China Fokus ke Infrastruktur Demi Kurangi Dampak Perang Dagang

BEIJING - China berencana untuk memasukkan lebih banyak uang ke proyek infrastruktur serta membatasi pinjaman pada pemerintah daerah untuk membantu melunakkan dampak terhadap perekonomian dari perang dagang antara Beijing dan Amerika Serikat (AS). Seiring makin memanasnya situasi perang dagang, China memilih memusatkan perhatian kepada infrastruktur.

Perang perdagangan China versus Amerika Serikat telah menggerus ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut serta membuat pasar keuangan bergejolak. Pelemahan tajam dalam ekonomi China dapat memicu hilangnya pekerjaan, hingga mencuatkan kekhawatiran di Beijing hingga makin meningkat. Namun para pemimpin China telah mengesampingkan penguatan stimulus fiskal serta waspada terhadap risiko utang.

Paket pembelanjaan senilai 4 triliun yuan atau setara USD590 miliar pada periode 2008-2009 untuk melindungi ekonomi China dari krisis global, tetapi membebani pemerintah lokal dan perusahaan negara dengan tumpukan utang. Sementara jumlah belanja infrastruktur kali ini akan tergantung pada bagaimana kondisi perkembangan perang dagang, seperti disampaikan empat sumber yang dekat dengan pemerintah.

Sumber-sumber tersebut terlibat dalam diskusi kebijakan internal, tetapi tidak ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan akhir. "Dalam jangka pendek, cara yang paling efektif adalah meningkatkan investasi infrastruktur. Kami akan membiarkan kebijakan fiskal memainkan peran yang lebih besar dalam mendukung ekonomi karena kebijakan moneter kurang efektif.," kata sumber yang minta dirahasiakan.

Perekonomian telah merasakan dampak dari upaya deleveraging multi Beijing yang telah mendorong biaya pinjaman perusahaan dan menunda proyek-proyek pemerintah. Pertumbuhan ekonomi sedikit melambat menjadi 6,7% pada kuartal kedua, meski masih di atas target pertumbuhan resmi di tahun 2018 atau sekitar 6,5%.

Deretan hambatan perdagangan dengan Washington, membuat pasar properti domestik melambat serta mengurangi ekspor secara tajam hingga meningkatkan risiko terhadap perkiraan pertumbuhan ekonomi China. Awal bulan ini, Amerika Serikat mengenakan tarif senlai USD34 miliar terhadap produk yang diimpor dari China. Kebijakan tersebut langsung dibalas Negeri Tirai Bambu dengan memungut pajak atas nilai yang sama dari produk AS.

Di sisi lain, pertumbuhan investasi infrastruktur China tercatat jatuh ke 7,3% pada semester pertama dari 21,1% tahun sebelumnya untuk menyeret pertumbuhan investasi aset tetap ke rekor terendah karena pemeriksaan ketat pada proyek-proyek investasi untuk mengekang risiko utang. Kebijakan fiskal akan menjadi "lebih proaktif" menurut kabinet China setelah menggelar pertemuan pada awal pekan kemarin.

Mereka berjanji bakal memberikan potongan pajak lebih besar dan mempercepat penerbitan obligasi khusus pemerintah daerah untuk mendukung investasi infrastruktur. Pertemuan yang dipimpin oleh Perdana Menteri China Li Keqiang, juga menyerukan kepada bank untuk memastikan pendanaan bagi proyek-proyek yang ada dan memenuhi kebutuhan pendanaan yang wajar dari pembiayaan pemerintah daerah (LGFVs), yang telah menjadi sasaran pengawasan ketat pemerintah.

Ruang Besar Pengetatan Fiskal

Ruang untuk meningkatkan pengeluaran fiskal bagi China cukup besar. Belanja pemerintah melampaui pendapatan sebesar 726 miliar yuan pada semester pertama, yang hanya sekitar sepertiga dari defisit yang dianggarkan sebesar 2,38 triliun yuan untuk 2018.

China telah memangkas target defisit anggaran tahunannya menjadi 2,6% dari produk domestik bruto 3% pada 2017, ini menjadi pengurangan pertama sejak 2012 hingga meningkatkan jumlah penerbitan obligasi khusus oleh pemerintah sebesar 550 miliar yuan untuk mengimbangi penurunan.

“Pengeluaran fiskal dapat dipercepat dan investasi dalam beberapa proyek yang sedang dikerjakan akan dipercepat. Ini akan memberikan dukungan untuk ekonomi,” masih dari sumber yang sama. Kementerian keuangan, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional dan Bank Rakyat China (PBOC) belum memberikan komentar resmi terkait langkah kebijakan China terkait apakah kebijakan fiskal harus lebih banyak untuk memacu pertumbuhan.