Kinerja Pelaksanaan Anggaran Meningkat Jelang Akhir Tahun
Jum'at, 21 Desember 2018 - 21:54 WIB
Kinerja Pelaksanaan Anggaran Meningkat Jelang Akhir Tahun
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa pelaksanaan anggaran tahun 2018 mencapai kulminasi pada akhir Desember 2018 ini. Dimana pada periode tutup tahun ini, satuan kerja (Satker) yang mencapai sekitar 27 ribu satker di seluruh Indonesia telah menuntaskan pencairan.
"Beserta pertangungjawaban belanja pemerintah sebagai bagian dari Rp2.220,7 triliun anggaran belanja negara tahun 2018. Maka itu, melalui pengajuan permintaan pembayaran kepada 182 kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN), di seluruh wilayah Tanah Air," ujarnya, Jumat (21/12/2018).
Sri Mulyani menjelaskan, Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu yang mengemban fungsi pengendalian, pengujian dan pembayaran tagihan belanja negara atas beban APBN, telah melakukan sejumlah langkah-langkah untuk memastikan pelaksanaan anggaran 2018 berjalan dengan baik optimal dan lebih baik dari tahun-tahun anggaran sebelumnya.
"Penerapan indikator kinerja pelaksana anggaran (IKPA) di tahun 2018 ini berdampak positif terhadap kelancaran proses tutup anggaran 2018. Evaluasi terus dilakukan atas seluruh kinerja anggaran kementerian/lembaga (K/L), melalui satker-satkernya dilakukan sepanjang tahun," tuturnya.
Dia menyebutkan bahwa orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada tingkat penyerapan anggaran tetapi juga memberi perhatian lebih pada peningkatan akurasi rencana penarikan dana, penggunaan belanja dan pencapaian output anggaran.
"Pengaturan dan pengendalian pengajuan pembayaran kepada KPPN di akhir tahun anggaran diatur melalui tahapan-tahapan yang sistematis, ketat dan terukur. Sebagaimana diatur dalam peraturan dirjen perbendaharaan tentang langkah-langkah akhir tahun (LLAT)," ungkapnya.
Dia menuturkan, sejumlah catatan baik dari sisi realisasi belanja maupun indikator kinerja pelaksanaan anggaran menginformasi hal tersebut. Realisasi belanja menunjukkan pertama, realisasi belanja K/L per 30 November 2018 mencapai 78,7% terhadap pagu APBN.
"Tingkat realisasi ini menjadi yang tertinggi sejak tahun 2015 untuk periode yang sama, kedua yaitu keseluruhan anggaran belanja pemerintah pusat tumbuh 16,73% year on year (yoy), dengan capaian 84,2% dari pagu APBN," jelasnya.
Di sisi lain, lanjut dia, angka indikator kinerja pelaksanaan anggaran sampai dengan kuartal III tahun 2018 konsisten menunjukkan perbaikan yang signifikan dibanding tahun anggaran sebelumnya. Seperti frekuensi revisi anggaran berkurang hingga 86% lebih, menunjukkan perencanaan anggaran yang makin akurat dan matang.
"Ketertiban penyampaian data kontrak yang juga meningkat dratis 78,04% dari 58,15% di 2017. Ketertiban penyelesaian tagihan SPM kontraktual 90,16% dari semula 86% dan penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ), bendahara sakter menjadi 80% dari 61% di 2017," ungkapnya.
Angka-angka itu, tutur dia, menunjukkan bahwa anggaran tahun 2018 tidak hanya terserap dengan lebih cepat atau tepat waktu, tetapi pencairan dan pertanggungjawaban pun lebih tertib dan terukur akuntabel. Hal ini diharapkan bisa menciptakan pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas.
"Tidak hanya serapannya tinggi, tetapi pencairannya pun lancar, efektif dan efisien dengan capaian output nyata yang benar-benar optimal, sehingga setiap rupiah anggaran belanja pemerintah tahun 2018 pada akhirnya dapat terwujud mencapai tujuannya, serta memberi manfaat bagi masyarakat," pungkasnya.
"Beserta pertangungjawaban belanja pemerintah sebagai bagian dari Rp2.220,7 triliun anggaran belanja negara tahun 2018. Maka itu, melalui pengajuan permintaan pembayaran kepada 182 kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN), di seluruh wilayah Tanah Air," ujarnya, Jumat (21/12/2018).
Sri Mulyani menjelaskan, Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu yang mengemban fungsi pengendalian, pengujian dan pembayaran tagihan belanja negara atas beban APBN, telah melakukan sejumlah langkah-langkah untuk memastikan pelaksanaan anggaran 2018 berjalan dengan baik optimal dan lebih baik dari tahun-tahun anggaran sebelumnya.
"Penerapan indikator kinerja pelaksana anggaran (IKPA) di tahun 2018 ini berdampak positif terhadap kelancaran proses tutup anggaran 2018. Evaluasi terus dilakukan atas seluruh kinerja anggaran kementerian/lembaga (K/L), melalui satker-satkernya dilakukan sepanjang tahun," tuturnya.
Dia menyebutkan bahwa orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada tingkat penyerapan anggaran tetapi juga memberi perhatian lebih pada peningkatan akurasi rencana penarikan dana, penggunaan belanja dan pencapaian output anggaran.
"Pengaturan dan pengendalian pengajuan pembayaran kepada KPPN di akhir tahun anggaran diatur melalui tahapan-tahapan yang sistematis, ketat dan terukur. Sebagaimana diatur dalam peraturan dirjen perbendaharaan tentang langkah-langkah akhir tahun (LLAT)," ungkapnya.
Dia menuturkan, sejumlah catatan baik dari sisi realisasi belanja maupun indikator kinerja pelaksanaan anggaran menginformasi hal tersebut. Realisasi belanja menunjukkan pertama, realisasi belanja K/L per 30 November 2018 mencapai 78,7% terhadap pagu APBN.
"Tingkat realisasi ini menjadi yang tertinggi sejak tahun 2015 untuk periode yang sama, kedua yaitu keseluruhan anggaran belanja pemerintah pusat tumbuh 16,73% year on year (yoy), dengan capaian 84,2% dari pagu APBN," jelasnya.
Di sisi lain, lanjut dia, angka indikator kinerja pelaksanaan anggaran sampai dengan kuartal III tahun 2018 konsisten menunjukkan perbaikan yang signifikan dibanding tahun anggaran sebelumnya. Seperti frekuensi revisi anggaran berkurang hingga 86% lebih, menunjukkan perencanaan anggaran yang makin akurat dan matang.
"Ketertiban penyampaian data kontrak yang juga meningkat dratis 78,04% dari 58,15% di 2017. Ketertiban penyelesaian tagihan SPM kontraktual 90,16% dari semula 86% dan penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ), bendahara sakter menjadi 80% dari 61% di 2017," ungkapnya.
Angka-angka itu, tutur dia, menunjukkan bahwa anggaran tahun 2018 tidak hanya terserap dengan lebih cepat atau tepat waktu, tetapi pencairan dan pertanggungjawaban pun lebih tertib dan terukur akuntabel. Hal ini diharapkan bisa menciptakan pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas.
"Tidak hanya serapannya tinggi, tetapi pencairannya pun lancar, efektif dan efisien dengan capaian output nyata yang benar-benar optimal, sehingga setiap rupiah anggaran belanja pemerintah tahun 2018 pada akhirnya dapat terwujud mencapai tujuannya, serta memberi manfaat bagi masyarakat," pungkasnya.
(ven)
Lihat Juga :
