Penggerak Ekonomi Dalam Negeri, Pemerintah Perkuat Sektor Manufaktur
Selasa, 27 November 2018 - 22:11 WIB
Penggerak Ekonomi Dalam Negeri, Pemerintah Perkuat Sektor Manufaktur
A
A
A
SOLO - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyatakan pemerintah akan memperkuat sektor manufaktur sebagai penggerak ekonomi dalam negeri.
"Semua tahu setelah krisis Asia 1998-1999, ekonomi kita bergerak karena hasil sumber daya alam, namun tidak berkembang secara cepat," kata Darmin saat pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2018 di Hotel Alila, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (27/11/2018).
Oleh karena itu, untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, Pemerintah mendorong pada penguatan infrastruktur, khususnya industri manufaktur. Meski saat ini, perkembangan industri manufaktur masih belum sesuai yang diharapkan, tetapi sudah dapat dilihat hasilnya. Pertumbuhan pada industri manufaktur sudah cukup signifikan jika dibanding periode sebelumnya.
Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan pengembangan untuk kawasan wisata strategis nasional. Termasuk pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri. Pemerintah juga sudah menerapkan online single submission (OSS).
Sistem ini dapat digunakan untuk memudahkan perizinan, dan membuat pelayanan menjadi lebih transparan. "Dari pertengahan September hingga pertengahan November, registrasi melalui OSS rata-rata 1.320 orang per hari," bebernya.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan Rapimnas Kadin 2018 untuk saling berkoordinasi diantara para pelaku usaha dalam merespon berbagai dinamika ekonomi yang terjadi. Berbagai tantangan yang dihadapi dunia usaha, seperti masalah kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 yang saat ini masih menjadi pembahasan.
"Terkait hal itu, Kadin sedang menghimpun berbagai usulan dan masukan dari kalangan pelaku usaha dan asosiasi, utamanya bagi sektor usaha yang masuk ke dalam DNI," ungkap Rosan.
Selain pembahasan respon dunia usaha terhadap Paket Kebijakan Ekonomi dan DNI, juga dibahas upaya peningkatan ekspor nasional dalam kaitannya dengan pengembangan perdagangan dan industri.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Anindya Bakrie, mengatakan pokok pembahasan diambil dengan memperhatikan perkembangan perekonomian nasional dan internasional dengan segala tantangan dan permasalahannya. Juga memperhatikan visi, misi dan program Nawacita pemerintah, dalam rangka menciptakan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
"Semua tahu setelah krisis Asia 1998-1999, ekonomi kita bergerak karena hasil sumber daya alam, namun tidak berkembang secara cepat," kata Darmin saat pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2018 di Hotel Alila, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (27/11/2018).
Oleh karena itu, untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, Pemerintah mendorong pada penguatan infrastruktur, khususnya industri manufaktur. Meski saat ini, perkembangan industri manufaktur masih belum sesuai yang diharapkan, tetapi sudah dapat dilihat hasilnya. Pertumbuhan pada industri manufaktur sudah cukup signifikan jika dibanding periode sebelumnya.
Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan pengembangan untuk kawasan wisata strategis nasional. Termasuk pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri. Pemerintah juga sudah menerapkan online single submission (OSS).
Sistem ini dapat digunakan untuk memudahkan perizinan, dan membuat pelayanan menjadi lebih transparan. "Dari pertengahan September hingga pertengahan November, registrasi melalui OSS rata-rata 1.320 orang per hari," bebernya.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan Rapimnas Kadin 2018 untuk saling berkoordinasi diantara para pelaku usaha dalam merespon berbagai dinamika ekonomi yang terjadi. Berbagai tantangan yang dihadapi dunia usaha, seperti masalah kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 yang saat ini masih menjadi pembahasan.
"Terkait hal itu, Kadin sedang menghimpun berbagai usulan dan masukan dari kalangan pelaku usaha dan asosiasi, utamanya bagi sektor usaha yang masuk ke dalam DNI," ungkap Rosan.
Selain pembahasan respon dunia usaha terhadap Paket Kebijakan Ekonomi dan DNI, juga dibahas upaya peningkatan ekspor nasional dalam kaitannya dengan pengembangan perdagangan dan industri.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Anindya Bakrie, mengatakan pokok pembahasan diambil dengan memperhatikan perkembangan perekonomian nasional dan internasional dengan segala tantangan dan permasalahannya. Juga memperhatikan visi, misi dan program Nawacita pemerintah, dalam rangka menciptakan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
(ven)
Lihat Juga :
