Sembilan ASN Kemenkeu Tuntaskan Program Pendidikan di Harvard
Sembilan ASN Kemenkeu Tuntaskan Program Pendidikan di Harvard
A
A
A
JAKARTA - Sembilan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Keuangan(Kemenkeu) melalui kerja sama dengan Rajawali Foundation yang diberangkatkan ke Harvard Kennedy School, Amerika Serikat, pada 10 November 2018 lalu, telah menyelesaikan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang transformasi digital di salah satu kampus tertua di AS tersebut.
Para peserta pendidikan mendapatkan paparan materi dari profesor emiritus bidang ekonomi dari Universitas Boston, Gustav Papanek, yang mempresentasikan tentang peluang Indonesia dalam pemberantasan kemiskinan dan pencapaian tingkat kesejahteraan tinggi tahun 2045, pada saat perayaan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-100.
Presiden Rajawali Foundation, Jonathan Pincus, mengungkapkan pendidikan dan pelatihan ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas para pejabat di Kemenkeu, khususnya yang terlibat langsung dalam upaya transformasi. Kegiatan pendidikan dan pelatihan di Harvard Kennedy School tersebut merupakan bagian dari Rajawali Leadership Program (RLP).
"RLP merupakan program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, yang diselenggarakan oleh Rajawali Foundation bersama Harvard Kennedy School," jelas Jonathan dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/12/2018).
Jonathan memaparkan, pihaknya sangat mengapresiasi langkah Kemenkeu yang saat ini terus mengupayakan reformasi birokrasi guna menjawab tantangan- tantangan dunia terkini, yang disebabkan oleh ketidakpastian dan perubahan yang konstan.
Oleh karena itu, Rajawali Foundation bekerja sama dengan Kemenkeu merancang dan mengimplementasikan sebuah program dalam bidang transformasi digital yang akan membantu Kemenkeu untuk semakin meningkatkan inovasi dan pelayanan publiknya.
"Wujudnya adalah dengan memberikan pendidikan eksekutif di Harvard kepada para pegawai yang terlibat langsung dalam upaya transformasi digital tersebut," ujar Jonathan.
Kegiatan pendidikan dan pelatihan di Harvard Kennedy School digelar tanggal 11-16 November 2018. Di bagian akhir kegiatan, peserta mendapatkan materi berjudul "Indonesia Kaya" yang dipresentasikan oleh Profesor Gustav Papanek.
Selain menerbitkan berbagai buku dan menulis puluhan jurnal ilmiah di bidang ekonomi, selama karir akademisnya di Universitas Harvard dan Universitas Boston, Papanek juga memberikan nasihat kebijakan praktis kepada banyak pemerintahan di lebih dari 20 negara. Pada 2014, didukung oleh Rajawali Foundation, Papanek menerbitkan buku berjudul "Pilihan Ekonomi yang Dihadapi Presiden Baru".
Dalam presentasinya di hadapan sembilan peserta pendidikan dan pelatihan dari Kemenkeu, Papanek mengungkapkan, Indonesia berpeluang menggapai pendapatan per kapita hingga USD16.900 atau Rp230 juta per tahun pada 2045 (100 tahun kemerdekaan RI), atau empat kali lipat daripada tahun 2018, jika melaksanakan reformasi ekonomi mayor, dengan bertumpu kepada peningkatan ekspor industri manufaktur.
Industri manufaktur berbasis ekspor menjadi aspek yang menentukan bagi ekonomi Indonesia, khususnya seiring sejumlah situasi yang dihadapi Indonesia, diantaranya surplus tenaga kerja dan melonjaknya kebutuhan lapangan kerja baru yang produktif, melemahnya daya dukung ekonomi berbasis pertanian, membengkaknya defisit neraca pembayaran, serta jatuhnya harga dan cadangan komoditas berbasis sumber daya alam ekstraktif.
"Reformasi kebijakan diperlukan untuk meningkatkan ekspor manufaktur dari USD70 miliar pada tahun 2018, menjadi USD130 miliar tahun 2024, dan USD175 miliar tahun 2045. Dalam hal ini, sektor manufaktur berbasis ekspor merupakan hal prinsip untuk menciptakan lapangan kerja produktif dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB)," papar Papanek.
Dia menyebutkan, ada lima pilar yang harus diambil pemerintah untuk mewujudkan reformasi ekonomi. Pertama, mendorong nilai tukar rupiah pada posisi yang aman (affordable) guna meningkatkan daya saing ekspor. Kedua, stabilisasi harga pangan, khususnya yang dikonsumsi oleh masyarakat berpendapatan menengah ke bawah guna mengurangi dampak inflasi dan menjaga daya saing.
