Kemenkeu Jaring Investor, PII Bikin Nyaman Investasi di Infrastruktur
Kemenkeu Jaring Investor, PII Bikin Nyaman Investasi di Infrastruktur
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Indonesia Public Private Partnership (PPP) Day 2019 di Singapura pada Selasa, (15/1) dengan tema “Beyond Boundaries: Indonesia As a Global PPP Investment Destination” untuk menjaring lebih banyak investor. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai APBN yang sehat dan kuat.
Selain itu, Menkeu menyampaikan juga bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk keberlanjutan Public Private Partnership (PPP)/ Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). “Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN dengan populasi terbesar keempat di dunia, dan ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2030. Oleh karena itu, kita membutuhkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan,” ujar Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan bahwa dalam menghadapi lingkungan global tahun 2019, pemerintah melihat bahwa pembangunan infrastruktur sangat diperlukan mengingat Indonesia adalah negara besar yang dipisahkan oleh lautan. Pembangunan infrastruktur tersebut tidak semuanya dapat di danai dengan APBN. Lantaran itu, pemerintah Indonesia memperkenalkan skema PPP/KPBU agar pihak swasta dapat berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur.
Guna mendukung skema ini, pemerintah menyediakan instrument yang mendukung PPP yaitu Project Development Facility, Viability Gap Fund (VGF), Infrastructure Guarantee, dan Special Mission Vehicles (SMV) yang terdiri dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), PT Indonesia Invesment Fund, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII yakni Armand Hermawan mengatakan perusahaan yang dipimpinnya merupakan salah satu instrumen yang dibentuk oleh Kemenkeu untuk memberikan kenyamanan berinvestasi dibidang infrastruktur. PII merupakan BUMN yang diberikan mandat untuk memberikan jaminan pemerintah terhadap risiko yang tidak terjangkau oleh investor.
Armand mengungkapkan, dalam sesi Power Lunch dan Sesi Deep Dive, banyak investor yang menanyakan fungsi penjaminan. Diapun menjelaskan bahwa penjaminan pemerintah dapat meningkatkan kelayakan kredit (Credit Worthiness).
Kemudian, pada sesi Deep Dive PT PII Bersama-sama dengan Kementerian Keuangan dan BUMN di bawah Kementerian Keuangan melakukan pembahasan teknis proyek PPP dengan investor. Salah satu pembahasan proyek dalam sesi Deep Dive adalah proyek skema PPP perkeretaapian Makassar–Parepare.
Dalam proyek ini, PT PII menjalankan mandatnya sebagai pelaksana penyiapan dan pendampingan transaksi proyek (Project Development Facility) yang ditugaskan oleh Kementerian Keuangan. Saat ini proyek Makassar – Parepare telah masuk dalam tahap penetapan pemenang lelang.
“Para investor mulai meyakini bahwa Indonesia merupakan destiny investment. Termasuk dalam bidang infrastruktur menggunakan skema PPP atau KPBU. Terlebih dengan adanya penjaminan pemerintah melalui PT PII membuat nyaman untuk swasta berinvestasi.
Lebih lanjut Armand menyatakan bahwa karena penjaminan pemerintah atas investasi swasta yang masuk adalah salah satu kunci Utama keberlangsungan sebuah proyek infrastruktur mengingat panjangnya masa pembangunan hingga operasional sebuah proyek.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan para investor akan memperoleh informasi yang akurat dan detail mengenai proyek-proyek di Indonesia dan meningkatkan ketertarikan untuk berpartisipasi dalam proyek berskema PPP,” jelas Armand.
Sebagai informasi, sampai tahun ini PT PII telah memberikan penjaminan kepada 17 proyek KPBU dari empat sektor yaitu 10 Proyek Sektor Jalan Tol Tol (Batang-Semarang, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang dan Manado-Bitung, Jakarta – Cikampek II Elevated, Krian- Legundi – Bunder – Manyar, Cileunyi – Sumedang – Dawuan, Serang-Panimbang, Probolinggo -Banyuwangi dan Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan).
