Tunda Kenaikan Harga BBM Premium, Jokowi Disebut Tak Paham Isu Migas
Sabtu, 13 Oktober 2018 - 13:18 WIB
Tunda Kenaikan Harga BBM Premium, Jokowi Disebut Tak Paham Isu Migas
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan pemerintah yang membatalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium setelah sempat, satu jam sebelumnya menyatakan bakal melakukan penyesuaian harga BBM Premium menjadi Rp7.000 per liter dari sebelumnya Rp6.550 per liter. Menurut Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean karena kurangnya koordinasi serta ketidaktahuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas isu-isu minyak dan gas bumi (migas).
Lebih lanjut, Ferdinand menerangkan ditundanya kenaikan harga BBM Premium menjadi bentuk ketidakmampuan Jokowi dalam mengelola pemerintahan. "Saya lihat sebelumnya Jokowi mendapat masukan bahwa harga BBM harus naik, tapi setelah dinaikan kemudian mendapat masukan lagi tidak perlu naik. Jadi Jokowi sedang menunjukkan kepada publik bahwa dia tidak paham isu-isu di sektor migas," kata Ferdinand di kawasan Tebet, Jakarta Selatan Jumat (12/10/2018).
Selain itu, menurutnya faktor lain yang menyebabkan terjadinya kasus ini adalah kurangnya koordinasi di tubuh kabinet kerja. "Koordinasi di pemerintahan ini memang dari awal sangat kurang dan itu terlihat saat membuat keputusan kemarin jadi maju mundur. Karena memang tidak adanya koordinasi," ungkapnya.
Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat ini pun menambahkan, Jokowi juga terlihat kurang memahami mengenai isu kenaikan harga BBM. "Kalau dia paham, tentu Jokowi akan berpegang teguh pada keputusannya tetap menaikkan," tuturnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM Premium menjadi Rp7.000 per liter dari sebelumnya Rp 6.550 per liter pada hari Rabu (10/10), lalu. Padahal di hari yang sama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan beberapa jam sebelumnya mengatakan tentang rencana kenaikan harga BBM Premium sebagai dampak langsung dari lonjakan harga minyak mentah dunia yang akan diberlakukan pukul 18.00 WIB pada hari yang sama.
Lebih lanjut, Ferdinand menerangkan ditundanya kenaikan harga BBM Premium menjadi bentuk ketidakmampuan Jokowi dalam mengelola pemerintahan. "Saya lihat sebelumnya Jokowi mendapat masukan bahwa harga BBM harus naik, tapi setelah dinaikan kemudian mendapat masukan lagi tidak perlu naik. Jadi Jokowi sedang menunjukkan kepada publik bahwa dia tidak paham isu-isu di sektor migas," kata Ferdinand di kawasan Tebet, Jakarta Selatan Jumat (12/10/2018).
Selain itu, menurutnya faktor lain yang menyebabkan terjadinya kasus ini adalah kurangnya koordinasi di tubuh kabinet kerja. "Koordinasi di pemerintahan ini memang dari awal sangat kurang dan itu terlihat saat membuat keputusan kemarin jadi maju mundur. Karena memang tidak adanya koordinasi," ungkapnya.
Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat ini pun menambahkan, Jokowi juga terlihat kurang memahami mengenai isu kenaikan harga BBM. "Kalau dia paham, tentu Jokowi akan berpegang teguh pada keputusannya tetap menaikkan," tuturnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM Premium menjadi Rp7.000 per liter dari sebelumnya Rp 6.550 per liter pada hari Rabu (10/10), lalu. Padahal di hari yang sama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan beberapa jam sebelumnya mengatakan tentang rencana kenaikan harga BBM Premium sebagai dampak langsung dari lonjakan harga minyak mentah dunia yang akan diberlakukan pukul 18.00 WIB pada hari yang sama.
(akr)
Lihat Juga :
