Kontribusi UMKM Jawa Timur Terhadap PDRB Masih Rendah
Kontribusi UMKM Jawa Timur Terhadap PDRB Masih Rendah
A
A
A
SURABAYA - Kontribusi 4,6 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Jawa Timur (Jatim) masih di kisaran angka 10%. Kontribusi tersebut dinilai masih relatif rendah dan perlu ditingkatkan.
Anggota Komisi XI DPR Indah Kurnia mengatakan, pihaknya akan berkomunikasi dengan Gubernur Jatim Soekarwo dan Bank Indonesia untuk mencari cara agar UMKM Jawa Timur yang jumlahnya besar tersebut memiliki kualitas yang lebih baik. Dengan begitu, kontribusi UMKM Jatim terhadap PDRB pun diharapkan terangkat.
"Dengan (jumlah) 4,6 juta itu tapi kontribusinya masih kecil, mungkin kapasitasnya masih harus ditingkatkan. Itu menjadi kewajiban kita bersama," ujarnya dalam forum Indonesia Shari'a Economy Festival (ISEF) 2018 di Grand City Surabaya, Sabtu (15/12/2018).
Menurut Indah, pelaku UMKM harus memanfaatkan teknologi sebagai media pemasaran dan promosi produk. Penetrasi internet di Indonesia yang semakin pesat menurutnya perlu dimanfaatkan dengan baik. Integritas dan konsistensi UMKM pun menurutnya juga harus terus dibangun.
Indah menambahkan, para pelaku UMKM pun harus makin pandai membuat catatan keuangan. Hal ini penting agar mereka bisa mengidentifikasi pemasukan dan pengeluaran. Terkait dengan itu ia berharap BI terus melakukan pendampingan dan pembinaan pada pelaku UMKM di Jawa Timur.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia Yunita Rusmisari menjelaskan, Kota Surabaya mempunyai potensi yang sangat besar untuk pengembangan ekonomi syariah. Perhelatan Syariah Fair ini menurutnya adalah untuk menyosialisasikan dan membumikan berbagai inisiatif atau kebijakan tentang ekonomi Syariah.
Selain itu, kata dia, Syariah fair ini juga untuk memunculkan wirausaha baru di bidang ekonomi Syariah. "Sehingga ekonomi Syariah dapat berkembang tidak hanya mengandalkan dari sisi perbankan saja. Tapi menumbuhkan pelaku ekonominya sehingga menimbulkan demand terhadap pembiayaan perbankan", tegas Yunita.
Anggota Komisi XI DPR Indah Kurnia mengatakan, pihaknya akan berkomunikasi dengan Gubernur Jatim Soekarwo dan Bank Indonesia untuk mencari cara agar UMKM Jawa Timur yang jumlahnya besar tersebut memiliki kualitas yang lebih baik. Dengan begitu, kontribusi UMKM Jatim terhadap PDRB pun diharapkan terangkat.
"Dengan (jumlah) 4,6 juta itu tapi kontribusinya masih kecil, mungkin kapasitasnya masih harus ditingkatkan. Itu menjadi kewajiban kita bersama," ujarnya dalam forum Indonesia Shari'a Economy Festival (ISEF) 2018 di Grand City Surabaya, Sabtu (15/12/2018).
Menurut Indah, pelaku UMKM harus memanfaatkan teknologi sebagai media pemasaran dan promosi produk. Penetrasi internet di Indonesia yang semakin pesat menurutnya perlu dimanfaatkan dengan baik. Integritas dan konsistensi UMKM pun menurutnya juga harus terus dibangun.
Indah menambahkan, para pelaku UMKM pun harus makin pandai membuat catatan keuangan. Hal ini penting agar mereka bisa mengidentifikasi pemasukan dan pengeluaran. Terkait dengan itu ia berharap BI terus melakukan pendampingan dan pembinaan pada pelaku UMKM di Jawa Timur.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia Yunita Rusmisari menjelaskan, Kota Surabaya mempunyai potensi yang sangat besar untuk pengembangan ekonomi syariah. Perhelatan Syariah Fair ini menurutnya adalah untuk menyosialisasikan dan membumikan berbagai inisiatif atau kebijakan tentang ekonomi Syariah.
Selain itu, kata dia, Syariah fair ini juga untuk memunculkan wirausaha baru di bidang ekonomi Syariah. "Sehingga ekonomi Syariah dapat berkembang tidak hanya mengandalkan dari sisi perbankan saja. Tapi menumbuhkan pelaku ekonominya sehingga menimbulkan demand terhadap pembiayaan perbankan", tegas Yunita.
(fjo)
Explore More