Soal Gas Nasional Satu Harga, ESDM Masih Berhitung

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, proses menuju gas nasional satu harga masih tergantung dengan pembangunan infrastruktur jaringan gas.

Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, menjadikan satu harga gas nasional bukan tidak jadi, namun sedang dikaji terkait biayanya.

"Soal harganya pasti nantinya ditetapkan oleh BPH Migas. Setelah itu, nanti ada biaya operasi, tergantung seberapa banyak. Tentunya biaya sambungan kan beda. Jadi biaya itu nantinya ditambah biaya upstream," ujarnya di Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Sehingga terang Djoko, kelak harga gas nasional bisa menuju satu harga, dimana harga hulu ditambah biaya operasi itu adalah harga hilir. "Ya, lebih kurang (harganya) mirip lah," tukasnya.

Tujuan dari harga gas nasional ini utamanya, pemanfaatan gas dalam negeri. Gas lebih bersih dari BBM. "Tapi LPG itu tidak bisa digantikan karena buat pedagang keliling, terutama di pulau-pulau. Kalau bangun infrastruktur ke pulau-pulau, nyebrang, itu kan mahal," katanya.

Karena itu, lanjut Djoko, hal yang paling diutamakan adalah jaringan gas (jargas) rumah tangga. Dimana produksi gasnya kemudian dialirkan melalui pipa-pipa gas ke rumah tangga.

"Jadi komplementer dari LPG, karena kita LPG itu impor. Dengan ini, syukur-syukur bisa mengurangi impor," pungkasnya.

Adapun target pemerintah dapat membangun hingga satu juta jargas rumah tangga. Namun belum diketahui berapa besar dampaknya terhadap pengurangan impor.