Ketua Hipmi: Alibaba Jadi Pintu Masuk Investasi Asing di UMKM
Ketua Hipmi: Alibaba Jadi Pintu Masuk Investasi Asing di UMKM
A
A
A
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyatakan, investasi asing di Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dipermudah lewat paket kebijakan ekonomi XVI bisa menimbulkan ketidakadilan bagi UMKM.
Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia mengatakan, pintu masuk investasi asing di Indonesia dibuka ketika salah satu pendiri Alibaba, Jack Ma menghadiri pertemuan IMF-World Bank di Bali. Di sana, Jack Ma membahas peluang ekspor Indonesia melalui platform Alibaba.
"Sudah mulai masuk inti ini. Makanya ini (Alibaba) pintu masuknya," ujarnya di Jakarta, Jumat (23/11/2018).
Bahlil menyampaikan, tidak mengetahui secara detail isi pertemuan Jack Ma dengan penerimaan Indonesia di Bali tersebut. Sehingga, belum memastikan dampak ke depan bagi UMKM dalam negeri. "Itu urusan mereka. Saya tidak tahu teknisnya," katanya.
Menurut Bahlil, Hipmi secara lugas dan lantang mengoreksi paket kebijakan XVI terkait daftar negatif investasi (DNI) meski tahu alasannya untuk memperbaiki ekonomi Indonesia di tengah gejolak global. Investasi dinilainya perlu ditarik, tapi bukan di sektor UMKM.
"Kita beri apresiasi ke pemerintah dalam beberapa waktu terakhir menjaga stabilitas. Ekonomi global naik turun, perang dagang terjadi dan neraca perdagangan defisit," pungkasnya.
Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia mengatakan, pintu masuk investasi asing di Indonesia dibuka ketika salah satu pendiri Alibaba, Jack Ma menghadiri pertemuan IMF-World Bank di Bali. Di sana, Jack Ma membahas peluang ekspor Indonesia melalui platform Alibaba.
"Sudah mulai masuk inti ini. Makanya ini (Alibaba) pintu masuknya," ujarnya di Jakarta, Jumat (23/11/2018).
Bahlil menyampaikan, tidak mengetahui secara detail isi pertemuan Jack Ma dengan penerimaan Indonesia di Bali tersebut. Sehingga, belum memastikan dampak ke depan bagi UMKM dalam negeri. "Itu urusan mereka. Saya tidak tahu teknisnya," katanya.
Menurut Bahlil, Hipmi secara lugas dan lantang mengoreksi paket kebijakan XVI terkait daftar negatif investasi (DNI) meski tahu alasannya untuk memperbaiki ekonomi Indonesia di tengah gejolak global. Investasi dinilainya perlu ditarik, tapi bukan di sektor UMKM.
"Kita beri apresiasi ke pemerintah dalam beberapa waktu terakhir menjaga stabilitas. Ekonomi global naik turun, perang dagang terjadi dan neraca perdagangan defisit," pungkasnya.
(fjo)
Explore More