Gambaran Ekonomi 2019, Menkeu Dorong Reformasi dan Kerja Sama Global
Senin, 31 Desember 2018 - 17:08 WIB
Gambaran Ekonomi 2019, Menkeu Dorong Reformasi dan Kerja Sama Global
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menekankan pentingnya fokus kepada reformasi dan kerja sama global pada 2019, mendatang. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dalam pidatonya beberapa waktu lalu, menyimpulkan kondisi ekonomi global saat ini menegaskan perlunya beralih dari konfrontasi menjadi kerja sama.
Terang Jokowi, ketika kekuatan global disibukkan oleh persaingan di antara mereka sendiri, menurutnya saat itu juga gagal melihat ancaman yang mengancam dapat mempengaruhi semuanya. Lebih lanjut, Ia mengutarakan tidak ada gunanya menjadi kekuatan terbesar dalam ekonomi global yang sedang tenggelam. Terkait hal itu, Menkeu Sri Mulyani mengaku Indonesia belajar banyak dari krisis keuangan Asia 1997-1998 dan keruntuhan 2008.
"Karenanya, selama dua dekade terakhir, Indonesia telah melakukan perubahan penting untuk memperkuat ketahanan ekonominya dan memastikan bahwa ekonomi dikelola dengan lebih hati-hati. Akibatnya, gambaran luas ekonomi Indonesia masih cerah, bahkan dengan awan gelap berkumpul di medan global.," ujar Sri Mulyani seperti dikutip dalam akun media sosialnya, di Jakarta, Senin (31/12/2018).
Maka, terang dia untuk mengantisipasi periode volatilitas global yang berpotensi panjang, pemerintah Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakannya dengan bekerja sama dengan pihak berwenang lainnya di dalam negeri dan lintas yurisdiksi nasional.
Pada saat yang sama, Menkeu Sri Mulyani menegaskan bakal terus membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat untuk mempertahankan momentum pertumbuhan, dan melindungi yang termiskin dan paling rentan dalam masyarakat. "Pada saat memperdalam ketidakpastian global, kita harus fokus pada kebaikan bersama dan mengejar bersama," paparnya.
Mantan Direktur Bank Dunia itu juga mengutarakan bakal terus memantau lanskap ekonomi global yang terus berkembang, dan mengantisipasi perubahan cepat serta ketidakpastian. "Sebagai turbulensi politik dan ekonomi hari ini, dampak peristiwa di satu tempat dapat dirasakan jauh dan luas terutama bagi ekonomi yang berkembang. Karena itu policymakers harus menempatkan kerja sama internasional di atas kepentingan nasional jangka pendek," tandasnya.
Terang Jokowi, ketika kekuatan global disibukkan oleh persaingan di antara mereka sendiri, menurutnya saat itu juga gagal melihat ancaman yang mengancam dapat mempengaruhi semuanya. Lebih lanjut, Ia mengutarakan tidak ada gunanya menjadi kekuatan terbesar dalam ekonomi global yang sedang tenggelam. Terkait hal itu, Menkeu Sri Mulyani mengaku Indonesia belajar banyak dari krisis keuangan Asia 1997-1998 dan keruntuhan 2008.
"Karenanya, selama dua dekade terakhir, Indonesia telah melakukan perubahan penting untuk memperkuat ketahanan ekonominya dan memastikan bahwa ekonomi dikelola dengan lebih hati-hati. Akibatnya, gambaran luas ekonomi Indonesia masih cerah, bahkan dengan awan gelap berkumpul di medan global.," ujar Sri Mulyani seperti dikutip dalam akun media sosialnya, di Jakarta, Senin (31/12/2018).
Maka, terang dia untuk mengantisipasi periode volatilitas global yang berpotensi panjang, pemerintah Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakannya dengan bekerja sama dengan pihak berwenang lainnya di dalam negeri dan lintas yurisdiksi nasional.
Pada saat yang sama, Menkeu Sri Mulyani menegaskan bakal terus membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat untuk mempertahankan momentum pertumbuhan, dan melindungi yang termiskin dan paling rentan dalam masyarakat. "Pada saat memperdalam ketidakpastian global, kita harus fokus pada kebaikan bersama dan mengejar bersama," paparnya.
Mantan Direktur Bank Dunia itu juga mengutarakan bakal terus memantau lanskap ekonomi global yang terus berkembang, dan mengantisipasi perubahan cepat serta ketidakpastian. "Sebagai turbulensi politik dan ekonomi hari ini, dampak peristiwa di satu tempat dapat dirasakan jauh dan luas terutama bagi ekonomi yang berkembang. Karena itu policymakers harus menempatkan kerja sama internasional di atas kepentingan nasional jangka pendek," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
