Terpaksa Sewa Gudang Disebut Bukan Urusan Pemerintah, Buwas: Matamu!
Rabu, 19 September 2018 - 17:15 WIB
Terpaksa Sewa Gudang Disebut Bukan Urusan Pemerintah, Buwas: Matamu!
A
A
A
JAKARTA - Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Budi Waseso tidak terima persoalan sewa gudang yang membebani lembaga itu hingga Rp45 miliar disebut bukan urusan pemerintah.
Selain bukan perkara mudah untuk menyewa gudang guna menampung beras seperti yang ditugaskan pemerintah, pria yang akrab disapa Buwas ini juga mengingatkan bahwa pasokan beras nasional adalah tanggung jawab bersama Bulog dan para pemangku kepentingan lainnya.
"Jika saya harus menyewa gudang itu kan cost tambahan. Ada yang bilang itu urusan Bulog, matamu! Enggak bisa gitu dong. Kita kan aparatur negara, jangan saling tuding-tudingan. Itu enggak bersinergi. Mari kita diskusikan langkahnya apa," ujar Buwas di Jakarta, Rabu (19/9/2018).
Seperti diketahui, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana melakukan impor beras sebesar 2 juta ton. Menanggapi hal itu, Buwas mengaku bingung untuk mendistribusikan beras impor tersebut.
Alasannya, pasokan beras lokal cukup melimpah dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. "Saya nolak bukan enggak ada alasan. Kalau mau impor 2 juta ton lagi mau ditaruh dimana? Terus kalau enggak dikonsumsi siapa yang nanggung? Nah harusnya berpikir seperti itu, berpikir menyeluruh, jangan tanggung-tanggung," tandasnya.
Dia menegaskan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan impor beras. Untuk melakukan impor beras, harus melalui persetujuan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan. "Kalau kita kan hanya melaksanakan tugas. Pemerintah suruh impor kita impor, cuma yang 2 juta ton itu kan keinginan Kemendag," cetusnya.
Di sisi lain, Buwas menambahkan, pemerintah sedang menekan impor agar tidak semakin membebani neraca perdagangan. "Kita efisiensi, selain karena dolar dan kondisi belum perlu, biar enggak mubazir," tegasnya.
Selain bukan perkara mudah untuk menyewa gudang guna menampung beras seperti yang ditugaskan pemerintah, pria yang akrab disapa Buwas ini juga mengingatkan bahwa pasokan beras nasional adalah tanggung jawab bersama Bulog dan para pemangku kepentingan lainnya.
"Jika saya harus menyewa gudang itu kan cost tambahan. Ada yang bilang itu urusan Bulog, matamu! Enggak bisa gitu dong. Kita kan aparatur negara, jangan saling tuding-tudingan. Itu enggak bersinergi. Mari kita diskusikan langkahnya apa," ujar Buwas di Jakarta, Rabu (19/9/2018).
Seperti diketahui, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana melakukan impor beras sebesar 2 juta ton. Menanggapi hal itu, Buwas mengaku bingung untuk mendistribusikan beras impor tersebut.
Alasannya, pasokan beras lokal cukup melimpah dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. "Saya nolak bukan enggak ada alasan. Kalau mau impor 2 juta ton lagi mau ditaruh dimana? Terus kalau enggak dikonsumsi siapa yang nanggung? Nah harusnya berpikir seperti itu, berpikir menyeluruh, jangan tanggung-tanggung," tandasnya.
Dia menegaskan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan impor beras. Untuk melakukan impor beras, harus melalui persetujuan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan. "Kalau kita kan hanya melaksanakan tugas. Pemerintah suruh impor kita impor, cuma yang 2 juta ton itu kan keinginan Kemendag," cetusnya.
Di sisi lain, Buwas menambahkan, pemerintah sedang menekan impor agar tidak semakin membebani neraca perdagangan. "Kita efisiensi, selain karena dolar dan kondisi belum perlu, biar enggak mubazir," tegasnya.
(fjo)
Lihat Juga :
