Ini Cara Tak Biasa Buwas Cegah Spekulan Beras
A
A
A
JAKARTA - Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso akan menggandeng aparat penegak hukum untuk mencegah spekulan beraksi di komoditas beras.
Bahkan, agar beras yang disalurkan Bulog sampai ke masyarakat dengan harga yang terjangkau tanpa gangguan spekulan, pria yang akrab disapa Buwas ini berencana menjual beras di halaman kantor Kepolisian Sektor (Polsek), Kepolisian Resor (Polres), Komando Rayon Militer (Koramil) dan Komando Distrik Milier (Kodim).
"Saya ingin sampai ke masyarakat di pedesaan, maka jejaring saya mau dibangun di tingkat polsek, polres, koramil, kodim. Saya sudah bicara dan akan segera MoU," katanya saat melakukan audiensi dengan media di kantornya, Jakarta, Senin (14/5/2018).
Dia menegaskan, rencana tersebut bukan berarti membuat polisi dan TNI berbisnis dan mereka akan tetap bekerja sebagaimana tugasnya. Hanya saja, Bulog ingin beras-beras yang disalurkan disimpan dan dijual di kantor aparat.
Dengan begitu, ketersediaan barang akan menjadi lebih aman. Sebab, sistem pembelian akan menggunakan barcode dan tidak bisa membeli dalam jumlah yang besar.
"Saya tidak mengajak polisi dan TNI untuk berbisnis, karena yang bekerja tetap kita. Tempatnya saja di Kapolsek, Koramil, Kodim dan Polres. Untuk apa? Ketersediaan barang aman di situ, tidak ada yang mempermainkan, tidak ada yang memborong besar-besaran karena sistemnya sudah pakai barcode. Jadi yang beli banyak ketahuan. Ini sistem yang akan saya bangun," paparnya.
Menurutnya, pelibatan TNI dan Polri dalam pendistribusian beras semata adalah bagian dari tugas mereka untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara. Beras merupakan kepentingan masyarakat, sehingga harus terjamin ketersediaannya.
"Sementara ini, jejaring kita terbatas dan peluangnya dimanfaatkan oleh jaringan yang menginginkan beras ini jadi mainan. Maka untuk menjamin itu, kehadiran TNI dan Polri itu yang dekat dengan masyarakat," tuturnya.
Buwas mengaku memang tidak dapat menjamin beras akan aman 100% di kantor kepolisian. Namun, dia berpikir bahwa beras tersebut akan semakin tidak aman jika didistribusikan di luar kantor aparat kepolisian dan TNI.
"Jadi lebih terjamin dibanding beras itu ada di luar Koramil, Kodim dan sebagainya. Tempatnya saja ada di situ, nanti kita taruh kontainer di halaman Polres. Jadi yang jual ya petugas dari Bulog. Dan yang ngedrop kita. Bisa kita titipkan dengan petugas koperasi yang ada di polreslah," tandasnya.
Bahkan, agar beras yang disalurkan Bulog sampai ke masyarakat dengan harga yang terjangkau tanpa gangguan spekulan, pria yang akrab disapa Buwas ini berencana menjual beras di halaman kantor Kepolisian Sektor (Polsek), Kepolisian Resor (Polres), Komando Rayon Militer (Koramil) dan Komando Distrik Milier (Kodim).
"Saya ingin sampai ke masyarakat di pedesaan, maka jejaring saya mau dibangun di tingkat polsek, polres, koramil, kodim. Saya sudah bicara dan akan segera MoU," katanya saat melakukan audiensi dengan media di kantornya, Jakarta, Senin (14/5/2018).
Dia menegaskan, rencana tersebut bukan berarti membuat polisi dan TNI berbisnis dan mereka akan tetap bekerja sebagaimana tugasnya. Hanya saja, Bulog ingin beras-beras yang disalurkan disimpan dan dijual di kantor aparat.
Dengan begitu, ketersediaan barang akan menjadi lebih aman. Sebab, sistem pembelian akan menggunakan barcode dan tidak bisa membeli dalam jumlah yang besar.
"Saya tidak mengajak polisi dan TNI untuk berbisnis, karena yang bekerja tetap kita. Tempatnya saja di Kapolsek, Koramil, Kodim dan Polres. Untuk apa? Ketersediaan barang aman di situ, tidak ada yang mempermainkan, tidak ada yang memborong besar-besaran karena sistemnya sudah pakai barcode. Jadi yang beli banyak ketahuan. Ini sistem yang akan saya bangun," paparnya.
Menurutnya, pelibatan TNI dan Polri dalam pendistribusian beras semata adalah bagian dari tugas mereka untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara. Beras merupakan kepentingan masyarakat, sehingga harus terjamin ketersediaannya.
"Sementara ini, jejaring kita terbatas dan peluangnya dimanfaatkan oleh jaringan yang menginginkan beras ini jadi mainan. Maka untuk menjamin itu, kehadiran TNI dan Polri itu yang dekat dengan masyarakat," tuturnya.
Buwas mengaku memang tidak dapat menjamin beras akan aman 100% di kantor kepolisian. Namun, dia berpikir bahwa beras tersebut akan semakin tidak aman jika didistribusikan di luar kantor aparat kepolisian dan TNI.
"Jadi lebih terjamin dibanding beras itu ada di luar Koramil, Kodim dan sebagainya. Tempatnya saja ada di situ, nanti kita taruh kontainer di halaman Polres. Jadi yang jual ya petugas dari Bulog. Dan yang ngedrop kita. Bisa kita titipkan dengan petugas koperasi yang ada di polreslah," tandasnya.
(fjo)