BI Pastikan Ekonomi Indonesia Tidak dalam Kondisi Darurat

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) berencana menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan tambahan pada 30 Mei mendatang. Hal ini demi menentukan tingkat suku bunga acuan BI (BI 7-day Reverse Repo Rate). RDG ini dilakukan lebih cepat dari jadwal yang seharusnya, yaitu pada 27 dan 28 Juni 2018.

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, digelarnya RDG bulanan tambahan pada akhir Mei ini, tidak menandakan ekonomi Indonesia sedang dalam kondisi darurat (emergency). Hal ini sebagai komitmen bank sentral untuk mengambil langkah pre-emptive dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

"Respon kebijakan suku bunga secara preemptive dan frontloading, untuk memperkuat dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Disamping tentu agar tetap konsisten agar inflasi 2018-2019 terjaga 3,5+-1%. Oleh karena itu, kami sudah jadwalkan RDG bulanan tambahan pada hari Rabu untuk merumuskan kebijakan ini. Ini bukan RDG emergency, ini RDG tambahan," tegasnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Menurutnya, alasan bank sentral melakukan RDG lebih cepat karena dinamika yang terjadi di luar negeri semakin cepat dan membutuhkan respon yang cepat. Selain itu, ekspektasi pasar dalam negeri terhadap volatilitas nilai tukar rupiah cenderung sudah tidak rasional (overshooting).

"Dinamika yang terjadi, baik di luar negeri dan terjadi ekspektasi dalam negeri yang cenderung tidak rasional. Dan ekspektasi rupiah menjadi lebih besar itu alasan kita melakukan RDG bulanan tambahan," imbuh dia.

Selain itu, sambung mantan Deputi Gubernur BI ini, RDG bulanan tambahan juga digelar dalam rangka mengambil langkah antisipasi terkait pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) di Negeri Paman Sam. "Jadi ini (RDG bulanan tambahan) juga langkah preemptive untuk FOMC tanggal 14 Juni yang akan datang," tandasnya.