Menkop UKM: Rasio Wirausaha Indonesia Sudah Melebihi 7%
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) AAGN Puspayoga mengungkapkan, rasio wirausaha di Indonesia terbaru sudah meningkat menjadi 7% lebih dari total penduduk Indonesia. Pada tahun 2014, rasio wirausaha di Tanah Air baru 1,55% kemudian meningkat menjadi 1,65% di tahun 2016 dan hingga akhir tahun 2017 telah mencapai lebih dari 3,1%.
"Angka itu sudah di atas standar internasional yang mematok 2%. Jadi pecah telur," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (5/6/2018).
Menurut dia, program pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), maupun Wirausaha Pemula (WP) yang digulirkan sejak pemerintahan Presiden Jokowi telah memberikan hasil yang signifikan pada peningkatan rasio wirausaha (entrepreneur) Indonesia.
Puspayoga juga mengklaim bahwa program lainnya juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini terlihat dari kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 1,71% tahun 2014 bertambah menjadi 3,99% tahun 2016, dan terakhir menjadi 4,48%. "Itu berkat kerja sama kita dengan semua pihak, DPR, swasta, kepala daerah, BUMN. Walaupun dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki," ungkapnya.
Untuk diketahui pagu Kementerian Koperasi dan UKM tahun anggaran 2017 sebesar Rp960,773 miliar. Realisasi anggaran hingga akhir tahun sebesar Rp880,688 miliar atau sebesar 91,66%. Sedangkan tahun 2018, pagu Kemenkop UKM berkurang menjadi Rp944,538 miliar. Hingga 31 Mei realisasinya sebesar 30,03%.
"Untuk meningkatkan serapan, kita sudah buatkan yang namanya target bulanan, jadi setiap bulan sudah ada target sekian persen dan untuk bulan Mei yang kami laporkan adalah 30,03% itu sebenarnya sudah di atas target," kata Puspayoga.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno mengatakan, peningkatan rasio kewirausahaan maupun kontribusi koperasi terhadap PDB tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan Kementerian Koperasi dan UKM dalam membina koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
"Saya apresiasi menteri, karena menyatakan dengan yakin bahwa kontribusi koperasi terhadap PDB 2017 menjadi di atas 4% dan jumlah entrepreneur kita 7%. Ini salah satu kunci sukses kementerian," ujarnya.
Ke depan, kata Teguh, Kementerian Koperasi dan UKM harus terus fokus membina koperasi sektor produktif ketimbang koperasi simpan pinjam (KSP). Ini bertujuan agar bisa memberikan multiplier effect terhadap perekonomian Indonesia. Cara inilah yang sudah diterapkan di beberapa negara maju seperti Prancis, Belanda dan Selandia Baru. "Kami berkomitmen mengawal sehingga banyak koperasi bisa menjadi koperasi yang kita banggakan," tandasnya.
"Angka itu sudah di atas standar internasional yang mematok 2%. Jadi pecah telur," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (5/6/2018).
Menurut dia, program pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), maupun Wirausaha Pemula (WP) yang digulirkan sejak pemerintahan Presiden Jokowi telah memberikan hasil yang signifikan pada peningkatan rasio wirausaha (entrepreneur) Indonesia.
Puspayoga juga mengklaim bahwa program lainnya juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini terlihat dari kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 1,71% tahun 2014 bertambah menjadi 3,99% tahun 2016, dan terakhir menjadi 4,48%. "Itu berkat kerja sama kita dengan semua pihak, DPR, swasta, kepala daerah, BUMN. Walaupun dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki," ungkapnya.
Untuk diketahui pagu Kementerian Koperasi dan UKM tahun anggaran 2017 sebesar Rp960,773 miliar. Realisasi anggaran hingga akhir tahun sebesar Rp880,688 miliar atau sebesar 91,66%. Sedangkan tahun 2018, pagu Kemenkop UKM berkurang menjadi Rp944,538 miliar. Hingga 31 Mei realisasinya sebesar 30,03%.
"Untuk meningkatkan serapan, kita sudah buatkan yang namanya target bulanan, jadi setiap bulan sudah ada target sekian persen dan untuk bulan Mei yang kami laporkan adalah 30,03% itu sebenarnya sudah di atas target," kata Puspayoga.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno mengatakan, peningkatan rasio kewirausahaan maupun kontribusi koperasi terhadap PDB tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan Kementerian Koperasi dan UKM dalam membina koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
"Saya apresiasi menteri, karena menyatakan dengan yakin bahwa kontribusi koperasi terhadap PDB 2017 menjadi di atas 4% dan jumlah entrepreneur kita 7%. Ini salah satu kunci sukses kementerian," ujarnya.
Ke depan, kata Teguh, Kementerian Koperasi dan UKM harus terus fokus membina koperasi sektor produktif ketimbang koperasi simpan pinjam (KSP). Ini bertujuan agar bisa memberikan multiplier effect terhadap perekonomian Indonesia. Cara inilah yang sudah diterapkan di beberapa negara maju seperti Prancis, Belanda dan Selandia Baru. "Kami berkomitmen mengawal sehingga banyak koperasi bisa menjadi koperasi yang kita banggakan," tandasnya.
(akr)