Sedangkan 3 Proyek Sektor Telekomunikasi (Seluruh paket Proyek Palapa Ring yaitu Barat, Tengah dan Timur), 1 Proyek Sektor Ketenagalistrikan (PLTU Batang), dan 3 Proyek Sektor Air Minum (SPAM Umbulan, SPAM Bandar Lampung dan SPAM Semarang Barat).
Selain itu, Menkeu menyampaikan juga bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk keberlanjutan Public Private Partnership (PPP)/ Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). “Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN dengan populasi terbesar keempat di dunia, dan ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2030. Oleh karena itu, kita membutuhkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan,” ujar Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan bahwa dalam menghadapi lingkungan global tahun 2019, pemerintah melihat bahwa pembangunan infrastruktur sangat diperlukan mengingat Indonesia adalah negara besar yang dipisahkan oleh lautan. Pembangunan infrastruktur tersebut tidak semuanya dapat di danai dengan APBN. Lantaran itu, pemerintah Indonesia memperkenalkan skema PPP/KPBU agar pihak swasta dapat berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur.
Guna mendukung skema ini, pemerintah menyediakan instrument yang mendukung PPP yaitu Project Development Facility, Viability Gap Fund (VGF), Infrastructure Guarantee, dan Special Mission Vehicles (SMV) yang terdiri dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), PT Indonesia Invesment Fund, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII yakni Armand Hermawan mengatakan perusahaan yang dipimpinnya merupakan salah satu instrumen yang dibentuk oleh Kemenkeu untuk memberikan kenyamanan berinvestasi dibidang infrastruktur. PII merupakan BUMN yang diberikan mandat untuk memberikan jaminan pemerintah terhadap risiko yang tidak terjangkau oleh investor.
Armand mengungkapkan, dalam sesi Power Lunch dan Sesi Deep Dive, banyak investor yang menanyakan fungsi penjaminan. Diapun menjelaskan bahwa penjaminan pemerintah dapat meningkatkan kelayakan kredit (Credit Worthiness).
Kemudian, pada sesi Deep Dive PT PII Bersama-sama dengan Kementerian Keuangan dan BUMN di bawah Kementerian Keuangan melakukan pembahasan teknis proyek PPP dengan investor. Salah satu pembahasan proyek dalam sesi Deep Dive adalah proyek skema PPP perkeretaapian Makassar–Parepare.
Dalam proyek ini, PT PII menjalankan mandatnya sebagai pelaksana penyiapan dan pendampingan transaksi proyek (Project Development Facility) yang ditugaskan oleh Kementerian Keuangan. Saat ini proyek Makassar – Parepare telah masuk dalam tahap penetapan pemenang lelang.
“Para investor mulai meyakini bahwa Indonesia merupakan destiny investment. Termasuk dalam bidang infrastruktur menggunakan skema PPP atau KPBU. Terlebih dengan adanya penjaminan pemerintah melalui PT PII membuat nyaman untuk swasta berinvestasi.
Lebih lanjut Armand menyatakan bahwa karena penjaminan pemerintah atas investasi swasta yang masuk adalah salah satu kunci Utama keberlangsungan sebuah proyek infrastruktur mengingat panjangnya masa pembangunan hingga operasional sebuah proyek.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan para investor akan memperoleh informasi yang akurat dan detail mengenai proyek-proyek di Indonesia dan meningkatkan ketertarikan untuk berpartisipasi dalam proyek berskema PPP,” jelas Armand.
Sebagai informasi, sampai tahun ini PT PII telah memberikan penjaminan kepada 17 proyek KPBU dari empat sektor yaitu 10 Proyek Sektor Jalan Tol Tol (Batang-Semarang, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang dan Manado-Bitung, Jakarta – Cikampek II Elevated, Krian- Legundi – Bunder – Manyar, Cileunyi – Sumedang – Dawuan, Serang-Panimbang, Probolinggo -Banyuwangi dan Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan).
Sedangkan 3 Proyek Sektor Telekomunikasi (Seluruh paket Proyek Palapa Ring yaitu Barat, Tengah dan Timur), 1 Proyek Sektor Ketenagalistrikan (PLTU Batang), dan 3 Proyek Sektor Air Minum (SPAM Umbulan, SPAM Bandar Lampung dan SPAM Semarang Barat).
(akr)
Explore More