Budi Karya Targetkan PNBP Kemenhub Menjadi Rp8,6 Triliun
Kamis, 31 Januari 2019 - 06:35 WIB
Budi Karya Targetkan PNBP Kemenhub Menjadi Rp8,6 Triliun
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, optimistis pada tahun 2019 ini, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenhub naik dibandingkan tahun lalu. Tahun ini, Kemenhub menargetkan PNBP sebesar Rp8,6 triliun.
"Target PNBP Kementerian Perhubungan tahun 2018 sebesar Rp9 triliun, realisasi PNBPnya sebesar Rp8,2 triliun. Tahun 2019, kami memiliki target Rp8,6 triliun. Meski demikian, PNBP tidak boleh membebani masyarakat. Untuk itu, kami akan memformulasikan mana yang harus dikenakan PNBP dan mana yang tidak," ujar Budi di Jakarta, Rabu (30/1/2019).
Ia juga mengungkapkan, akan memaksimalkan potensi PNBP dari sektor perhubungan laut, dimana pada tahun lalu, PNBP terbesar berasal dari sektor ini.
"Penerimaan PNBP ini dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan transportasi seperti pembangunan infrastruktur bandara dan pelabuhan di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdalam), maupun untuk meningkatkan pelayanan publik lainnya," katanya.
Selain berperan dalam penerimaan negara, PNBP juga berfungsi dalam memperbaiki pelayanan instansi negara kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan tersebut bisa dibiayai dari PNBP. Sehingga apa yang dibayarkan masyarakat berupa PNBP, dapat kembali dinikmati oleh masyarakat.
Budi Karya juga mengemukakan, dari total pagu anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2019 sebesar Rp41,55 triliun, sebanyak 35% akan dialokasikan untuk sektor perkeretaapian. Karena sektor kereta api merupakan capital intensive, yang membutuhkan investasi dalam jumlah besar guna melanjutkan proyek-proyek pembangunan rel kereta jalur ganda, jalur kereta di Pulau Jawa bagian selatan, serta beberapa proyek lainnya.
"Kereta ini adalah suatu representasi angkutan massal, angkutan masa depan yang ramah lingkungan dan itu menjadi konsentrasi kita," jelas Menhub Budi.
Menhub juga menyampaikan pada tahun 2019, akan memaksimalkan anggaran untuk pelayaran rakyat dan tol laut yang meningkat sampai 70% dari jumlah sebelumnya. Penambahan ini akan diambil dari efisiensi rencana anggaran yang sudah dilakukan.
Sementara untuk sektor perhubungan udara, Budi mengatakan pada tahun 2019, anggaran akan dititikberatkan untuk melengkapi alat-alat navigasi udara, serta menempatkan SDM pada simpul-simpul transportasi yang berada di Papua dan Kalimantan Utara.
"Di sektor udara, kami fokuskan untuk daerah Papua serta Kalimantan Utara, dimana tingkat keselamatannya belum maksimal. Kami akan konsentrasi membuat alat-alat navigasi dan penempatan SDM yang intensif disana. Tetapi secara komersial, kami juga mendorong agar Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2 untuk mengelola kurang lebih 30 bandara," imbuh Menhub.
Budi berpesan agar setiap Kuasa Pengguna Anggaran dapat secara aktif berkoordinasi dengan unit terkait, baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan anggaran agar tidak hanya sekadar menghabiskan anggaran tetapi juga memaksimalkan daya guna anggaran agar bisa diperoleh secara nyata dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
"Para KPA harus berkoordinasi secara aktif dengan unit terkait, baik internal maupun eksternal dalam pelaksanaan anggaran secara berjenjang. Misal pada sektor laut, lakukan koordinasi dengan KSOP, kerjasama dengan pedagang, pengguna, dan sebagainya," tutup Budi.
"Target PNBP Kementerian Perhubungan tahun 2018 sebesar Rp9 triliun, realisasi PNBPnya sebesar Rp8,2 triliun. Tahun 2019, kami memiliki target Rp8,6 triliun. Meski demikian, PNBP tidak boleh membebani masyarakat. Untuk itu, kami akan memformulasikan mana yang harus dikenakan PNBP dan mana yang tidak," ujar Budi di Jakarta, Rabu (30/1/2019).
Ia juga mengungkapkan, akan memaksimalkan potensi PNBP dari sektor perhubungan laut, dimana pada tahun lalu, PNBP terbesar berasal dari sektor ini.
"Penerimaan PNBP ini dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan transportasi seperti pembangunan infrastruktur bandara dan pelabuhan di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdalam), maupun untuk meningkatkan pelayanan publik lainnya," katanya.
Selain berperan dalam penerimaan negara, PNBP juga berfungsi dalam memperbaiki pelayanan instansi negara kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan tersebut bisa dibiayai dari PNBP. Sehingga apa yang dibayarkan masyarakat berupa PNBP, dapat kembali dinikmati oleh masyarakat.
Budi Karya juga mengemukakan, dari total pagu anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2019 sebesar Rp41,55 triliun, sebanyak 35% akan dialokasikan untuk sektor perkeretaapian. Karena sektor kereta api merupakan capital intensive, yang membutuhkan investasi dalam jumlah besar guna melanjutkan proyek-proyek pembangunan rel kereta jalur ganda, jalur kereta di Pulau Jawa bagian selatan, serta beberapa proyek lainnya.
"Kereta ini adalah suatu representasi angkutan massal, angkutan masa depan yang ramah lingkungan dan itu menjadi konsentrasi kita," jelas Menhub Budi.
Menhub juga menyampaikan pada tahun 2019, akan memaksimalkan anggaran untuk pelayaran rakyat dan tol laut yang meningkat sampai 70% dari jumlah sebelumnya. Penambahan ini akan diambil dari efisiensi rencana anggaran yang sudah dilakukan.
Sementara untuk sektor perhubungan udara, Budi mengatakan pada tahun 2019, anggaran akan dititikberatkan untuk melengkapi alat-alat navigasi udara, serta menempatkan SDM pada simpul-simpul transportasi yang berada di Papua dan Kalimantan Utara.
"Di sektor udara, kami fokuskan untuk daerah Papua serta Kalimantan Utara, dimana tingkat keselamatannya belum maksimal. Kami akan konsentrasi membuat alat-alat navigasi dan penempatan SDM yang intensif disana. Tetapi secara komersial, kami juga mendorong agar Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2 untuk mengelola kurang lebih 30 bandara," imbuh Menhub.
Budi berpesan agar setiap Kuasa Pengguna Anggaran dapat secara aktif berkoordinasi dengan unit terkait, baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan anggaran agar tidak hanya sekadar menghabiskan anggaran tetapi juga memaksimalkan daya guna anggaran agar bisa diperoleh secara nyata dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
"Para KPA harus berkoordinasi secara aktif dengan unit terkait, baik internal maupun eksternal dalam pelaksanaan anggaran secara berjenjang. Misal pada sektor laut, lakukan koordinasi dengan KSOP, kerjasama dengan pedagang, pengguna, dan sebagainya," tutup Budi.
(ven)
Lihat Juga :
