Pengusaha Sambut Positif Rencana Penempatan TKI ke Timteng
Kamis, 24 Mei 2018 - 12:55 WIB
Pengusaha Sambut Positif Rencana Penempatan TKI ke Timteng
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menempatkan kembali TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah (Timteng) disambut positif pengusaha. Namun pengusaha tetap meminta pemerintah untuk meningkatkan perlindungan TKI.
Pernyataan pemerintah itu disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Nusron Wahid. Lebih lanjut, Ia menerangkan rencananya Indonesia akan menempatkan 30.000 PRT setiap bulan untuk di Riyadh, Mekkah dan Madinah (Arab Saudi) dan Qatar untuk tahap pertama.
“Kami sedang mempersiapkan formalisasi yang bagus. Tak lama lagi kita tempatkan PRT di negara-negara itu,” tutur Nusron kepada wartawan sesaat seusai melantikan Tatang Budie Utama Razak, sebagai Sekretaris Utama BNP2TKI dan Anjar Budi Winarso sebagai Deputi Perlindungan TKI, BNP2TKI di Gedung BNP2TKI, Jakarta.
Rencana pemerintah tersebut diapresiasi oleh Direktur PT Global Alwakil Indonesia Febri Aulina yang mengatakan, rencana penempatan kembali ini bagus untuk mengantisipasi keberangkatan TKI ilegal yang jumlahnya mencapai 5.000-10.000 orang setiap bulan sejak diberlakukannya moratorium TKI Timur Tengah di bulan Mei 2015.
Sambung dia menjelaskan, diperlukan perbaikan ketentuan dan prosedur formalisasi yang bagus agar TKI mendapat pekerjaan dan upah yang layak. Selain itu juga diperlukan peningkatan sistem perlindungan terhadap TKI agar berbagai persoalan yang melatarbelakangi kebijakan penghentian pengiriman TKI ke Timur Tengah.
Seperti indikasi trafficking (perdagangan) TKI antarnegara atau banyaknya TKI tidak dapat pulang ke Tanah Air, karena dilarang majikan, meskipun masa kontrak telah habis tidak terulang lagi.
"Peningkatan sistem perlindungan TKI setidaknya mencakup tata kelola yang baik, dari mulai pelatihan peningkatan ketrampilan, sertifikasi, proses pengiriman, hingga penempatan TKI di negara-negara penempatan," lanjut Aulina.
Dia menerangkan, tidak hanya terlibat dalam peningkatan kompetensi TKI. Febri menuturkan, pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) dengan memfasilitasi investasi lembaga pelatihan bagi calon TKI. Salah satu yang akan dibangun yakni di Nusa Tenggara Barat.
Selain pelatihan, lanjutnya, pihaknya juga telah membangun sistem teknologi dan sumber daya untuk menjadi mitra pemerintah dalam memaksimalkan tata kelola penempatan TKI ke Timur Tengah.
Pelatihan yang baik, adalah awal perlindungan yang baik. Upaya serius ini, diterangkan olehnya merupakan sebuah inisiatif untuk mendorong lembaga-lembaga rekruitmen tenaga kerja di Timur Tengah untuk menunjukkan keseriusan mereka dalam membantu terbangunnya sistem perlindungan TKI.
Pernyataan pemerintah itu disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Nusron Wahid. Lebih lanjut, Ia menerangkan rencananya Indonesia akan menempatkan 30.000 PRT setiap bulan untuk di Riyadh, Mekkah dan Madinah (Arab Saudi) dan Qatar untuk tahap pertama.
“Kami sedang mempersiapkan formalisasi yang bagus. Tak lama lagi kita tempatkan PRT di negara-negara itu,” tutur Nusron kepada wartawan sesaat seusai melantikan Tatang Budie Utama Razak, sebagai Sekretaris Utama BNP2TKI dan Anjar Budi Winarso sebagai Deputi Perlindungan TKI, BNP2TKI di Gedung BNP2TKI, Jakarta.
Rencana pemerintah tersebut diapresiasi oleh Direktur PT Global Alwakil Indonesia Febri Aulina yang mengatakan, rencana penempatan kembali ini bagus untuk mengantisipasi keberangkatan TKI ilegal yang jumlahnya mencapai 5.000-10.000 orang setiap bulan sejak diberlakukannya moratorium TKI Timur Tengah di bulan Mei 2015.
Sambung dia menjelaskan, diperlukan perbaikan ketentuan dan prosedur formalisasi yang bagus agar TKI mendapat pekerjaan dan upah yang layak. Selain itu juga diperlukan peningkatan sistem perlindungan terhadap TKI agar berbagai persoalan yang melatarbelakangi kebijakan penghentian pengiriman TKI ke Timur Tengah.
Seperti indikasi trafficking (perdagangan) TKI antarnegara atau banyaknya TKI tidak dapat pulang ke Tanah Air, karena dilarang majikan, meskipun masa kontrak telah habis tidak terulang lagi.
"Peningkatan sistem perlindungan TKI setidaknya mencakup tata kelola yang baik, dari mulai pelatihan peningkatan ketrampilan, sertifikasi, proses pengiriman, hingga penempatan TKI di negara-negara penempatan," lanjut Aulina.
Dia menerangkan, tidak hanya terlibat dalam peningkatan kompetensi TKI. Febri menuturkan, pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) dengan memfasilitasi investasi lembaga pelatihan bagi calon TKI. Salah satu yang akan dibangun yakni di Nusa Tenggara Barat.
Selain pelatihan, lanjutnya, pihaknya juga telah membangun sistem teknologi dan sumber daya untuk menjadi mitra pemerintah dalam memaksimalkan tata kelola penempatan TKI ke Timur Tengah.
Pelatihan yang baik, adalah awal perlindungan yang baik. Upaya serius ini, diterangkan olehnya merupakan sebuah inisiatif untuk mendorong lembaga-lembaga rekruitmen tenaga kerja di Timur Tengah untuk menunjukkan keseriusan mereka dalam membantu terbangunnya sistem perlindungan TKI.
(akr)
Lihat Juga :
