Indonesia-Vietnam Sepakat Hapus Hambatan Dagang Produk Industri
Indonesia-Vietnam Sepakat Hapus Hambatan Dagang Produk Industri
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Vietnam sepakat untuk segera menghilangkan berbagai hambatan perdagangan yang masih terjadi diantara kedua negara, terutama yang terkait dengan produk industri. Komitmen ini merupakan hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Vietnam Tran Dai Quang.
"Dalam perbincangan kedua pemimpin negara, antara lain dibahas isu mengenai perdagangan bilateral sekaligus target yang akan dicapai sebesar USD10 miliar pada tahun 2020," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sesuai keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (13/9/2018).
Presiden Joko Widodo dan Presiden Vietnam Tran Dai Quang melakukan pertemuan di Istana Kepresidenan Vietnam, Hanoi, Selasa (11/9). Turut hadir dalam pertemuan bilateral Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam Ibnu Hadi.
Airlangga menyampaikan, pemerintah telah meminta kepada Vietnam agar mempermudah ekspor mobil Indonesia. "Oleh karena itu perlu ditinjau kembali kebijakan tentang double inspection untuk otomotif," ujarnya.
Permintaan ini akan segera ditindaklanjuti sehingga ekspor mobil Indonesia ke Vietnam dapat kembali normal. Perlu diketahui, Pemerintah Vietnam menerapkan kebijakan impor mobil completely built up (CBU) dari negara-negara ASEAN.
Vietnam menerapkan kebijakan terkait uji tipe dan uji emisi melalui Regulasi No. 116/2017/ND-CP (Decree on Requirements for Manufacturing, Assembly and Import Of Motor Vehicles and Trade in Motor Vehicle Warranty and Maintenance Services).
Jumlah pengapalan mobil Indonesia ke Vietnam cukup besar, yakni sekitar 30-40 ribu unit per tahun dari total ekspor mobil nasional ke seluruh negara yang rata-rata mencapai 225 ribu unit per tahun. Pada Januari-Juli 2018, ekspor mobil Indonesia ke Vietnam hanya sekitar 1.528 unit.
"Isu lainnya terkait dengan pajak ekspor untuk semen. Tentu Pemerintah Vietnam menjanjikan akan menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan tersebut sesuai dengan peraturan ataupun hukum yang mereka bisa perhatikan," ungkap Airlangga.
Sementara itu, Menperin menyebutkan, pihak Vietnam meminta kepada Indonesia agar memberikan keleluasaan terhadap penerapan lokal konten atau TKDN pada produk ponsel. "Presiden Jokowi menyampaikan bahwa skema penghitungan TKDN di Indonesia bukan hanya untuk hardware saja, tetapi juga bisa dikompensasi dengan software dan yang lain," jelasnya.
Selanjutnya, Vietnam menanyakan mengenai bea masuk yang dikenakan Indonesia untuk produk baja impor dari Vietnam yang sudah ada keputusan melalui WTO. "Presiden Jokowi menyatakan akan meminta waktu untuk segera menyesuaikan terhadap keputusan itu dan Indonesia menghargai yang diputuksan oleh lembaga arbitrase tersebut," tuturnya.
Airlangga menambahkan, segala hambatan perdagangan kedua negara diharapkan dapat diselesaikan pada saat pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018 yang digelar di Bali, 8-14 Oktober mendatang. "Jadi, nanti di Bali sudah mendapatkan progres dari hasil pembicaraan bilateral di Hanoi ini," tandasnya.
Melalui peningkatkan kerja sama, tren perdagangan Indonesia-Vietnam yang terus meningkat beberapa tahun belakangan ini akan terus digali potensinya dan dikembangkan untuk kemajuan kedua negara. Pada 2017, total nilai perdagangan Indonesia-Vietnam tumbuh 8,64%, menjadi USD6,82 miliar dibanding tahun 2016 yang mencapai USD6,27 miliar.
Dalam upaya membangun pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia juga menyampaikan keinginan para investor nasional untuk mengembangkan usahanya di Vietnam. Pemerintah Vietnam diharapkan dapat memberi kemudahan, apalagi Indonesia merupakan salah satu investor pertama yang ada di Vietnam.
Investasi Indonesia di Vietnam selama 2017 mencapai USD45,84 juta. Hingga akhir Desember 2017, total investasi Indonesia di Vietnam mencapai 69 proyek dengan nilai USD477,02 juta, di mana Indonesia berada di peringkat ke-30 dari daftar negara investor di Vietnam. Sementara Vietnam tercatat memiliki 8 proyek investasi di Indonesia yang bernilai USD51 juta di industri pengolahan pertambangan, media dan manufaktur.
