Sri Mulyani Berencana Mengenakan Pajak untuk Robot
Selasa, 08 Januari 2019 - 18:22 WIB
Sri Mulyani Berencana Mengenakan Pajak untuk Robot
A
A
A
JAKARTA - Penerapan industri 4.0 akan meningkatkan penggunaan teknologi otomasi seperti robot. Menghadapi kondisi demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah akan melakukan perubahan kebijakan fiskal, diantaranya kemungkinan untuk mengenakan pajak penghasilan (PPh) terhadap penggunaan robot.
"Kecanggihan teknologi membuat banyak negara menggunakan robot dalam membangun ekonominya. Kalau dunia ini semakin otomasi dan robot menjadi faktor produksi yang mengganti tenaga kerja manusia menjadi cukup besar, maka akan muncul dua kebijakan fiskal. Pertama, robot yang bekerja akan bayar pajak penghasilan. Kedua, manusia yang tidak bekerja dikasih income," ujar Sri Mulyani dalam acara diskusi "Outlook Perekonomian Indonesia 2019" di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (8/1/2019).
Menurut dia, seluruh pemimpin negara memang tengah membahas mengenai unemployment benefit. Ia menambahkan, bila negara memberi para pengangguran bantuan dana selama belum mendapat pekerjaan yang baru, maka tentunya harus diimbangi dengan adanya pemasukan.
"Pengenaan pajak pada robot yang memang menggeser peran manusia, menjadi salah satu bagian dari pemasukan negara. Karena enggak mungkin di APBN, negara manapun, baik negara maju sekalipun, untuk kasih income kepada yang tidak kerja, kalau negara tidak mendapatkan revenue," katanya.
"Kecanggihan teknologi membuat banyak negara menggunakan robot dalam membangun ekonominya. Kalau dunia ini semakin otomasi dan robot menjadi faktor produksi yang mengganti tenaga kerja manusia menjadi cukup besar, maka akan muncul dua kebijakan fiskal. Pertama, robot yang bekerja akan bayar pajak penghasilan. Kedua, manusia yang tidak bekerja dikasih income," ujar Sri Mulyani dalam acara diskusi "Outlook Perekonomian Indonesia 2019" di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (8/1/2019).
Menurut dia, seluruh pemimpin negara memang tengah membahas mengenai unemployment benefit. Ia menambahkan, bila negara memberi para pengangguran bantuan dana selama belum mendapat pekerjaan yang baru, maka tentunya harus diimbangi dengan adanya pemasukan.
"Pengenaan pajak pada robot yang memang menggeser peran manusia, menjadi salah satu bagian dari pemasukan negara. Karena enggak mungkin di APBN, negara manapun, baik negara maju sekalipun, untuk kasih income kepada yang tidak kerja, kalau negara tidak mendapatkan revenue," katanya.
(ven)
