Menkeu Sebut Banyak Makelar Anggaran di Daerah
Senin, 10 Desember 2018 - 13:04 WIB
Menkeu Sebut Banyak Makelar Anggaran di Daerah
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan bahwa ada beberapa karyawan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memiliki peran ganda yang negatif dalam pekerjaannya. Salah satunya, menjadi makelar yang akhirnya membuat anggaran di daerah rawan dikorupsi.
Korupsi anggaran di daerah ini kemudian menghambat pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Karena itu, Sri Mulyani menginginkan agar pemerintah daerah berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan yang teratur dan baik dalam mengelola keuangan di APBD.
"Karena banyak yang menyerahkan (pengelolaan) ke makelar, daerah pun enggak tahu kalau makelar itu justru banyak yang dikorupsikan," ujarnya di Jakarta, Selasa (10/12/2018).
Pengelolaan keuangan daerah, tegas dia, perlu berpedoman pada prinsip-prinsip good governance dan value for money. Dengan begitu, barulah dapat terwujud pemerintahan yang bersih dan prorakyat.
Sri Mulyani menambahkan, memformulasikan APBD dengan baik harus mencerminkan keadilan. Untuk itu, setiap pemangku kepentingan harus terus bekerja sama dalam mengurangi peluang terjadinya korupsi untuk memajukan perekonomian Indonesia.
"Apabila masyarakat kita makmur sejahtera, maka ASN pun ikut sejahtera dan kuat. Jadi jangan mengisap hak mereka," tegasnya.
Korupsi anggaran di daerah ini kemudian menghambat pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Karena itu, Sri Mulyani menginginkan agar pemerintah daerah berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan yang teratur dan baik dalam mengelola keuangan di APBD.
"Karena banyak yang menyerahkan (pengelolaan) ke makelar, daerah pun enggak tahu kalau makelar itu justru banyak yang dikorupsikan," ujarnya di Jakarta, Selasa (10/12/2018).
Pengelolaan keuangan daerah, tegas dia, perlu berpedoman pada prinsip-prinsip good governance dan value for money. Dengan begitu, barulah dapat terwujud pemerintahan yang bersih dan prorakyat.
Sri Mulyani menambahkan, memformulasikan APBD dengan baik harus mencerminkan keadilan. Untuk itu, setiap pemangku kepentingan harus terus bekerja sama dalam mengurangi peluang terjadinya korupsi untuk memajukan perekonomian Indonesia.
"Apabila masyarakat kita makmur sejahtera, maka ASN pun ikut sejahtera dan kuat. Jadi jangan mengisap hak mereka," tegasnya.
(fjo)
Lihat Juga :
