Darmin: Pencampuran Biodiesel Bakal Hemat Devisa USD2,3 Miliar
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kebijakan mengenai pencampuran biodiesel B20 ini akan sangat menghemat devisa. Hal ini akan berdampak pada perekonomian dalam negeri.
"Kita bisa menghemat USD2-2,3 miliar sampai akhir tahun ini. Dan ini sangat menguntungkan bagi ekonomi kita,"ujar Darmin di Jakarta, Jumat (31/8/2018).
Darmin menerangkan, penerapan B20 adalah satu bagian dari rencana besar mendorong ekspor dan memperlambat impor dalam rangka menyehatkan neraca pembayaran Indonesia. Serta menghilangkan defisit neraca perdagangan ekspor-impor barang.
"Selanjutnya adalah mengurangi defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan adalah perkara yang sulit diselesaikan sejak 1970. Sebabnya, masih banyak kegiatan ekonomi yang belum dimasuki investor, khususnya di sektor hulu. Misalnya di bidang penghasil besi, baja, petrokimia dan farmasi, karena itu kebijakannya luas," jelasnya.
Darmin menilai penerapan mandatori B20 adalah kebijakan yang dampaknya akan cepat terasa ketimbang alternatif lain, seperti menggenjot investasi maupun memberikan insentif. Sebab, dengan B20, Indonesia akan mengurangi kebutuhan solar di dalam negeri. Sementara solar selama ini diperoleh dengan mengimpor.
"Kita betul-betul siap melaksanakan B20, baik untuk PSO (public service obligation) ataupun non-PSO. Mulai 1 September tidak ada lagi B0 (biodiesel), semuanya harus B20," jelasnya.
"Kita bisa menghemat USD2-2,3 miliar sampai akhir tahun ini. Dan ini sangat menguntungkan bagi ekonomi kita,"ujar Darmin di Jakarta, Jumat (31/8/2018).
Darmin menerangkan, penerapan B20 adalah satu bagian dari rencana besar mendorong ekspor dan memperlambat impor dalam rangka menyehatkan neraca pembayaran Indonesia. Serta menghilangkan defisit neraca perdagangan ekspor-impor barang.
"Selanjutnya adalah mengurangi defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan adalah perkara yang sulit diselesaikan sejak 1970. Sebabnya, masih banyak kegiatan ekonomi yang belum dimasuki investor, khususnya di sektor hulu. Misalnya di bidang penghasil besi, baja, petrokimia dan farmasi, karena itu kebijakannya luas," jelasnya.
Darmin menilai penerapan mandatori B20 adalah kebijakan yang dampaknya akan cepat terasa ketimbang alternatif lain, seperti menggenjot investasi maupun memberikan insentif. Sebab, dengan B20, Indonesia akan mengurangi kebutuhan solar di dalam negeri. Sementara solar selama ini diperoleh dengan mengimpor.
"Kita betul-betul siap melaksanakan B20, baik untuk PSO (public service obligation) ataupun non-PSO. Mulai 1 September tidak ada lagi B0 (biodiesel), semuanya harus B20," jelasnya.
(ven)