Ekonomi Dunia Bergejolak, Sri Mulyani Pusing Tarik Modal Asing ke RI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi situasi yang dinamis dan risiko yang meningkat secara global. Hal ini lantaran kondisi perekonomian dunia yang semakin mengalami ketidakpastian.
(Baca Juga: Sri Mulyani: Banyak Pemda Dapat Opini WTP, Tapi Korupsi Tetap JalanKondisi tersebut pun pada akhirnya membuat Indonesia kesulitan untuk menarik modal asing masuk ke dalam negeri. Sebab, likuiditas semakin ketat dan suku bunga internasional mengalami peningkatan.
"Defisit transaksi berjalan kita meningkat, namun kemampuan untuk mengalihkan modal ke Indonesia berkurang karena suku bunga meningkat dan likuiditas semakin ketat. Ini yang harus terus diwaspadai," katanya di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/9/2018).
Dia menuturkan, transaksi di neraca pembayaran Indonesia pun mengalami tekanan. Hal ini menyebabkan pemerintah harus melakukan kebijakan untuk melindungi perekonomian Indonesia.
Salah satunya, kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, adalah dengan memperbaiki kualitas Anggaran Pedapatan Belanja Negara (APBN) dan daerah. APBN menjadi pondasi perekonomian agar semakin kuat.
"Oleh karena itu, 2019 kita desain APBN sepertiganya jadi dana transfer ke daerah adalah untuk menyusun APBN fiskal yang sehat dan mandiri. Dengan kondisi global yang sangat dinamis dan risiko meningkat, kita butuh APBN untuk meningkatkan pondasi perekonomian kita agar semakin kuat," imbuh dia.
Selain itu, tambahnya, seluruh kementerian dan lembaga juga diminta untuk meningkatkan kinerja ekspor yang menghasilkan devisa negara. "Kegiatan impor kita melonjak jauh lebih tinggi, kami berharap seluruh KL betul-betul memperkuat perekonomian Indonesia. Perbaiki kinerja ekspor yang bisa menghasilkan devisa dalam negeri," tandasnya.
(Baca Juga: Sri Mulyani: Banyak Pemda Dapat Opini WTP, Tapi Korupsi Tetap JalanKondisi tersebut pun pada akhirnya membuat Indonesia kesulitan untuk menarik modal asing masuk ke dalam negeri. Sebab, likuiditas semakin ketat dan suku bunga internasional mengalami peningkatan.
"Defisit transaksi berjalan kita meningkat, namun kemampuan untuk mengalihkan modal ke Indonesia berkurang karena suku bunga meningkat dan likuiditas semakin ketat. Ini yang harus terus diwaspadai," katanya di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/9/2018).
Dia menuturkan, transaksi di neraca pembayaran Indonesia pun mengalami tekanan. Hal ini menyebabkan pemerintah harus melakukan kebijakan untuk melindungi perekonomian Indonesia.
Salah satunya, kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, adalah dengan memperbaiki kualitas Anggaran Pedapatan Belanja Negara (APBN) dan daerah. APBN menjadi pondasi perekonomian agar semakin kuat.
"Oleh karena itu, 2019 kita desain APBN sepertiganya jadi dana transfer ke daerah adalah untuk menyusun APBN fiskal yang sehat dan mandiri. Dengan kondisi global yang sangat dinamis dan risiko meningkat, kita butuh APBN untuk meningkatkan pondasi perekonomian kita agar semakin kuat," imbuh dia.
Selain itu, tambahnya, seluruh kementerian dan lembaga juga diminta untuk meningkatkan kinerja ekspor yang menghasilkan devisa negara. "Kegiatan impor kita melonjak jauh lebih tinggi, kami berharap seluruh KL betul-betul memperkuat perekonomian Indonesia. Perbaiki kinerja ekspor yang bisa menghasilkan devisa dalam negeri," tandasnya.
(akr)