Soal Besaran Tambahan Subsidi Solar, Ini Kata Menkeu Sri Mulyani
Soal Besaran Tambahan Subsidi Solar, Ini Kata Menkeu Sri Mulyani
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan, bahwa angka subsidi solar akan diputuskan pada saat menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada semester I-2018. Seperti diketahui sebelumnya pemerintah berencana meningkatkan subsidi solar yang saat ini Rp500/liter untuk ditambah menjadi Rp1.000/liter, maka total subsidi solar nantinya Rp1.500/liter.
Terkait hal itu, Sri Mulyani menekankan bakal dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun apabila dari sisi pemerintah, Ia menerangkan kenaikan alokasi ini seiring peningkatan harga minyak dunia yang sudah melebihi dari batas asumsi dalam APBN 2018. Asumsi tahun ini berada di posisi USD48 per barel, namun sekarang harga minyak mencapai USD80/barel.
Maka guna menjaga daya beli masyarakat, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan bakal tetap menjaga subsidi. "Kami jaga agar masyarakat tetap memiliki daya beli dan terlindungi dari shock yang terlalu besar. Dari sisi BUMN yang menjalankan kebijakan pemerintah, dalam hal ini PLN dan Pertamina. Kita lihat struktur biaya mana saja yang mengalami tekanan karena biaya impor sudah sangat tinggi," terangnya di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (22/5/2018).
Dua perusahaan pelat merah tersebut sangat bergantung dengan minyak yang kebanyakan berasal dari impor sehingga biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dari biasanya. Sementara terkait dengan kinerja APBN, Sri Mulyani mengaku mendapatkan tambahan dari PNBP maupun pajak migas. Ia juga mengaku bakal menghitung neraca keuangan Pertamina dan PLN sebelum menentukan besaran subsisi solar
"Sekarang dari sisi APBN, penerimaan tambahan sedang kami desain untuk dialokasikan ke dalam beberapa tujuan, satu melindungi masyarakat. Tentu perlindungan sifatnya tidak bisa seluruhnya. Sementara harga yang disubsidi tidak mengalami perubahan. Kami sedang menghitung neraca keuangannya PLN dan Pertamina, kebutuhan untuk menjaga agar BUMN ini tetap memiliki kondisi keuangan yang sehat dan baik," jelas dia.
Terkait hal itu, Sri Mulyani menekankan bakal dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun apabila dari sisi pemerintah, Ia menerangkan kenaikan alokasi ini seiring peningkatan harga minyak dunia yang sudah melebihi dari batas asumsi dalam APBN 2018. Asumsi tahun ini berada di posisi USD48 per barel, namun sekarang harga minyak mencapai USD80/barel.
Maka guna menjaga daya beli masyarakat, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan bakal tetap menjaga subsidi. "Kami jaga agar masyarakat tetap memiliki daya beli dan terlindungi dari shock yang terlalu besar. Dari sisi BUMN yang menjalankan kebijakan pemerintah, dalam hal ini PLN dan Pertamina. Kita lihat struktur biaya mana saja yang mengalami tekanan karena biaya impor sudah sangat tinggi," terangnya di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (22/5/2018).
Dua perusahaan pelat merah tersebut sangat bergantung dengan minyak yang kebanyakan berasal dari impor sehingga biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dari biasanya. Sementara terkait dengan kinerja APBN, Sri Mulyani mengaku mendapatkan tambahan dari PNBP maupun pajak migas. Ia juga mengaku bakal menghitung neraca keuangan Pertamina dan PLN sebelum menentukan besaran subsisi solar
"Sekarang dari sisi APBN, penerimaan tambahan sedang kami desain untuk dialokasikan ke dalam beberapa tujuan, satu melindungi masyarakat. Tentu perlindungan sifatnya tidak bisa seluruhnya. Sementara harga yang disubsidi tidak mengalami perubahan. Kami sedang menghitung neraca keuangannya PLN dan Pertamina, kebutuhan untuk menjaga agar BUMN ini tetap memiliki kondisi keuangan yang sehat dan baik," jelas dia.
(akr)
Explore More