Pembiayaan Infrastruktur Jadi Sorotan Kalangan Milenial
Sabtu, 19 Januari 2019 - 19:25 WIB
Pembiayaan Infrastruktur Jadi Sorotan Kalangan Milenial
A
A
A
JAKARTA - Isu pembiayaan infrastruktur menjadi salah satu sorotan di kalangan milenial, lantaran mencuat isu utang menjadi penopang pembangunan secara masif dalam beberapa tahun terakhir. Tanggungan utang begitu sensitif sehingga perlu ditelisik lebih jauh.
Peneliti Indef Bhima Yudhistira mengatakan, kalangan milenial sering menanyakan utang menjadi landasan pembangunan masif infrastruktur. Biaya yang besar itu dinilai timbul dari pinjaman besar juga."Sebelumnya dari utang Rp13 juta per penduduk dan sekarang bayi baru lahir tanggung utang Rp17 juta," ujarnya di Jakarta, Sabtu (19/1/2019).
Menurutnya, munculnya isu utang per kepala ini karena dirasa tidak adil. Terlebih saat memasuki tahun politik, sehingga melahirkan isu pembiayaan infrastruktur. "Pembiayaan yang tidak paham soal utang, yang gampang Rp17 juta per kepala dan sampai 2060 tetap tanggung utang jatuh tempo," katanya.
Bhima menambahkan, besarnya beban pembiayaan yang cukup besar karena ambisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun infrastruktur secara cepat. Pemerintah dinilai seharusnya tidak mengandalkan pembiayaan utang untuk pembangunan infrastruktur agar tidak membuat neraca perdagangan tergerus.
"Untuk kejar ketertinggalan, Pak Jokowi dapat nilai 100, milenial harus berpikir lebih dalam lagi karena 23% APBN sudah untuk belanja pegawai dan belanja barang konsumtif. Lalu, kalau belanja modal seperti Infrastruktur naik signifikan maka PNS-nya menjerit, dari APBN tidak cukup," pungkasnya.
Peneliti Indef Bhima Yudhistira mengatakan, kalangan milenial sering menanyakan utang menjadi landasan pembangunan masif infrastruktur. Biaya yang besar itu dinilai timbul dari pinjaman besar juga."Sebelumnya dari utang Rp13 juta per penduduk dan sekarang bayi baru lahir tanggung utang Rp17 juta," ujarnya di Jakarta, Sabtu (19/1/2019).
Menurutnya, munculnya isu utang per kepala ini karena dirasa tidak adil. Terlebih saat memasuki tahun politik, sehingga melahirkan isu pembiayaan infrastruktur. "Pembiayaan yang tidak paham soal utang, yang gampang Rp17 juta per kepala dan sampai 2060 tetap tanggung utang jatuh tempo," katanya.
Bhima menambahkan, besarnya beban pembiayaan yang cukup besar karena ambisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun infrastruktur secara cepat. Pemerintah dinilai seharusnya tidak mengandalkan pembiayaan utang untuk pembangunan infrastruktur agar tidak membuat neraca perdagangan tergerus.
"Untuk kejar ketertinggalan, Pak Jokowi dapat nilai 100, milenial harus berpikir lebih dalam lagi karena 23% APBN sudah untuk belanja pegawai dan belanja barang konsumtif. Lalu, kalau belanja modal seperti Infrastruktur naik signifikan maka PNS-nya menjerit, dari APBN tidak cukup," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
