Pemerintah, BI, OJK, dan LPS Bersatu Atasi Gejolak Nilai Tukar

JAKARTA - Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan rapat koordinasi mengambil langkah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di Tanah Air. Hal ini seiring gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang terjadi belakangan ini.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah telah mencermati dan melakukan pembahasan terkait implementasi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi di Tanah Air. Pada dasarnya, kondisi perekonomian Indonesia kuat, sementara tekanan nilai tukar mata uang Garuda lebih disebabkan oleh kondisi eksternal, khususnya dari Amerika Serikat (AS).

"Kondisi perekonomian Indonesia secara umum adalah baik dan kuat. Tekanan pada stabilitas khususnya pada nilai tukar rupiah lebih berasal dari meningkatnya ketetapan likuiditas dan risiko ekonomi global, karena inisiatif dan perubahan-perubahan kebijakan di AS," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Menurutnya, penguatan koordinasi kebijakan diarahkan untuk memprioritaskan stabilitas jangka pendek namun tetap mendorong pertumbuhan pada jangka menengah. Menyikapi perkembangan ekonomi global yang terjadi, lanjut mantan Gubernur BI ini, pihaknya bersama BI, OJK dan LPS terus meningkatkan kewaspadaan dan siap mengambil kebijakan yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan pembangunan di Tanah Air.

Dalam jangka pendek, kata Darmin, fokus koordinasi kebijakan diprioritaskan pada memperkuat stabilitas dan ketahanan perekonomian nasional terhadap tekanan global, yaitu pada stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi yang rendah, defisit fiskal yang sehat, dan transaksi berjalan yang aman.

"Sekaligus tentu saja membalikkan arah yang mulai terjadi satu dua bulan terakhir, transaksi perdagangan yang mulai negatif kita perlu mendorongnya menjadi positif dalam waktu yang tidak lama," imbuh dia.

Hal ini ditempuh melalui penguatan bauran kebijakan moneter oleh BI, kebijakan fiskal oleh Kementerian Keuangan, ketersediaan bahan pokok strategis serta perkembangan sektor riil. Namun, tetap juga dengan memperkuat pengawasan lembaga jasa keuangan oleh OJK serta langkah yang perlu diambil oleh LPS.

"Sementara itu, implementasi kebijakan reformasi struktural di sektor riil terus dipercepat, seperti peningkatan daya saing, perbaikan iklim investasi, dan pembangunan infrastruktur strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah," tandasnya.