KEIN: Pemerintahan Joko Widodo Bikin Ekonomi Indonesia Semakin Baik

JAKARTA - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menunjukkan kinerja yang sangat baik di bidang ekonomi, khususnya yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi dan stabilitas harga.

"Datanya jelas dan bisa diakses siapa saja, asal jangan dipelintir. Semua itu bisa kita buktikan. Ada banyak keberhasilan yang saya catat," ujar Wakil Ketua KEIN, Arif Budimanta di Jakarta, Rabu (2/1/2019).

Data yang disampaikan oleh Arif antara lain kenaikan harga yang relatif terjaga. Inflasi hanya di kisaran 3% yang menunjukkan tidak ada gejolak berarti.

"Bahkan di era pemerintahan Presiden Jokowi, harga bahan bakar minyak tidak lagi timpang, karena sudah satu harga di seluruh Indonesia," ujarnya.

Selain itu, pada Maret 2018, tingkat kemiskinan tercatat sebagai yang terendah sepanjang masa, yaitu 9,82%. Begitu juga dengan pengangguran terbuka yang hanya 5,13%. Kondisi ini menunjukkan bahwa rakyat semakin sejahtera karena makin banyak yang bekerja.

Kehidupan warga pun kian terjamin. Pemerintah mendorong program jaminan sosial. Lebih dari 92 juta warga menerima Kartu Indonesia Sehat yang dijamin negara. "Layanan kesehatan semakin merata dan mudah dijangkau," tuturnya.

Dia menambahkan, tingkat pendidikan warga semakin baik. Tingkat harapan lama sekolah sudah mencapai 12,85 tahun. Dari sisi pemerataan, proporsi total kekayaan nasional yang dikuasai 1% dan 10% warga makin berkurang.

Hal ini, ungkap Arif, memperlihatkan bahwa seluruh transformasi struktural yang dilakukan pemerintah pada ujungnya mampu menekan konsentrasi penguasaan aset oleh sekelompok orang. Bahkan harga BBM tidak lagi ada disparitas yang tinggi karena implementasi kebijakan BBM Satu Harga.

"Mobilitas warga semakin mudah, ekonomi daerah mulai bergerak dan pada akhirnya akan menopang kesejahteraan masyarakat sekitar," katanya.

Saat ini, infrastruktur terus dilakukan. Begitu juga dengan pembangunan kawasan perbatasan yang telah berjalan, seperti di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Hal ini sangat bagus untuk jangka panjang, karena ekonomi wilayah akan bergerak positif. Apalagi didorong oleh realisasi kebijakan poros maritim.