Pasangon Eks Karyawan Merpati Rp318 Miliar Terancam Hilang
Rabu, 29 Juni 2022 - 13:26 WIB
loading...
Pesangon karyawan eks Merpati Airlines terancam tak dibayarkan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kementerian BUMN melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA memutuskan menyelesaikan pesangon eks karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) sebesar Rp318 miliar melalui hukum kepailitan. Proses ini akan dijalankan oleh tim kurator.
Baca juga: Pesangon Eks Karyawan Merpati Rp318 Miliar Berpotensi Tak Dibayarkan, Kok Bisa?
Keputusan tersebut dikabarkan tim advokasi eks karyawan Merpati, David Sitorus. Menurutnya, saat pertemuan manajemen PPA, Merpati Airlines, dan eks karyawan perusahaan pada 23 Juni 2022 lalu, pihak PPA hanya memberikan sosialisasi atas proses hukum tersebut.
"Rapat tersebut bukan untuk mendengar aspirasi kuasa hukum dan eks karyawan Merpati, untuk membahas mengenai pemenuhan hak-hak yang belum terbayarkan. Akan tetapi rapat tertutup itu merupakan sosialisasi dari PPA," ungkap David kepada Wartawan, Rabu (29/6/2022).
Dalam pertemuan tersebut, lanjut David, Direktur Utama PPA Yadi Jaya Ruchandi melontarkan pernyataan bahwa penyelesaian pembayaran hak-hak karyawan eks Merpati tidak hanya dilihat dari sisi legal atau hukum saja, namun juga mengedepankan sisi kemanusian dan keadilan bagi para eks karyawan.
Baca juga: Pesangon Eks Karyawan Merpati Rp318 Miliar Berpotensi Tak Dibayarkan, Kok Bisa?
Keputusan tersebut dikabarkan tim advokasi eks karyawan Merpati, David Sitorus. Menurutnya, saat pertemuan manajemen PPA, Merpati Airlines, dan eks karyawan perusahaan pada 23 Juni 2022 lalu, pihak PPA hanya memberikan sosialisasi atas proses hukum tersebut.
"Rapat tersebut bukan untuk mendengar aspirasi kuasa hukum dan eks karyawan Merpati, untuk membahas mengenai pemenuhan hak-hak yang belum terbayarkan. Akan tetapi rapat tertutup itu merupakan sosialisasi dari PPA," ungkap David kepada Wartawan, Rabu (29/6/2022).
Dalam pertemuan tersebut, lanjut David, Direktur Utama PPA Yadi Jaya Ruchandi melontarkan pernyataan bahwa penyelesaian pembayaran hak-hak karyawan eks Merpati tidak hanya dilihat dari sisi legal atau hukum saja, namun juga mengedepankan sisi kemanusian dan keadilan bagi para eks karyawan.
Lihat Juga :
