Kementerian Pertanian akan Revisi Permentan No 57/2015
Sabtu, 02 Februari 2019 - 15:01 WIB
Kementerian Pertanian akan Revisi Permentan No 57/2015
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan (Ditjen PKH) dalam proses memfinalkan revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 57 Tahun 2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia.
Direktur Pakan Kementan Sri Widayati mengungkapkan bahwa untuk melakukan revisi tersebut, Ditjen PKH telah mengadakan public hearing pada hari Rabu (30/1) yang dihadiri oleh perwakilan perusahaan pakan, pedagang (trader) bahan pakan dan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait dengan jumlah peserta 115 orang.
Ia mengatakan bahwa revisi Permentan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebasan Tarif Bea Masuk Barang Impor. "Ini karena adanya perubahan kode Harmonized System (HS) yang semula 10 digit menjadi 8 digit," ungkap Sri Widayati akhir pekan ini.
Lebih lanjut Sri Widayati menyampaikan, poin penting terkait perubahan yang ada di revisi Permentan tersebut antara lain tentang penambahan dan perbaikan lampiran Permentan untuk jenis BPAT (Bahan Pakan Asal Tumbuhan) yang diatur pemasukannya ke dalam wilayah NKRI.
"Perubahan lainnya, yaitu terkait pengajuan permohonan pemasukan BPAT yang semula berdasarkan pengapalan (shipment) akan kita ubah menjadi per periode (periodesasi)," ucap Sri Widayati. Rencana perubahan ini, jelas dia, terutama yang terkait periodisasi tersebut untuk menciptakan kepastian waktu pemasukan BPAT.
Direktur Pakan Kementan Sri Widayati mengungkapkan bahwa untuk melakukan revisi tersebut, Ditjen PKH telah mengadakan public hearing pada hari Rabu (30/1) yang dihadiri oleh perwakilan perusahaan pakan, pedagang (trader) bahan pakan dan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait dengan jumlah peserta 115 orang.
Ia mengatakan bahwa revisi Permentan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebasan Tarif Bea Masuk Barang Impor. "Ini karena adanya perubahan kode Harmonized System (HS) yang semula 10 digit menjadi 8 digit," ungkap Sri Widayati akhir pekan ini.
Lebih lanjut Sri Widayati menyampaikan, poin penting terkait perubahan yang ada di revisi Permentan tersebut antara lain tentang penambahan dan perbaikan lampiran Permentan untuk jenis BPAT (Bahan Pakan Asal Tumbuhan) yang diatur pemasukannya ke dalam wilayah NKRI.
"Perubahan lainnya, yaitu terkait pengajuan permohonan pemasukan BPAT yang semula berdasarkan pengapalan (shipment) akan kita ubah menjadi per periode (periodesasi)," ucap Sri Widayati. Rencana perubahan ini, jelas dia, terutama yang terkait periodisasi tersebut untuk menciptakan kepastian waktu pemasukan BPAT.
(fjo)
Lihat Juga :
