BRI Terbitkan Corporate Card untuk Kementerian Luar Negeri

Selasa, 07 Agustus 2018 - 23:01 WIB
BRI Terbitkan Corporate...
BRI Terbitkan Corporate Card untuk Kementerian Luar Negeri
A A A
JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menandatangani perjanjian kerja sama penerbitan kartu kredit dalam rangka penggunaan uang persediaan dan pemanfaatan cash management system.

Melalui kerja sama ini, BRI berkomitmen untuk memberikan pelayanan perbankan berupa penggunaan corporate card BRI sebagai pengganti uang persediaan Kemlu yang semula tunai menjadi cashless. Selain itu, Bank BRI juga mengimplementasikan Cash Management System BRI bagi satuan kerja di Kemlu.

"Dengan kerja sama ini, Bank BRI berharap dapat memberikan kemudahan dalam mendukung pekerjaan yang dilaksanakan baik oleh para pejabat maupun pegawai Kemlu seperti belanja barang persediaan, barang operasional, barang non-operasional, barang persediaan dan perjalanan dinas," ujar Direktur Hubungan Kelembagaan Bank BRI Sis Apik Wijayanto di Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Sekjen Kemlu Mayerfas menuturkan bahwa penerapan corporate card memungkinkan pekerja tidak perlu lagi membawa uang tunai ketika melaksanakan perjalanan kedinasan. Pada akhirnya, hal ini dapat menekan biaya dana dan memperkecil potensi penyelewengan di lembaga dan kementerian.

"Selain itu, pemanfaatan corporate card mampu mendorong optimalisasi anggaran operasional Kemlu sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran kementerian secara keseluruhan," kata dia.

Saat ini Kementerian Luar Negeri merupakan satu-satunya lembaga setingkat kementerian yang mengimplementasikan penggunaan corporate card bagi seluruh satuan kerja dengan menggandeng bank BUMM. Sebelumnya, Pemerintah telah mengakomodir transaksi nontunai untuk Bendahara Penerimaan/Pengeluaran melalui PMK 230/PMK.05/2016, baik untuk transaksi yang menyebabkan pengeluaran negara maupun penerimaan negara.

"Salah satu tujuan utama dari penerapan transaksi nontunai di kementerian dan lembaga adalah mendorong good corporate governance, karena dengan transaksi nontunai semuanya bisa lebih transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkas Sis Apik.
(fjo)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.1228 seconds (0.1#10.140)