Ekonomi Pancasila Didorong Masuk Bahasan di Pertemuan IMF-WB

JAKARTA - Ekonomi pancasila dinilai perlu menjadi salah satu pembahasan dalam agenda besar internasional annual meeting IMF-WB (International Monetary Fund-World Bank) di Bali, saat Indonesia didaulat menjadi tuan rumah. Hal ini didorong oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), lantaran sistem ekonomi Pancasila disebut bisa mendamaikan gejolak ekonomi global saat ini.

"Sebagai tuan rumah agenda bergengesi ini, Indonesia semestinya harus mempunyai posisi yang kuat untuk juga mengagendakan Sistem Ekonomi Pancasila sebagai rule model ekonomi dunia hari ini yang cenderung liberal kapitalis agar dibahas dalam pertemuan bergensi itu," ujar Ketua DPP GMNI Bidang Ekonomi Koperasi Leo Liwun lewat keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Seperti diketahui agenda annual meeting IMF-WB akan dihadiri 15.000 orang dari 189 negara anggota IMF di seluruh dunia. Ada beberapa agenda penting yang akan dibahas pada annual meeting tersebut antara lain IMF-WB Plenary Session, International Monetary and Financial Committee (IMFC) Meeting, Word Bank Development Committee, Pertemuan Grup Kerjasama Ekonomi Lainnya, Pertemuan sector perbankan dan Riil Lainnya, Seminar dan International Conference, Konferensi Pers.

Lebih lanjut menurutnya, agenda pertemuan tersebut cenderung hanya membahas kepentingan kapitalis global (imperialisme), dimana untuk memuluskan cengkramannya pada negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Fokusnya, terang Leo Luwin yaitu bagaimaina akumulasi modal kapitalis bisa tersalurkan di negara-negara berkembang.

"Dengan demikian mereka akan dengan leluasa mendikte kebijakan-kebijakan ekonomi negara-negara berkembang dan kemudian mengontrolnya.Lantas bagaimana system ekonomi pancasila itu bisa berjalan tanpa ada intervensi asing?," ujarnya.

Sambung dia menekankan pentingnya pembahasan ekonomi Pancasila dalam annual meeting IMF-WB, karena dengan demikian sistem Ekonomi Pancasila tidak hanya berguna bagi masyarakat Indonesia tetapi juga bagi masyarakt dunia. Ia juga mendesak Pemerintah Indonesia agar lebih serius menjadikan Sistem Ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi nasional dengan jalan Tri Sakti.

"Bung Karno menginstruksikan seluruh rakyat untuk melaksanakan Tri Sakti Tavip. Yakni, berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Relevansi Trisakti terkait berdikari dalam bidang ekonomi hanya dapat dilaksanakan jika pemerintahan konsisten dan komitmen berpihak pada kepentingan ekonomi nasional," paparnya.

Ditegaskan olehnya demokrasi ekonomi mensyaratkan sektor produktif dikuasai oleh negara yang digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Konstitusi UUD 1945. Substansi demokrasi ekonomi adalah adanya kesejahteraan dan keadilan ekonomi, tidak adanya pengisapan ekonomi, manusia oleh manusia yang lain, pengisapan bangsa atas bangsa lain.