Faisal Basri: Pemerintah Tak Boleh Dikte Bisnis Maskapai

JAKARTA - Ekonom Faisal Basri menilai pemerintah tidak boleh mendikte bisnis maskapai melalui penerapan tarif atas dan bawah, lantaran bisa mengganggu kelangsungan usaha tiap perusahaan. Terang dia waktu dirinya dalam Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), tidak ada batas bawah dan batas atas.

Saat ini disebutnya sudah melewati kebijakan sebelumnya. "Tapi kalau batas atas boleh, ini batas bawah ditentukan. Pemerintah ganggu fleksibilitas karena kalau batas bawah tinggi, maka tidak ada penerbangan murah," ujarnya di Jakarta, Senin (14/1/2019).

Menurut Faisal, pemerintah tidak boleh mendikte bisnis karena tugasnya yakni menentukan standar keselamatan penerbangan. Sekarang malah harga dibikin tidak fleksibel oleh ketentuan pemerintah. "Mereka turunkan harga karena tekanan publik. Bukan kebijakan pemerintah yang naikkan batas atas itu," katanya.

Karena itu sambung dia menambahkan, pariwisata Indonesia juga terkena dampaknya dengan beberapa rute menjadi mahal karena kekurangan maskapai. Hal ini juga menanggapi kenaikan harga tiket pesawat pada beberapa rute belakangan ini yang dikeluhkan konsumen, hingga kebijakan penghapusan kebijakan bagasi penumpang gratis oleh beberapa maskapai penerbangan murah.

"Kalau Anda lihat di Indonesia coba ke daerah tertentu mahal sekali. Makanya turisme terbengkalai karena orang lebih murah liburan ke Bangkok daripada ke Manado," pungkasnya.