"Dalam perbincangan kedua pemimpin negara, antara lain dibahas isu mengenai perdagangan bilateral sekaligus target yang akan dicapai sebesar USD10 miliar pada tahun 2020," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sesuai keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (13/9/2018).
Presiden Joko Widodo dan Presiden Vietnam Tran Dai Quang melakukan pertemuan di Istana Kepresidenan Vietnam, Hanoi, Selasa (11/9). Turut hadir dalam pertemuan bilateral Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam Ibnu Hadi.
Airlangga menyampaikan, pemerintah telah meminta kepada Vietnam agar mempermudah ekspor mobil Indonesia. "Oleh karena itu perlu ditinjau kembali kebijakan tentang double inspection untuk otomotif," ujarnya.
Permintaan ini akan segera ditindaklanjuti sehingga ekspor mobil Indonesia ke Vietnam dapat kembali normal. Perlu diketahui, Pemerintah Vietnam menerapkan kebijakan impor mobil completely built up (CBU) dari negara-negara ASEAN.
Vietnam menerapkan kebijakan terkait uji tipe dan uji emisi melalui Regulasi No. 116/2017/ND-CP (Decree on Requirements for Manufacturing, Assembly and Import Of Motor Vehicles and Trade in Motor Vehicle Warranty and Maintenance Services).
Jumlah pengapalan mobil Indonesia ke Vietnam cukup besar, yakni sekitar 30-40 ribu unit per tahun dari total ekspor mobil nasional ke seluruh negara yang rata-rata mencapai 225 ribu unit per tahun. Pada Januari-Juli 2018, ekspor mobil Indonesia ke Vietnam hanya sekitar 1.528 unit.
"Isu lainnya terkait dengan pajak ekspor untuk semen. Tentu Pemerintah Vietnam menjanjikan akan menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan tersebut sesuai dengan peraturan ataupun hukum yang mereka bisa perhatikan," ungkap Airlangga.
Sementara itu, Menperin menyebutkan, pihak Vietnam meminta kepada Indonesia agar memberikan keleluasaan terhadap penerapan lokal konten atau TKDN pada produk ponsel. "Presiden Jokowi menyampaikan bahwa skema penghitungan TKDN di Indonesia bukan hanya untuk hardware saja, tetapi juga bisa dikompensasi dengan software dan yang lain," jelasnya.
Selanjutnya, Vietnam menanyakan mengenai bea masuk yang dikenakan Indonesia untuk produk baja impor dari Vietnam yang sudah ada keputusan melalui WTO. "Presiden Jokowi menyatakan akan meminta waktu untuk segera menyesuaikan terhadap keputusan itu dan Indonesia menghargai yang diputuksan oleh lembaga arbitrase tersebut," tuturnya.
Airlangga menambahkan, segala hambatan perdagangan kedua negara diharapkan dapat diselesaikan pada saat pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018 yang digelar di Bali, 8-14 Oktober mendatang. "Jadi, nanti di Bali sudah mendapatkan progres dari hasil pembicaraan bilateral di Hanoi ini," tandasnya.
Melalui peningkatkan kerja sama, tren perdagangan Indonesia-Vietnam yang terus meningkat beberapa tahun belakangan ini akan terus digali potensinya dan dikembangkan untuk kemajuan kedua negara. Pada 2017, total nilai perdagangan Indonesia-Vietnam tumbuh 8,64%, menjadi USD6,82 miliar dibanding tahun 2016 yang mencapai USD6,27 miliar.
Dalam upaya membangun pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia juga menyampaikan keinginan para investor nasional untuk mengembangkan usahanya di Vietnam. Pemerintah Vietnam diharapkan dapat memberi kemudahan, apalagi Indonesia merupakan salah satu investor pertama yang ada di Vietnam.
Investasi Indonesia di Vietnam selama 2017 mencapai USD45,84 juta. Hingga akhir Desember 2017, total investasi Indonesia di Vietnam mencapai 69 proyek dengan nilai USD477,02 juta, di mana Indonesia berada di peringkat ke-30 dari daftar negara investor di Vietnam. Sementara Vietnam tercatat memiliki 8 proyek investasi di Indonesia yang bernilai USD51 juta di industri pengolahan pertambangan, media dan manufaktur.
(ven)
Explore More