencananya, BPKH akan mengumumkan manajer investasi yang dipilih untuk pengelolaan dana haji pada pekan depan. Adapun penilaiannya meliputi rekam jejak, tata kelola, sumber daya manusia (SDM), hingga institusinya. Manajer investasi yang dipilih pun harus sudah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Minggu depan. Ini menjadi mitra kami dalam berinvestasi, apa itu investasi surat berharga, dia bisa lakukan structuring, pricingnya," tandasnya.
(ven)
Explore More