Kadin Mendesak Pemerintah Kaji Ulang Relaksasi DNI

SOLO - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah mengkaji ulang paket kebijakan ke-16 yang baru saja diluncurkan. Alasannya, kebijakan belum meminta masukan dunia usaha, khususnya terkait relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI).

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, paket kebijakan ke-16 mencangkup tiga hal yakni tax holiday, relaksasi DNI atau relaksasi investasi dan mengurangi dana hasil ekspor. Pihaknya menggarisbawahi bahwa tax holiday dan dana hasil ekspor memang dibicarakan bersama Kadin dan asosiasi.

“Tetapi mengenai relaksasi DNI, memang kami dari dunia usaha belum diajak bicara atau dialog,” kata Rosan Roeslani di Kota Solo, Jawa Tengah di sela sela persiapan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2018 pada 26-28 November mendatang.

Pihaknya baru bertemu dengan pemerintah setelah kebijakan itu keluar serta meminta pemerintah mengevaluasi ulang. Setelah melalui pertemuan dan diskusi panjang, Kadin meminta program disosialisasikan dulu kepada dunia usaha.

Kebijakan diharapkan dikaji ulang dengan cara duduk bersama untuk mendapatkan masukan dan juga input dari dunia usaha. Dengan demikian, kehadiran kementerian terkait saat Rapimnas di Solo dinilai sangat penting. Dalam kesempatan itu nantinya akan diberikan pemaparan, terutama mengenai relaksasi DNI.

Kadin memastikan sebagai pembawa kepentingan dunia usaha, dalam hal ini tentunya selalu mendorong untuk menjaga iklim investasi, menjaga perkembangan dunia usaha dengan memprioritaskan usaha kecil dan menengah (UKM). “Oleh sebab itu kami ingin memastikan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah senantiasa harus membawa dampak yang positif secara massif, dan juga secara terukur serta terstruktur kepada kepentingan dunia usaha dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” urainya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Rapimnas yang rencananya akan dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berjalan sangat menarik. Sebab diprediksi akan terjadi sesuatu interaksi dialog yang sangat intens antara pemerintah dan dunia usaha mengingat akan hadir para pengusaha dari pusat hingga kabupaten/kota.

Kadin Indonesia sebelumnya sudah bertemu dengan asosiasi di bawah Kadin, pada kesempatan ini juga akan memberi masukan kepada pemerintah mengenai kebijakan paket ke 16, khususnya relaksasi DNI. Masukan nantinya diharapkan menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah untuk menyempurnakan dan juga mengevaluasi kembali kebijakan mengenai relaksasi DNI.

Sebagai organisasi yang membawa kepentingan dunia usaha, Kadin ingin memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan membawa suatu azas manfaat buat usaha secara keseluruhan. Sementara, Rapimnas yang digelar di Kota Bengawan, mengangkat tema meningkatkan ekpor dan mendorong pembanguan industri yang berdaya saing menuju pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Sementara itu, Ketua Kadin Solo Gareng S Haryanto mengatakan, Rapimnas Kadin 2018 di Solo akan dimeriahkan serangkaian acara. Diantaranya pameran Batikvaganza. Pameran menampilkan berbagai kreasi batik terkini dari berbagai daerah di Indonesia. 57 stand UKM binaan Kadin ambil bagian memeriahkan Batikvaganza. “Selain produk batik, juga dipamerkan berbagai komoditas produk UKM unggulan daerah, diantaranya yang telah berorientasi ekspor,” ungkap Gareng.