Ketiga, menyubsidi kebutuhan buruh, seperti papan dan transport, guna meningkatkan pendapatan riil buruh tanpa harus menaikkan upah buruh di perusahaan. Keempat, memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah di mana investasi sektor manufaktur dan pariwisata tumbuh pesat. Kelima, meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai perubahan kebijakan lainnya.
Para peserta pendidikan mendapatkan paparan materi dari profesor emiritus bidang ekonomi dari Universitas Boston, Gustav Papanek, yang mempresentasikan tentang peluang Indonesia dalam pemberantasan kemiskinan dan pencapaian tingkat kesejahteraan tinggi tahun 2045, pada saat perayaan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-100.
Presiden Rajawali Foundation, Jonathan Pincus, mengungkapkan pendidikan dan pelatihan ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas para pejabat di Kemenkeu, khususnya yang terlibat langsung dalam upaya transformasi. Kegiatan pendidikan dan pelatihan di Harvard Kennedy School tersebut merupakan bagian dari Rajawali Leadership Program (RLP).
"RLP merupakan program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, yang diselenggarakan oleh Rajawali Foundation bersama Harvard Kennedy School," jelas Jonathan dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/12/2018).
Jonathan memaparkan, pihaknya sangat mengapresiasi langkah Kemenkeu yang saat ini terus mengupayakan reformasi birokrasi guna menjawab tantangan- tantangan dunia terkini, yang disebabkan oleh ketidakpastian dan perubahan yang konstan.
Oleh karena itu, Rajawali Foundation bekerja sama dengan Kemenkeu merancang dan mengimplementasikan sebuah program dalam bidang transformasi digital yang akan membantu Kemenkeu untuk semakin meningkatkan inovasi dan pelayanan publiknya.
"Wujudnya adalah dengan memberikan pendidikan eksekutif di Harvard kepada para pegawai yang terlibat langsung dalam upaya transformasi digital tersebut," ujar Jonathan.
Kegiatan pendidikan dan pelatihan di Harvard Kennedy School digelar tanggal 11-16 November 2018. Di bagian akhir kegiatan, peserta mendapatkan materi berjudul "Indonesia Kaya" yang dipresentasikan oleh Profesor Gustav Papanek.
Selain menerbitkan berbagai buku dan menulis puluhan jurnal ilmiah di bidang ekonomi, selama karir akademisnya di Universitas Harvard dan Universitas Boston, Papanek juga memberikan nasihat kebijakan praktis kepada banyak pemerintahan di lebih dari 20 negara. Pada 2014, didukung oleh Rajawali Foundation, Papanek menerbitkan buku berjudul "Pilihan Ekonomi yang Dihadapi Presiden Baru".
Dalam presentasinya di hadapan sembilan peserta pendidikan dan pelatihan dari Kemenkeu, Papanek mengungkapkan, Indonesia berpeluang menggapai pendapatan per kapita hingga USD16.900 atau Rp230 juta per tahun pada 2045 (100 tahun kemerdekaan RI), atau empat kali lipat daripada tahun 2018, jika melaksanakan reformasi ekonomi mayor, dengan bertumpu kepada peningkatan ekspor industri manufaktur.
Industri manufaktur berbasis ekspor menjadi aspek yang menentukan bagi ekonomi Indonesia, khususnya seiring sejumlah situasi yang dihadapi Indonesia, diantaranya surplus tenaga kerja dan melonjaknya kebutuhan lapangan kerja baru yang produktif, melemahnya daya dukung ekonomi berbasis pertanian, membengkaknya defisit neraca pembayaran, serta jatuhnya harga dan cadangan komoditas berbasis sumber daya alam ekstraktif.
"Reformasi kebijakan diperlukan untuk meningkatkan ekspor manufaktur dari USD70 miliar pada tahun 2018, menjadi USD130 miliar tahun 2024, dan USD175 miliar tahun 2045. Dalam hal ini, sektor manufaktur berbasis ekspor merupakan hal prinsip untuk menciptakan lapangan kerja produktif dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB)," papar Papanek.
Dia menyebutkan, ada lima pilar yang harus diambil pemerintah untuk mewujudkan reformasi ekonomi. Pertama, mendorong nilai tukar rupiah pada posisi yang aman (affordable) guna meningkatkan daya saing ekspor. Kedua, stabilisasi harga pangan, khususnya yang dikonsumsi oleh masyarakat berpendapatan menengah ke bawah guna mengurangi dampak inflasi dan menjaga daya saing.
Ketiga, menyubsidi kebutuhan buruh, seperti papan dan transport, guna meningkatkan pendapatan riil buruh tanpa harus menaikkan upah buruh di perusahaan. Keempat, memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah di mana investasi sektor manufaktur dan pariwisata tumbuh pesat. Kelima, meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai perubahan kebijakan lainnya.
(ven)
Explore More