MauTerbang Lagi, Kemenkeu Pelajari Rencana Bisnis Merpati
Rabu, 14 November 2018 - 15:45 WIB
MauTerbang Lagi, Kemenkeu Pelajari Rencana Bisnis Merpati
A
A
A
JAKARTA - PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) menyatakan siap mengudara kembali pada 2019 setelah mendapatkan sokongan dana dari investor sebesar Rp6,4 triliun. Terkait rencana tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai salah satu kreditur berencana untuk mempelajari rencana bisnis maskapai tersebut.
"Kita mengikuti terus selanjutnya apa, restrukturisasinya seperti apa, prosesnya seperti apa, rencana bisnis ke depannya apakah robust atau enggak. Kemenkeu sebagai kreditur besar akan melihat di situ," ujar Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian Keuangan Hardiyanto di Jakarta, Rabu (14/11/2018).
Pemerintah menurutnya juga akan mengikuti proses putusan dari pengadilan mengenai Merpati yang tidak jadi pailit. "Pertama kita mengikuti proses yang sekarang sedang berlangsung, Kemenkeu sudah menyampaikan mengenai itu, di proses PKPU kita ikuti proses putusan hakimnya," katanya.
Mengenai komunikasinya, Hardiyanto mengaku pihaknya belum menghubung PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) mengenai proses restrukrisasinya. Sebab, kata dia, Kemenkeu masih menunggu dari Kementerian BUMN.
"PPA itu tugasnya merestrukturisasi perusahaan BUMN. PPA benar-benar akan melihat semua rencana bisnis dari Merpati, stress test-nya harus kuat," pungkasnya.Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Niaga (PN) Surabaya telah menerima proposal perdamaian yang diajukan Merpati untuk membayar semua utang perusahaan. Berdasarkan catatan PPA, utang Merpati mencapai Rp10,72 triliun. Sementara asetnya hanya Rp1,21 triliun.
"Kita mengikuti terus selanjutnya apa, restrukturisasinya seperti apa, prosesnya seperti apa, rencana bisnis ke depannya apakah robust atau enggak. Kemenkeu sebagai kreditur besar akan melihat di situ," ujar Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian Keuangan Hardiyanto di Jakarta, Rabu (14/11/2018).
Pemerintah menurutnya juga akan mengikuti proses putusan dari pengadilan mengenai Merpati yang tidak jadi pailit. "Pertama kita mengikuti proses yang sekarang sedang berlangsung, Kemenkeu sudah menyampaikan mengenai itu, di proses PKPU kita ikuti proses putusan hakimnya," katanya.
Mengenai komunikasinya, Hardiyanto mengaku pihaknya belum menghubung PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) mengenai proses restrukrisasinya. Sebab, kata dia, Kemenkeu masih menunggu dari Kementerian BUMN.
"PPA itu tugasnya merestrukturisasi perusahaan BUMN. PPA benar-benar akan melihat semua rencana bisnis dari Merpati, stress test-nya harus kuat," pungkasnya.Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Niaga (PN) Surabaya telah menerima proposal perdamaian yang diajukan Merpati untuk membayar semua utang perusahaan. Berdasarkan catatan PPA, utang Merpati mencapai Rp10,72 triliun. Sementara asetnya hanya Rp1,21 triliun.
(fjo)
Lihat Juga :
