Pacu Daya Saing, Pemerintah Tuntaskan 16 Holding BUMN

JAKARTA - Tahun ini pemerintah ingin menuntaskan target pembentukan 16 holding badan usaha milik negara (BUMN). Target ini tampak ambisius. Namun pemerintah tak memiliki pilihan banyak demi terhindar dari BUMN yang makin kelimpungan keuangannya dan berperilaku manja.

Holding menjadi pilihan utama karena dengan aset dan modal yang disatukan, BUMN yang masuk dalam satu holding diproyeksikan menjadi semakin kuat. Langkah ini juga untuk menghindari upaya BUMN yang sering meminta suntikan pemerintah lewat penyertaan modal negara (PMN).

Di tengah tekanan ekonomi saat ini, strategi membentuk holding dinilai tepat. Apalagi penggabungan sejumlah BUMN juga bertujuan menciptakan nilai tambah suatu produk mentah melalui hilirisasi. Dampak lain dari program ini adalah menguatnya struktur industri, tersedianya lapangan kerja baru, dan terbukanya peluang usaha.

Kendati demikian pembuatan holding perlu disiapkan dengan sangat matang, bukan sekadar diniati sebagai penghematan. Rencana holding harus dibedakan dalam hal perusahaan yang ditargetkan bisa mendulang profit dan BUMN yang bertujuan memberikan layanan atau penugasan seperti dilakukan Pertamina, PLN, dan Semen Indonesia.

Masalah lain yang perlu diwaspadai adalah potensi adanya benturan internal di holding karena masalah kultural yang berbeda-beda. Hilangnya status persero sejumlah BUMN juga perlu diantisipasi agar tidak menjadi kegaduhan yang justru kontraproduktif dengan tujuan awal.

Dari 16 target holding, 2 di antaranya diproyeksikan tuntas pada Februari ini, yakni holding sektor infrastruktur serta perumahan dan pengembangan kawasan (PPK). Pada holding PPK, nantinya PT Wijaya Karya Tbk dan PT PP bergabung. Konsekuensinya, status persero pada PT PP menjadi terhapus.

Delapan holding lagi diharapkan tuntas pada April mendatang, bertepatan dengan ulang tahun Kementerian BUMN yang ke-21. Sektor lain yang menjadi rencana holding adalah BUMN asuransi, keuangan, perbankan, pelabuhan, dan industri strategis seperti PT PAL dan Pindad.

Pekan lalu dalam ajang Mandiri Forum Investment Forum di Jakarta, Menteri BUMN Rini Soemarno optimistis, target membuat 16 holding hingga akhir tahun ini bisa terwujud. Bagi Rini, holding menjadi solusi tepat karena bisa menjamin manajemen agar lebih berhati-hati.

Selain itu, dengan bergabung, transparansi keuangan perusahaan akan semakin tercipta dengan baik. Soal potensi benturan budaya kerja, menurutnya, para pengelola BUMN diajak untuk mengubah gaya birokrat menjadi korporat. "Holding akan memastikan bahwa semua BUMN akan dilaksanakan, dikendalikan oleh profesional. Target 16 sektor selesai akhir tahun ini," kata Rini.

Senada dengan Rini, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, banyak manfaat yang ditimbulkan dari holding BUMN. Manfaat itu antara lain bisa dilihat dari sektor pertambangan.

Holding pertambangan memberikan manfaat baik bagi perusahaan holding, anak usaha, pemerintah maupun masyarakat. Holding BUMN mampu memperkuat konsolidasi dalam melakukan pembiayaan. “Pendapatan akan bertambah melalui berbagai pajak, royalti, serta dividen. Selain itu optimalisasi pemanfaatan SDA (sumber daya alam) dan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi,” kata dia di Jakarta kemarin.

Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin pun mendukung rencana holding BUMN di luar pertambangan. Menurut Budi, holding BUMN bertujuan memberikan manfaat lebih besar bagi bangsa dan negara melalui hiliriasi. Dia mencontohkan, dari sisi keuangan, holding tambang di bawah Inalum pada Juni 2018 berhasil membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp30,1 triliun atau tumbuh 59%.

EBITDA konsolidasi mencapai Rp9,2 triliun atau tumbuh 92% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara laba bersih konsolidasi mencapai Rp5,3 triliun atau tumbuh sebesar 174% bila dibandingkan dengan 2017.

Tahun ini holding tambang juga membangun empat proyek hilirisasi. Pertama, pengolahan bauksit menjadi alumina oleh PT Aneka Tambang Tbk di Kalimantan Barat dengan kapasitas 1 juta ton per tahun dengan nilai investasi USD250 juta.

Kedua, pengolahan batu bara menjadi gas dan produk turunannya oleh PT Bukit Asam Tbk di Riau. Ketiga, fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) oleh PT Freeport Indonesia. Keempat, proyek pengolahan nikel menjadi bahan utama produksi baterai.

Harus Saling Menunjang

Anggota Komisi VI DPR Inas Nasrullah Zubir melihat bahwa BUMN dan anak usahanya perlu serius untuk dibenahi. Pembenahan mendesak karena banyak anak usaha BUMN yang memiliki bisnis sama sehingga mereka sama-sama bersaing dan mematikan satu sama lain. "Itu kan 191 BUMN dan 800 anak-cucu BUMN itu kalau bisnisnya sama untuk apa. Kalau bisnisnya sama buat apa kan, masa antaranak-cucu BUMN bersaing," kata Inas. Dia mengaku belum mengetahui secara terperinci pembentukan 16 holding baru.

Namun politikus Partai Hanura ini menilai jika perusahaan yang bisnisnya sama disatukan, hal itu tidak akan menguntungkan. "Di Jepang juga begitu, listrik dengan bisnis yang berkaitan, bukan bisnis yang sama. Di sini semen di-holding semen. Seharusnya yang saling terkait," ujarnya.

Untuk industri strategis, kata Inas, semestinya penerbangan nasional di-holding dengan pengelola bandara. Dengan begitu penerbangan bisa mengatur agar bisnis lebih maju. Sekarang ini langkah bisnis Garuda Indonesia sering kali bertabrakan dengan Angkasa Pura (AP).

Saat Garuda ingin membeli Boeing 777, kapasitas bandaranya tidak mendukung sehingga tidak bisa menguntungkan bisnis. Pengamat sektor BUMN Said Didu sangat berharap, pembentukan holding bisa memberikan efisiensi di sektor manajemen.

“Sebaliknya jangan sampai terjadi benturan internal karena masalah kultural,” kata mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu.
Yang juga harus diwaspadai adalah berubahnya status dari persero menjadi non-persero. “Seperti Jasa Marga yang tidak lagi menjadi persero. Dengan kata lain pengawasan pemerintah bisa saja akan longgar,” jelasnya.

Pakar ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Edi Suandi Hamid mengatakan pembentukan holding jangan karena ada atau tidaknya bahaya, tetapi yang lebih penting adalah untuk membuat kinerja perusahaan tersebut menjadi lebih baik, optimal, dan semakin menguntungkan.

Dalam konteks BUMN tentu juga harus dilihat misi sosial dan misi pemerintah yang inheren pada BUMN. Dalam hal ini diharapkan terjadi peningkatan efisiensi perusahaan. Begitu juga kemampuan daya saing yang meningkat serta kapasitas dan permodalan makin besar sehingga bisa bersaing dengan perusahaan multinasional ataupun bersaing di pasar global.

“Holding semen misalnya, kelihatannya cukup sukses yang membuatnya juga potensial untuk bermain di ranah global dengan lebih baik karena kapasitasnya yang semakin besar untuk ukuran global dan competitiveness (daya saing) lebih baik,” katanya.

Namun pembentukan holding harus melalui kajian mendalam, jangan sampai dipaksakan. Sebab meski semua BUMN pemiliknya sama, karakteristik dan kultur masing-masing tidak sama. Ini harus disinergikan lebih dulu sehingga setelah terintergrasi dalam
holding budayanya semakin menyatu.

Soal transparansi tentu akan terbuka jika menjadi perusahaan publik. Menurut Edy, agar BUMN lebih sehat tentu caranya dengan menempatkan sumber daya manusia (SDM) terbaik untuk memimpinnya dan yang penting lagi tidak mencampuradukkannya dengan urusan politik. “Gagasan dalam RUU BUMN misalnya yang akan memberi keterlibatan lembaga politik lebih besar dalam penetapan manajemen BUMN bisa kontraproduktif,” terangnya.

Di sejumlah negara berkembang, BUMN menjadi salah satu alat efektif untuk pembangunan. Steve Koch, profesor ekonomi dari Universitas Pretoria, mengungkapkan, negara yang sukses mengelola BUMN di Eropa antara lain Norwegia.

“Kesuksesan itu dikarenakan para pengelolanya memiliki kemampuan manajerial dan otonomi yang luas. Di Norwegia, semua pemegang saham juga memiliki hak yang sama," kata Koch seperti dilansir The Conversation.

Beberapa BUMN di Norwegia seperti Argentum Fondsinvesteringer bergerak di bidang investasi, Baneservice di bidang infrastruktur kereta, dan perusahaan kereta api Flytoget. Kepemilikan saham pemerintah pada BUMN itu dikelola melalui Folketrygdfondet dalam skala domestik, sedangkan untuk skala internasional melalui The Government Pension Fund of Norway.

China memang tetap mengambil perhatian dunia, termasuk dalam urusan BUMN. Di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping mereka mampu mendorong BUMN-nya bergerak global dan mendorong perekonomian dalam negeri. China mengadopsi model BUMN Singapura sejak 1990-an. Awalnya China mengalami banyak kesulitan.

"China mendirikan Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) yang merestrukturisasi 75,4% ekuitas BUMN dan meninggalkan ruang sedikit bagi investor," kata Ryan Rutkowski dari Peterson Institute For International Economics.

Apa yang menjadikan Temasek sebagai salah satu BUMN sukses di Singapura dan menjadi model bisnis di berbagai belahan dunia? Mantan Presiden Singapura Tony Tan mengungkapkan, kesuksesan Temasek Holdings karena memiliki konsep sebagai pemegang saham dan pemilik komersial yang mengendalikan investasi raksasa. Itu bisa membantu Singapura bergerak maju sebagai bangsa.

Temasek sepenuhnya dikuasai Kementerian Keuangan Singapura yang memiliki komitmen terhadap meritokrasi, disiplin komersial, dan akuntabilitas. "Itu menjadikan Temasek sebagai perusahaan yang menjadi juara di lingkup regional dan global," ujar Tony Tan seperti dilansir Today Online